Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Badan Pengurus Daerah (BPD)Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Papua Barat Andriana Imelda Daat mengapresiasi tindakan Mentri
BUMN Erick Tohir yang menggandeng UMKM di tengah pandemi covid-19.
Terobosan Erick menggandeng pelaku usaha UMKM untuk menggarap berbagai proyek pemerintah dan swasta dalam negeri, patut diapresiasi. Apalagi di tengah pandemi covid-19 saat ini, penguatan terhadap pelaku usaha sangat diperlukan.
"Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen Kementerian BUMN dalam membina, memberdayakan, dan mengembangkan UMKM, sehingga bisa lebih maju dan berpeluang naik level," ungkapnya lewat keterangan pers, Sabtu(3/10).
Baca juga: Rencana Pembukaan Kembali Bioskop XXI di Banjarmasin Tuai Polemik
Menurutnya, kebijakan Menteri BUMN yang mewajibkan seluruh BUMN memberikan peluang kerja kepada pelaku usaha UMKM, dapat menjadi secercah harapan.
Apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 saat ini. Pasalnya, selama pendemi covid-19, banyak UMKM yang telah mati suri dengan berbagai bidang usaha, termasuk yang bergerak di sektor kontruksi, konsultan maupun pengadaan barang dan jasa.
"Seperti yang disampaikan Menteri BUMN, beberapa waktu lalu, sedang dipetakan 30 BUMN yang akan diprioritaskan bekerja sama dengan UMKM dengan nilai proyek Rp2 miliar hingga Rp14 miliar. Semoga nama BUMN tersebut dapat diumumkan dalam waktu tidak terlalu lama. Sehingga pelaku UMKM dapat mempersiapkan diri sejak sekarang," harapnya.
Hal itu, kata Dian, sejalan dengan revisi Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang program kemitraan dan program bina lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang dikeluarkan per tanggal 2 April 2020.
Dian menjelaskan pihak BPD HIPMI Papua Barat, sangat mengharapkan UMKM di daerah Papua Barat, dapat bertahan di tengah pandemi covid-19 melalui sejumlah stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah pusat maupun daerah. Apalagi dengan adanya kebijakan dan terobosan baru dari Kementrian BUMN.
"Hipmi Papua Barat berharap pelaku usaha di Papua Barat dapat memanfaatkan kebijakan stimulus tersebut dengan baik. Apalagi ada bantuan modal usaha misalnya. Kami berharap para pelaku usaha di Papua Barat tetap survive. Dari data yang kami dapatkan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat, kalau dalam kondisi normal peningkatan penghasilan UMKM rata-rata bisa melaju dengan kecepatan 100%, tapi di tengah pandemi ini bisa bertahan di 50 hingga 60%," ujar Dian. (OL-1)
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq hadir langsung di SMAN 1 Manokwari, Papua Barat, untuk menjadi pembina upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025, Selasa (25/11).
Penemuan kasus baru Tuberkulosis (TBC) di daerah itu hingga Juli 2025 mencapai 550 kasus, bahkan ada pasien yang sudah menunjukkan resisten obat.
Festival ini menampilkan berbagai atraksi budaya seperti tarian tradisional, musik daerah, dan pameran kerajinan tangan, serta bazar Ekraft UMKM.
Masyarakat Papua Barat mendatangi kantor KPK dan Kejagung untuk melakukan klarifikasi dan memberikan informasi hasil investigasi terkait Gubernur Papua Barat Dominggus Madacan.
BENCANA tanah longsor dan banjir bandang Pegunungan Arfak, tepatnya di Kampung Jim, Distrik Catubouw, Papua Barat menelan belasan korban jiwa.
Jumlah keseluruhan korban dalam peristiwa itu sebanyak 24 orang, terdiri atas lima orang selamat, 16 korban meninggal dunia, sedangkan tiga korban lainnya belum berhasil ditemukan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved