Inti Plasma Majukan Sektor Perkebunan Indonesia

PROGRAM inti plasma yang merupakan kemitraan antara usaha kecil dan usaha menengah atau besar membawa manfaat besar bagi sektor perkebunan. Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi), Tungkot Sipayung, mencontohkan hal ini dalam perkembangan perkebunan sawit di Indonesia.

Dia menyebut bahwa awalnya petani dianggap sulit untuk dapat memiliki kebun sawit, seperti yang dikemukakan para ekonom Barat maupun Indonesia sebelum 1980. Hal ini mengingat pengelolaan kebun sawit membutuhkan skill tertentu, modal yang besar, dan teknologi. Namun berkat pola-pola kemitraan yang dikembangkan oleh pemerintah, Tungkot mengatakan bahwa luas perkebunan sawit rakyat semakin meningkat.

“Pangsa sawit rakyat sekarang mencapai 41%. Saya yakin ke depan sawit rakyat ini makin besar, moratorium sudah dibuat. Yang banyak nanti adalah yang plasma,” ujarnya dalam webinar Indonesia Bicara bertajuk ‘Inti Plasma Sektor Perkebunan’ yang dipandu Ketua Dewan Redaksi Media Group Usman Kansong, kemarin.

Inti plasma perkebunan dimulai sejak tertuang dalam aturan kemitraan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
Sementara pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspekpir) Setiyono, program inti plasma memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

“Contoh dalam teknis penanaman kebun, tidak ada lagi istilah salah bibit, salah teknis. Bahkan disiapkan lahan yang memang sudah clean and clear oleh pemerintah,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

“Kita rasakan harga plasma yang tetap konsisten itu tak pernah kalah harganya. Karena dilindungi Permentan,” imbuhnya. Setiyono berharap pemerintah mengawasi dan mengawal perjanjian antara pihak inti dan plasma itu dengan baik.

“Satu yang tidak dilaksanakan inti plasma, petani plasma ini harusnya sudah memilki saham di pabrik. Kalau diterapkan, otomatis petani melalui koperasi sudah memiliki saham di pabrik,” ungkapnya.

Sementara Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung menyebut pola inti plasma harus mengedepankan konsep kesetaraan.

“Pola kemitraan setara yang saya maksud adalah keterbukaan manajemen, saling menguntungkan, audit secara rutin oleh independen tidak oleh perusahaan inti, profesionalisme, dan sustainability,” jelasnya.

Hal senada dikatakan Direktur CECT Trisakti dan MM Sustainability Maria R Nindita Radyati. Menurutnya, penting sekali untuk menyadari satu sama lain saling bergantung. Pasalnya, kata Maria, persoalan petani pun akan menjadi persoalan inti.

“Kemudian, kita harus punya niat baik yang sama untuk saling mendukung. Karena yang namanya partnership itu spiritnya memberi kehidupan. Lalu kerja sama yang seimbang. Kalau gak seimbang akhirnya terjadilah perceraian,” jelasnya.

Peran pemerintah

Sementara itu, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan) Dedi Junaedi mengatakan, pemerintah selaku pemberi izin senantiasa mengevaluasi perizinan yang sudah ada.

“Apakah mereka melakukan kemitraan atau tidak? Kemudian juga bagaimana dengan kewajiban yang memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal 20%, itu dievaluasi,” jelasnya.

Hal lain yang menjadi manfaat dari program inti plasma ialah meminimalisasi terjadinya konflik agraria seperti klaim tanah.

Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang Gapki Edi Martono mengatakan, ketika pemerintah atau perusahaan mengikutsertakan masyarakat sekitar, mereka akan mengamankan investasi tersebut.

“Kemitraan ini bisa mengurangi klaim-klaim karena mereka terlibat. Masyarakat lokal ditampung dalam program ini. Mereka juga merasa memiliki,” tegasnya. (Ifa/S2-25)