Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
DINAS Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mencatat sebanyak 11 ribu pelaku usaha mikro kecil menegah (UMKM) sudah terdaftar untuk mendapatkan bantuan modal, sebesar Rp 2,4 juta dari pemerintah pusat di masa pandemi korona (Covid-19).
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan, Nanin Oktaviantie mengatakan, sebanyak 11 ribu pendaftar tersebut belum termasuk dari perbankan, yang mana perbankan juga ikut mendaftarkan, untuk membantu UMKM mendapat bantuan modal kerja di masa pandemi Korona (Covid-19).
Dari kabupaten Banyuwangi yang lewat dinas sendiri kurang lebih ada 11 ribu pendaftar, perbankkan seperti BNI ada 57 ribu pendaftar, BRI tidak sampai 5 ribu, dan juga ada kelompok-kelompok lain yang bisa mengusulkan ke kementrian koprasi,’’ kata Nanin kepada mediaindonesia,com saat di temui di Kantornya, Kamis (24/9).
Kemudian Nanin menjelaskan, menurut data dari Badan Pusat Stastik (BPS) Banyuwangi, di wilayah kerjanya terdapat sekitar 296 ribu pelaku usaha mikro, yang mana, dari jumlah tersebut terdapat sekitar 17 ribu yang berpotensial menjadi usaha mikro binaan.
‘’Kalau jumlah usaha mikro di Banyuwangi menurut data BPS keseluruhan kurang lebih ada 296 ribu, yang potensial kita bina ada 17 ribu UMKM. Nah kenapa dari jumlah 296 ribu hanya sedikit yang mengajukan, karena di situ ada kriteria yang membatasi pelaku usaha mikro mengajukan bantuan,’’ ujarnya.
Baca juga : Kekeringan Mulai Melanda Klaten, Desa-desa Alami Krisis Air Bersih
Dikatakan Nanin, dana keredit uang rakyat (KUR) sepertinya banyak digelontorkan untuk UMKM, apalagi di dalam persyaratan adminitrasi, tabungan pemilik usaha tidak lebih dari Rp 2 juta.
Sehingga hal itu membuat usaha mikro di Banyuwangi tidak bisa menerima bantuan modal usaha, karena terkendala adminitrasi yang belum lengkap.
‘’Dan sepertinya itu memang bertolak belakang dengan jumlah penyaluran KUR di Banyuwangi. Apalagi dari informasi dinas Koprasi dan UKM Propinsi Jawa Timur, jatah Banyuwangi itu sangat banyak, kurang lebih ada 147 ribu, dan yang mengajukan tidak lebih 147 ribu,’’ Ucapnya.
Dinas Koprasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Banyuwangi sendiri, selama ini lanjut dia sudah melakukan upaya yang serius untuk memacu sektor UMKM.
Yakni, dengan melakukan pelatihan dan pendampingan, untuk menumbuhkan semangat berwirausaha. Sehingga, dengan demikian sektor usaha mikro di Banyuwangi akan terus tumbuh dan berkembang.
‘’Setahun kita bisa mengadakan 200 sampai 500 pelatihan, anggap saja ada 25 sampai 30 orang ikut setiap pelatihan. Dari situ ada yang terbentuk bisa dikatakan 5 sampai 10 orang. Dengan demikian setiap tahun ada 1000 penambahan UMKM di Banyuwangi,’’ pungkasnya. (OL-2).
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama Bank BPD Bali I.
Pemerintah menegaskan terus mendorong pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen utama meningkatkan daya saing UMKM.
Kemenko PM kembali menggelar Festival Jejak Jajanan Nusantara 2026 pada 6–8 Maret di GBK Senayan, Jakarta.
mendukung gagasan agar Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dikembangkan dan dikuatkan untuk menghidupkan perekonomian rakyat yang riil.
Konsisten memperkuat pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus menunjukkan kinerja positif melalui pertumbuhan kredit yang solid.
PULUHAN pelaku usaha kecil mengikuti pelatihan pembuatan produk inovatif dalam Program Desa EMAS (Ekonomi Maju & Sejahtera) 2026 di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
Penyerahan ini menjadi langkah konkret negara dalam memberikan kepastian hukum atas penguasaan dan pengelolaan lahan hutan.
Bosan dengan Bali? Temukan 7 destinasi WFA terbaik di Indonesia tahun 2026. Panduan lengkap infrastruktur internet, biaya hidup, dan komunitas digital nomad.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang meminta SPPG membuat perjanjian tertulis dengan sekolah penerima manfaat terkait batas waktu konsumsi Makan Bergizi Gratis.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menegaskan kepala SPPG dilarang memaksa sekolah menerima Makan Bergizi Gratis. Program MBG bersifat sukarela dan menyasar yang paling membutuhkan.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menegaskan kepala SPPG wajib rutin ke sekolah penerima MBG agar data valid dan kasus sekolah kosong seperti di Madura tak terulang.
Wakil Ketua Umum MUI Banyuwangi, Sunandi Zubaidi, mengecam aksi biduan seksi yang berjoget erotis di panggung peringatan Isra Mikraj.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved