Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
DINAS Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mencatat sebanyak 11 ribu pelaku usaha mikro kecil menegah (UMKM) sudah terdaftar untuk mendapatkan bantuan modal, sebesar Rp 2,4 juta dari pemerintah pusat di masa pandemi korona (Covid-19).
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan, Nanin Oktaviantie mengatakan, sebanyak 11 ribu pendaftar tersebut belum termasuk dari perbankan, yang mana perbankan juga ikut mendaftarkan, untuk membantu UMKM mendapat bantuan modal kerja di masa pandemi Korona (Covid-19).
Dari kabupaten Banyuwangi yang lewat dinas sendiri kurang lebih ada 11 ribu pendaftar, perbankkan seperti BNI ada 57 ribu pendaftar, BRI tidak sampai 5 ribu, dan juga ada kelompok-kelompok lain yang bisa mengusulkan ke kementrian koprasi,’’ kata Nanin kepada mediaindonesia,com saat di temui di Kantornya, Kamis (24/9).
Kemudian Nanin menjelaskan, menurut data dari Badan Pusat Stastik (BPS) Banyuwangi, di wilayah kerjanya terdapat sekitar 296 ribu pelaku usaha mikro, yang mana, dari jumlah tersebut terdapat sekitar 17 ribu yang berpotensial menjadi usaha mikro binaan.
‘’Kalau jumlah usaha mikro di Banyuwangi menurut data BPS keseluruhan kurang lebih ada 296 ribu, yang potensial kita bina ada 17 ribu UMKM. Nah kenapa dari jumlah 296 ribu hanya sedikit yang mengajukan, karena di situ ada kriteria yang membatasi pelaku usaha mikro mengajukan bantuan,’’ ujarnya.
Baca juga : Kekeringan Mulai Melanda Klaten, Desa-desa Alami Krisis Air Bersih
Dikatakan Nanin, dana keredit uang rakyat (KUR) sepertinya banyak digelontorkan untuk UMKM, apalagi di dalam persyaratan adminitrasi, tabungan pemilik usaha tidak lebih dari Rp 2 juta.
Sehingga hal itu membuat usaha mikro di Banyuwangi tidak bisa menerima bantuan modal usaha, karena terkendala adminitrasi yang belum lengkap.
‘’Dan sepertinya itu memang bertolak belakang dengan jumlah penyaluran KUR di Banyuwangi. Apalagi dari informasi dinas Koprasi dan UKM Propinsi Jawa Timur, jatah Banyuwangi itu sangat banyak, kurang lebih ada 147 ribu, dan yang mengajukan tidak lebih 147 ribu,’’ Ucapnya.
Dinas Koprasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Banyuwangi sendiri, selama ini lanjut dia sudah melakukan upaya yang serius untuk memacu sektor UMKM.
Yakni, dengan melakukan pelatihan dan pendampingan, untuk menumbuhkan semangat berwirausaha. Sehingga, dengan demikian sektor usaha mikro di Banyuwangi akan terus tumbuh dan berkembang.
‘’Setahun kita bisa mengadakan 200 sampai 500 pelatihan, anggap saja ada 25 sampai 30 orang ikut setiap pelatihan. Dari situ ada yang terbentuk bisa dikatakan 5 sampai 10 orang. Dengan demikian setiap tahun ada 1000 penambahan UMKM di Banyuwangi,’’ pungkasnya. (OL-2).
YAYASAN Indonesia Setara (YIS) berkolaborasi dengan OK OCE FOREVER melanjutkan program pemberdayaan perempuan melalui Inkubasi Bisnis UMKM Tahap 2.
NASARI Digital (Nadi) menerapkan standar internasional pengelolaan keamanan informasi, seiring meningkatnya kebutuhan perlindungan data pada layanan koperasi dan UMKM berbasis digital.
Musda ke-VIII Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Banten resmi ditutup dan menandai babak baru kepemimpinan organisasi kepemudaan di Tanah Jawara.
Pengelolaan logistik masih menjadi beban biaya dan operasional bagi banyak pelaku UMKM, khususnya yang sedang berupaya memperluas pasar.
PEMERINTAH Kota Palu, Sulawesi Tengah, menargetkan pembentukan 46 Koperasi Merah Putih rampung pada tahun ini. Target tersebut disesuaikan dengan jumlah kelurahan yang ada.
Sepanjang 2025, perusahaan fintech lending AdaKami menyalurkan dukungan kepada delapan UMKM dari berbagai sektor melalui program Usaha Bareng AdaKami.
Bosan dengan Bali? Temukan 7 destinasi WFA terbaik di Indonesia tahun 2026. Panduan lengkap infrastruktur internet, biaya hidup, dan komunitas digital nomad.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang meminta SPPG membuat perjanjian tertulis dengan sekolah penerima manfaat terkait batas waktu konsumsi Makan Bergizi Gratis.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menegaskan kepala SPPG dilarang memaksa sekolah menerima Makan Bergizi Gratis. Program MBG bersifat sukarela dan menyasar yang paling membutuhkan.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menegaskan kepala SPPG wajib rutin ke sekolah penerima MBG agar data valid dan kasus sekolah kosong seperti di Madura tak terulang.
Wakil Ketua Umum MUI Banyuwangi, Sunandi Zubaidi, mengecam aksi biduan seksi yang berjoget erotis di panggung peringatan Isra Mikraj.
IDE.IND 2025 diikuti sejumlah jenama dari berbagai daerah yang telah mengikuti kegiatan akselerasi, pelatihan dan pendampingan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved