Pilkada di Tengah Pandemi, Ketegasan Penyelenggara Diperlukan

KEPUTUSAN pemerintah untuk tetap menggelar Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19, memunculkan pekerjaan rumah sangat besar yang harus diselesaikan. Pemerintah Daerah (Pemda), KPU, Bawaslu, dan TNI/Polri harus melakukan tidakan ekstra besar untuk menegakkan protokol kesehatan yang sangat ketat.

"Saya mengikuti di media, katanya (pilkada) akan tetap dilanjutkan. Kalau opsinya itu, maka semuanya harus siap. Ini nggak main-main, protokol kesehatan harus disiapkan secara ketat," kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Selasa (22/9).

Dengan dilanjutkannya proses Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19, Ganjar meminta penyelenggara pemilu harus berani mengeluarkan aturan tegas. Semua tahapan Pilkada harus divirtualkan, misalnya penentuan nomor urut, debat kandidat, dan tahapan lainnya.

"Tidak boleh ada pertemuan yang bisa menimbulkan kerumunan massa. Kalau ada (pertemuan) itu, izinkan kami di daerah untuk melarang," tegasnya.

KPU dan Bawaslu, lanjut Ganjar juga harus berani memberikan sanksi bagi kontestan yang melanggar protokol kesehatan selama proses Pilkada berlangsung. Bahkan dirinya mengusulkan, jika pelanggaran berulang dan membahayakan, maka KPU Bawaslu tidak segan untuk melakukan pembatalan pasangan calon.

"Kalau memang membahayakan dan berulang-ulang, mungkin pembatalan pasangan calon juga menarik untuk dipertimbangkan. Sehingga kita benar-benar serius, kan hukuman itu harus ada efek jeranya," ucapnya. (R-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Widhoroso