Pakar Hukum: Wartawati Nasrul Abit Bisa Dituntut Karena Pemalsuan

PAKAR Hukum, Nasrullah Nasution SH menyatakan, Wartawati Nasrul Abit bisa dituntut karena pemalsuan dokumen. Hal tersebut terjadi karena istri Nasrul Abid itu melakukan perubahan akte yang sebelumnya adalah Pusat Informasi dan Distribusi Buku berubah menjadi Yayasan Kemajuan Wanita Padang.

Keberatan perubahan akte tersebut dilaporkan oleh Ketua Dewan Pertimbangan IKAPI Jakarta 2016, Evi Afrizal Sinaro ke Polda Sumbar. Evi Afrizal Sinaro menyampaikan bahwa, selaku bagian dari Pusat Informasi dan Distribusi Buku dia menyampaikan keberatannya dengan perubahan nama yang tidak diketahuinya itu.

"Saya keberatan dengan perubahan nama tersebut," kata Afrizal. Dia menambahkan, bahwa keberatannya atas perubahan nama Pusat Informasi dan Distribusi Buku menjadi Yayasan Kemajuan Wanita Padang ditunjukannya dengan membawanya ke ranah hukum.

"Saya keberatan dengan perubahan nama itu, makanya saya laporkan," kata Afrizal Sinaro, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/9).

Perihal perubahan Anggatan Dasar Yayasan (ADY), hal tersebut diatur di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No 2 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan.

Juga Permenkumham No. 2 tahun 2016 dalam Ketentuan Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, pasal 23, tentang tata cara pengisian format perubahan, poin 4, bagian b, menyebutkan bahwa, harus ada notulen rapat Pembina atau keputusan Pembina diluar rapat Pembina terkait perubahan akte. Dan terkait perubahan nama Pusat Informasi dan Distribusi Buku yang berubah menjadi Yayasan Kemajuan Wanita Padang, menurut Evi Afrizal Sinaro, rapat perubahan nama tersebut tidak pernah ada. (OL-13) 

Baca Juga: Bogor Panen Uang Denda Rp245 Juta