Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MASYARAKAT Kota Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjungjabung Barat, Provinsi Jambi kesulitan mendapatkan gas bersubsidi ukuran 3 Kg (gas melon) di pangkalan gas di sekitar permukiman mereka.
Untuk memenuhi kebutuhan mendesak, warga terpaksa membelinya dari pedagang pengecer dengan harga mencekik, menembus Rp40 Ribu per tabung. Harga tersebut jauh melambung dari harga eceran tertinggi (HET) yang diberlakukan pemerintah di Kota Kuala Tungkal yakni Rp19 ribu per tabung.
Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjungjabung Barat Safriwan mengakui adanya keluhan warga tersebut. Dari laporan yang dia dapatkan, pengiriman gas bersubsidi dari Pertamina tidak ada pengurangan ke wilayah Tanjungjabung Barat (Tanjab Barat).
Untuk mengurai benang kusut distribusi gas bersubsidi yang diduga akibat ulah pedagang spekulan itu, Syafriwan meminta aparat kepolisian membantu melakukan penyelidikan.
Kepolisian Resort Tanjab Barat merespon dengan cepat. Bersama sejumlah anggota Kapolres AKBP Guntur Saputro semenjak Selasa sore menyisir pangkalan gas bersubsidi di Kota Kuala Tungkal untuk mencari tahu sumber keluhan warga.
Namun dari penelusuran, polisi tidak menemukan ada pangkalan menjual di atas HET. Setiap pangkalan mendapat kiriman gas satu minggu satu kali, dengan kuota 150 sampai 200 tabung sekali kirim.
Celakanya, sebut Guntur Saputro, setiap kali pengiriman gas ke pangkalan, dalam satu hari langsung habis, sehingga menyebabkan kelangkaan menjelang hari kedatangan pasokan dari agen.
"Kita akan terus menelusuri dan menyelidiki. Analisa sementara akibat keterbatasan jumlah gas yang masuk dari agen penyalur. Selain itu, diduga ada oknum spekulan membeli lebih, dan kemudian diecernya dengan harga lebih tinggi," kata Guntur Saputro.
Dia menegaskan, pihak pangkalan diminta mengalokasikan gas bersubsidi sesuai peruntukkan, yakni kepada warga yang bermukim di sekitar pangkalan. Jika tidak diindahkan, polisi akan mengambil tindakan tegas, baik kepada pemillik pangkalan mauupun para spekulan yang kedapatan memborong gas untuk keuntungan pribadi.
"Peruntukkannya sudah jelas, bagi warga tidak mampu, Kita sudah koordinasi dengan polsek dan jajaran yang di wilayahnya untuk mengambil tindakan tegas kepada pangkalan nakal maupun para spekulan yang terindikasi sebagai penyebab kelangkaan dan melambungnya harga gas bersubsidi. Kita juga koordinasi dengan Unit Tipidter," kata Guntur.
Menurut catatan Media Indonesia, dari 140 unit pangkalan gas bersubsidi di wilayah Kabupaten Tanjungjabung Barat, sebanyak 50 pangkalan terkosentrasi di Kecamatan Tungkal , Kota Kuala Tungkal. Dua dari pangkalan di Kota Kuala Tungkal.
Pada Januari 2020 disanksi berupa pemutusan hubungan usaha oleh agen serta pihak Pertamina bersama Hiswana Migas (Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas). Penyaluran dilakukan melalui empat agensi, yakni atas nama PT Rendra Jaya Utama, PT Sri Mesyu Nedifa, PT Rizki Usaha Bersama, dan Puskoppabri. (OL-13)
Meluasnya kebakaran di lahan gambut di Desa Gambut Jaya tersebut, lantaran sulitnya pekerjaan pemadaman di lahan gambut yang kubahnya mencapai kedalaman 15 meter.
Penangkapan daun ganja kering yang terbilang terbesar di wilayah Jambi dalam lima tahun terakhir itu, berawal dari laporan masyarakat.
Kepolisian Resort Kota Jambi, Polda Jambi menggiring seorang wanita yang diduga hendak menyelundupkan narkoba jenis sabu ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jambi.
Tujuh bulan buron, Agus Kurnia Saputra, pembunuh sadis janda cantik Eli Jumini binti Nardam, 45, di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, berhasil ditangkap polisi di negeri jiran Malaysia.
KOMISI XII DPR RI menyoroti secara serius dampak krisis ekologi akibat aktivitas pertambangan batu bara di Provinsi Jambi, terutama kelalaian reklamasi pascatambang oleh perusahaan
Seperti diberitakan, tauke ilegal drilling Iyan Kincai merupakan buronan Polda Jambi semenjak Agustus 2024, dalam dugaan terlibat kejahatan serupa.
Masyarakat diimbau untuk membeli elpiji 3kg di pangkalan resmi Pertamina agar bisa mendapatkan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemda masing-masing wilayah.
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pembelian LGP 3 kg atau gas melon belum akan dibatasi jumlahnya meski harus menggunakan KTP.
PEMBELI LPG 3 kilogram (kg) wajib menunjukkan KTP mulai 1 Juni 2024. Hal itu disampaikan oleh PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga.
Hanya masyarakat kecil dan pelaku UMKM yang dibolehkan menggunakan elpiji bersubdi.
Urgensi penggunaan KTP dan/atau KK dalam pembelian gas melon adalah sebagai identifikasi yakni untuk mengetahui apakah pembeli memang orang yang tepat atau tidak.
Saat ini penyaluran elpiji 3 kg bersifat terbuka, yang mana masyarakat yang telah mendaftarkan diri di pangkalan resmi Pertamina
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved