Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
BUPATI Sorong Johnny Kamuru memgembalikan hak ulayat tanah adat milik masyarakat adat Malamoi di Klaso, Kabupaten Sorong, Papua Barat yang kini ditanami sawit. Tepat pada hari Kemerdekaan RI ke-75, Bupati Sorong menyerahkan SK pencabutan izin perusahaan sawit PT MMP bertempat di Kampung Della, Disrrik Selemkai, Kabupaten Sorong kepada masyarakat adat Malamoi, Senin (17/8).
Bupati telah mempertimbangkan berdasarkan kajian teknis yang dilakukan oleh OPD terkait karena perusahaan tersebut telah melanggar beberapa perjanjian kontrak kerja sama. Atas dasar itu Pemkab Sorong mengeluarkan SK pencabutan izin tentang izin lingkungan, izin lokasi, dan izin usaha perkebunan milik PT MMP. SK tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Sorong kepada Dewan Adat Malamoi.
baca juga: Harga Tandan Buah Sawit Rendah, Petani Kelapa Sawit Menjerit
"Setelah melalui kajian mendalam atas kebun sawit di Klaso maka diputuskan untuk dikembalikan kepada warga pemilik hak ulayat tanah adat," ujar Bupati Sorong Johny Kamuru disaksikan para undangan, di antaranya anggota DPRD, para kepala distrik, sejumlah OPD dan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Malamoi.
Masyarakat Adat Malamoi lega setelah menanti jawaban Pemkab Sorong atas pencabuta izin usaha kelapa sawit di tanah ulayat Klaso. (OL-3)
Normansyah menegaskan BPDP berkomitmen berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kementerian terkait dalam mempercepat program-program perkebunan tersebut.
Di tengah harga energi global yang masih bergejolak dan tekanan impor bahan bakar minyak yang terus membayangi anggaran negara, kebijakan energi kini tak lagi sekadar urusan teknis.
Perubahan iklim global kini menjadi realitas ilmiah yang tidak terbantahkan dan berdampak langsung pada meningkatnya risiko bencana di berbagai wilayah, termasuk Sumatra.
BERBAGAI komentar negatif terus dinarasikan dalam beberapa bulan terakhir ini terkait dengan komoditas nonmigas andalan utama ekonomi nasional, yakni kelapa sawit.
Industri kelapa sawit terus dipandang sebagai salah satu sektor strategis perekonomian nasional,
Dengan mengurangi harga barang yang dilaporkan, maka bea masuk yang dibayarkan juga akan berkurang dan hal tersebut sangat merugikan ekonomi dari sisi pendapatan negara.
Menhut Raja Juli Antoni menegaskan bahwa perhutanan sosial menjadi strategi pemerintah dalam mewujudkan hutan lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
DALAM rangka menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup pemerintah diharapkan memperkuat perlindungan hutan serta meningkatkan peran masyarakat hukum adat.
Pemerintah mempercepat realisasi target nasional penetapan 1,4 juta hektare Hutan Adat sekaligus memperkuat posisi Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagai aktor ekonomi yang berkelanjutan.
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, percepatan penetapan hutan adat harus dilakukan dengan mengubah cara berpikir dan pendekatan dalam pengelolaan hutan Indonesia.
PEMERINTAH mempercepat penetapan 1,4 juta hektare hutan adat hingga 2029.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan perlunya perubahan cara berpikir dan pendekatan mendasar dalam tata kelola kehutanan Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved