Bupati Sorong Cabut Izin Kebun Sawit di Tanah Ulayat Klaso

Menkeu Ungkap Perusahaan Kelapa Sawit Lakukan Praktik Under Invoicing, Pengamat : sangat Merugikan Ekonomi

Dengan mengurangi harga barang yang dilaporkan, maka bea masuk yang dibayarkan juga akan berkurang dan hal tersebut sangat merugikan ekonomi dari sisi pendapatan negara.

Purbaya Ancam Bakal ‘Sikat’ Perusahaan Kelapa Sawit yang Lakukan Praktik Under Invoicing

Purbaya mengingatkan, ke depan pihaknya tidak akan memberikan kesempatan perusahaan-perusahaan kelapa sawit untuk bisa kembali melakukan praktik under invoicing.

KSPSI Dorong Standardisasi Hubungan Industrial di Sektor Sawit

KSPSI menekankan pentingnya standar hubungan industrial yang setara dan berkeadilan di sektor perkebunan kelapa sawit. 

Mengurai Akar Masalah Banjir Sumatra: Sawit, Tambang, atau Kertas?

Siklon tropis Senyar yang membawa curah hujan ekstrem memang menjadi pemicu utama banjir. Namun, menurutnya, faktor manusia dan aktivitas industri juga perlu dikaji lebih serius.

Astra Agro Klaim Nol Deforestasi sejak 2015

PT Astra Agro Lestari Tbk menegaskan konsistensinya dalam menjalankan kebijakan keberlanjutan, termasuk Nol Deforestasi, yang telah menjadi bagian dari operasional perusahaan sejak 2015.

Pengusaha Sawit: Kemenhut Juga harus Diperiksa soal Penebangan Hutan

Bencana banjir bandang yang terjadi di tiga provinsi di Pulau Sumatera, bukan hanya karena faktor alam, tapi akibat penebangan hutan.

Guru Besar USK: Pemerintah Disarankan Perkuat Hutan Masyarakat Adat untuk Cegah Bencana Banjir

DALAM rangka menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup pemerintah diharapkan memperkuat perlindungan hutan serta meningkatkan peran masyarakat hukum adat.

Masyarakat Hukum Adat Didorong Jadi Aktor Utama Ekonomi Berbasis Hutan Berkelanjutan

Pemerintah mempercepat realisasi target nasional penetapan 1,4 juta hektare Hutan Adat sekaligus memperkuat posisi Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagai aktor ekonomi yang berkelanjutan.

Menhut: Percepatan Hutan Adat Perlu Dipercepat dengan Perubahan Tata Kelola Hutan

MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, percepatan penetapan hutan adat harus dilakukan dengan mengubah cara berpikir dan pendekatan dalam pengelolaan hutan Indonesia.

Percepatan 1,4 Juta Hektare Hutan Adat, Menhut Tekankan Perubahan Paradigma Kelola Hutan

PEMERINTAH mempercepat penetapan 1,4 juta hektare hutan adat hingga 2029.

Kemenhut Dorong Perubahan Fundamental Tata Kelola Kehutanan, Targetkan 1,4 Juta Hektare Hutan Adat

MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan perlunya perubahan cara berpikir dan pendekatan mendasar dalam tata kelola kehutanan Indonesia.

Indonesia Kebut Target 1,4 Juta Hektare Hutan Adat dalam Empat Tahun

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pengakuan hutan adat dan memperluas akses pendanaan bagi masyarakat adat melalui mekanisme yang inklusif.

Mengharap Keampuhan Desain Olahraga Daerah

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia