Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PENANGANAN covid-19 di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dianggap tidak maksimal dan compang-camping. Data dari Dinas Kesehatan Jepara menyebutkan akumulasi total kasus covid-19 mencapai 1.287 orang. Sebanyak 126 orang isolasi mandiri, 85 orang dirawat di rumah sakit, dan 81 orang meninggal. Covid-19 menyebabkan Ketua DPRD Jepara Imam Zuhdi Gozali meninggal dunia.
Melihat kondisi ini Fraksi Nasdem di DPRD Jepara menginisiatori hak angket penangananan covid-19. Usukan hak angket ini juga didukung oleh fraksi lain dan masih menunggu kesepakatan waktu penyerahan surat permohonan ke Pimpinan DPRD Jepara.
Anggota DPRD Jepara dari Nasdem Nur Hidayat mengatakan para anggota dewan di DPRD Jepara telah melakukan komunikasi politik intensif dan sudah ada kesepakatan untuk melakukan hak angket.
"Sejumlah fraksi di DPRD Jepara membahas isu-isu strategis terkait dengan penanganan covid-19. Kemudian ada kesepahaman bahwa bahwa ada persoalan serius di dalam penanganan covid-19. Maka kami sepakat untuk menyampaikan hak angket," kata Nur Hidayat, Selasa (11/8).
Sesuai ketentuan permohonan hak angket ini harus mendapat dukungan sedikitnya 7 anggota dewan. Hal ini sudah terpenuhi karena anggota Fraksi NasDem di DPRD Jepara ada 7 orang dan seluruhnya sudah menandatangani.
Beberapa hal yang akan masuk dalam hak angket adalah pengelolaan anggaran yang tidak transparan dan tidak ada rencana operasional yang dibakukan dalam penanganan covid-19. Kemudian tidak jelasnya pembagian tugas baik tindakan preventif, kuratif dan promotf hingga distribusi jaring pengaman sosial. Kurang optimalnya penanganan pasien covid-19 yang harus menjalani isolasi mandiri.
baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Jepara Beri Sinyal Kondisi Parah
"Akibat dari penanganan yang tidak jelas peningkatan kasus-kasus terkonfirmasi positif covid-19 di Kabupaten Jepara cukup signifikan. Dan dalam beberapa pekan terakhir Jepara sudah masuk dalam zona merah beresiko tinggi dengan rate positif berada di atas 20 persen. Hak Angket merupakan hak kontitusional yang dimiliki oleh DPRD Jepara, kami akan digunakan untuk melindungi kepentingan masyarakat," imbuhnya. (OL-3)
Sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah menawarkan sembilan proyek kepada Fauzi dan Ahmad Sugeng Santoso. Proyek tersebut mencakup komitmen fee 22%.
Anggota DPRD dari PDIP juga harus bisa melakukan advokasi pada kepentingan-kepentingan rakyat.
Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak memiliki asas kebermanfaatan dan hanya membuat gaduh.
Kejadian pemadaman listrik itu bertepatan dengan Penampahan Hari Raya Kuningan, ketika umat Hindu di Bali harus menyelesaikan perlengkapan persembahyangan di keesokan harinya.
SITUS Patiayam menyimpan sejumlah peninggalan dan fosil yang mampu merangkai dan menggambarkan peradaban jutaan tahun lalu yang sangat penting bagi kehidupan manusia.
Senator Parlemen Turki, Av Serkan Bayram bersama delegasi berkunjung ke Kalimantan Tengah, Sabtu (14/6).
DUTA Besar Turki untuk Indonesia Talip Kucukcan dan Anggota Parlemen Majelis Agung Turki Serkan Bayram menyambangi NasDem Tower, DPP Partai NasDem, Jakarta, pada Jumat, (13/6).
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Rudianto Lallo mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rico Sia mengungkapkan duduk perkara dicabutnya empat perusahaan tambang di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Program revitalisasi tahun ini menargetkan 10.440 satuan pendidikan, meliputi jenjang PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, SKB/PKBM, dan SLB di seluruh Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved