Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
SERAPAN anggaran untuk penanganan covid-19 di Jawa Tengah masih rendah berkisar 30 persen atau Rp600 miliar dari total APBD Jateng sebesar Rp1,9 triliun.Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berjanji seluruh anggaran akan terserap pada tahap ketiga pengucuran jaring pengamanan sosial (JPS).
"Anggaran terbesar ada pada JPS, begitu tahap ketiga berakhir maka serapan anggaran langsung tinggi dan yang lain tinggal kita dorong," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada mediaindonesia.com, Rabu (5/8).
Dalam rangka percepatan penyerapan anggaran, Ganjar telah memerintahkan jajarannya untuk mempercepat penyerapan anggaran dalam menangani pandemi covid-19 yang bersumber dari pos belanja tak terduga. Ia mengklaim Pemprov Jateng sudah melakukan perencanaan sesuai dengan skema penanganan covid-19, termasuk anggaran untuk sejumlah kebutuhan masyarakat yang mendesak seperti jaring pengaman sosial di dinas sosial.
"Tahap ketiga baru on going process, maka anggaran itu akan terserap lagi," imbuhnya.
Selain itu, menurut Ganjar Pranowo, beberapa jenis anggaran juga dilakukan perbaikan oleh inspektorat. Setelah perbaikan selesai maka dapat langsung digunakan untuk belanja, sehingga selain tepat sasaran juga terkontrol.
baca juga: Jelang Test Swab Massal Kalsel Siapkan 2.000 Kamar Pasien Korona
Sebelumnya dalam rapat rencana kerja Komisi C DPRD Jateng bersama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Jateng terungkap penyerapan anggaran untuk penanganan covid-19 di Jateng masih kecil. Dari total APBD Jateng Rp1,9 triliun, hingga saat ini baru terserap 30 persen atau sekitar Rp600 miliar. DPRD Jawa Tengah meminta Pemprov Jateng segera mempercepat penggunaan anggaran untuk covid-19.
"Saya cukup kaget dengan rendahnya penyerapan itu, maka saya minta segera dapat dipercepat penyeeapannya," kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng Sriyanto Saputro. (OL-3)
MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Tetap waspadai cuaca ekstrem tersebut, karena dapat berdampak bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, banjir dan angin puting beliung.
Terkait tanggul yang jebol, pemerintah daerah akan melibatkan sektor swasta untuk percepatan perbaikan.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meresmikan Embung Karangjati di Blora. Embung senilai Rp8,5 miliar ini diproyeksikan mengairi 40 hektare lahan dan tingkatkan panen petani.
Pengaruh bibit siklon tropis, sistem tekanan rendah, serta sirkulasi siklonik memicu peningkatan pertumbuhan awan hujan di berbagai kawasan.
Daerah di Jawa Tengah berpotensi cuaca ekstrem, ungkap Farita Rachmawati, yakni Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Klaten
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved