Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
SERAPAN anggaran untuk penanganan covid-19 di Jawa Tengah masih rendah berkisar 30 persen atau Rp600 miliar dari total APBD Jateng sebesar Rp1,9 triliun.Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berjanji seluruh anggaran akan terserap pada tahap ketiga pengucuran jaring pengamanan sosial (JPS).
"Anggaran terbesar ada pada JPS, begitu tahap ketiga berakhir maka serapan anggaran langsung tinggi dan yang lain tinggal kita dorong," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada mediaindonesia.com, Rabu (5/8).
Dalam rangka percepatan penyerapan anggaran, Ganjar telah memerintahkan jajarannya untuk mempercepat penyerapan anggaran dalam menangani pandemi covid-19 yang bersumber dari pos belanja tak terduga. Ia mengklaim Pemprov Jateng sudah melakukan perencanaan sesuai dengan skema penanganan covid-19, termasuk anggaran untuk sejumlah kebutuhan masyarakat yang mendesak seperti jaring pengaman sosial di dinas sosial.
"Tahap ketiga baru on going process, maka anggaran itu akan terserap lagi," imbuhnya.
Selain itu, menurut Ganjar Pranowo, beberapa jenis anggaran juga dilakukan perbaikan oleh inspektorat. Setelah perbaikan selesai maka dapat langsung digunakan untuk belanja, sehingga selain tepat sasaran juga terkontrol.
baca juga: Jelang Test Swab Massal Kalsel Siapkan 2.000 Kamar Pasien Korona
Sebelumnya dalam rapat rencana kerja Komisi C DPRD Jateng bersama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Jateng terungkap penyerapan anggaran untuk penanganan covid-19 di Jateng masih kecil. Dari total APBD Jateng Rp1,9 triliun, hingga saat ini baru terserap 30 persen atau sekitar Rp600 miliar. DPRD Jawa Tengah meminta Pemprov Jateng segera mempercepat penggunaan anggaran untuk covid-19.
"Saya cukup kaget dengan rendahnya penyerapan itu, maka saya minta segera dapat dipercepat penyeeapannya," kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng Sriyanto Saputro. (OL-3)
Terpilihnya Kaesang dan keterlibatan penuh Jokowi menjadi sinyal bahwa wilayah Jawa Tengah akan dijadikan pondasi baru bagi PSI
Air laut pasang (rob) diperkirakan akan mencapai puncaknya dengan ketinggian 1 meter terjadi pukul 13.00-16.00, sehingga berdampak banjir rob di sejumlah daerah di Pantura Jawa Tengah.
Pengelolaan limbah yang benar merupakan kewajiban dalam menjaga lingkungan dari potensi kerusakan, pun menjadi bagian dalam memastikan jaminan makanan halal
Gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Tengah berkisar 2,5-4 meter cukup berisiko terhadap aktivitas pelayaran.
Gelombang tinggi berkisar 2,5-4 meter juga masih berlangsung di perairan selatan Jawa Tengah dan ketinggian gelombang 1,25-2,5 terjadi di perairan utara terutama Karimunjawa.
Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa persiapan peluncuran program Kopdes/ Kel Merah Putih ini telah mendekati finalisasi.
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved