Headline
Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.
Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.
GUBERNUR Sumatra Barat menyatakan aparatur sipil negara (ASN) dari luar daerah wajib swab test. Perintah itu sehubungan dengan meningkatnya kasus positif covid-19 di lingkungan kerja pemerintah setempat.
“Sekarang sudah muncul klaster baru di tempat kerja. Klaster baru tersebut, di antaranya salah satu karyawan BUMN, BUMD, dan kampus. Beberapa daerah pun berubah status dari hijau jadi kuning atau oranye, dan kemungkinan nantinya masuk ke zona merah kalau tidak segera dikendalikan” jelas Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno, kemarin.
Pihak kampus yang terpapar, yakni empat dosen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, pegawai Bank Nagari (BPD Sumatra Barat), serta pegawai BUMN.
Ia meminta kepala SKPD segera menindaklanjuti instruksinya. Jika lalai dan menganggap sepele yang berakibat adanya konfi rmasi positif di lingkungan kerja, Prayitno mengancam akan ada peringatan dari unsur pimpinan.
“Peningkatan terkonfirmasi positif covid-19 banyak berasal dari luar Sumatra Barat,” tandasnya. Sebab itu, ASN yang datang dari luar Sumatra Barat diwajibkan swab test terutama yang melalui udara maupun darat.
Pemprov Sumatra Barat segera menerbitkan regulasi terkait dengan swab test. Seluruh ASN dan pegawai baik horizontal maupun vertikal, BUMN, BUMD, dan pejabat daerah/negara yang kembali dari luar daerah atau masuk ke Sumatra Barat diwajibkan melakukan tes PCR tanpa kecuali. Tes dilakukan di rumah sakit rujukan yang telah ditunjuk dan gratis.
Pemprov Jawa Tengah juga mulai bertindak lebih keras dengan mengenakan sanksi denda kepada ASN yang tidak memakai masker atau tidak memedulikan jaga jarak.
“Sekarang lagi ramai klaster penularan di kantor-kantor. Kantor harus mempersiapkan dan memperbaiki protokol kesehatan,” papar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo seusai memimpin rapat evaluasi penanganan covid-19 di Gedung A Kantor Pemprov Jawa Tengah, Senin (3/8).
Menurutnya, tidak ada alasan bagi ASN untuk melanggar protokol kesehatan saat bekerja. Denda berupa uang, wajib membayar. Kalau tak punya uang akan dipotong dari gajinya.
Tanpa gejala
Bukan hanya di lingkungan kerja eksekutif, di perkantoran legislatif juga virus korona terus mencari korban. Tiga anggota DPRD Kabupaten Belitung berinisial Idr, 47, Sya, 36, dan Jd, 55, terkonfirmasi positif.
Bupati Belitung Sahani Saleh mengungkapkan ketiga pria tersebut tanpa gejala. Mereka rapid test di Klinik Bakti Timah, sabtu (1/8), sebagai syarat untuk dinas luar (DL). Hasilnya IDR dan Sya reaktif sehingga batal DL, sedangkan Jd nonreaktif.
Jd melakukan perjalanan DL dengan surat nonreaktif. Saat hasil tes keluar, Minggu (2/8), ternyata ketiga anggota dewan positif. “Jd langsung dijemput tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Babel untuk dikarantina,” tandas Sahani.
Penyebaran virus korona di wilayah perkantoran Banjarbaru, Kalsel, juga cukup tinggi. Sejumlah pejabat dan pegawai termasuk Wali Kota Banjarbaru dinyatakan positif terjangkit.
“Kami sudah siapkan sanksi tegas bagi setiap orang yang tidak pakai masker, tidak menjaga jarak ataupun membuat kerumunan massa,” ungkap Wakil Wali Kota Banjarbaru, Darmawan Jaya Setiawan. (HT/RF/DY/N-1)
Ketua SPMB SMA Negeri 4 Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung (Babel) Zulkifli mengatakan antusias orangtua yang ingin menyekolahkan anaknya ke SMA 4 luar biasa.
Untuk covid-19 ini, menurutnya, pemeriksaan tidak Langsung di dalam di Asrama haji, ada pemeriksaan lebih lanjut, tapi kalau pengambilan swabnya saat jemaah haji tiba.
Lebih lanjut Sukinda memprediksi jumlah pendaftar pada tahap 1 di hari kedua, akan terus mengalami penambahan hingga lonjakan pendaftar.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung (Babel) Edi Romdhoni mengatakan tahun ini jumlah sapi yang akan di kurban kan diperkirakan mencapai 3.040 ekor.
Kendati sulit, Polda Babel sudah melakukan upaya dan mampu memproduksi puluhan ton jagung.
KAD ini menurutnya untuk menjaga stabilitas pasokan khususnya untuk cabai dan bawang merah.
SEBANYAK 170 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Pemerintah Kabupaten Wajo kini berada dalam ancaman pidana.
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved