Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
RAPAT Badan Anggaran DPRD Purwakarta Jawa Barat yang dilaksanakan disebuah Hotel berbintang di Bandung dinilai menciderai masyarakat dan pemborosan anggaran. Terlebih dilakukan saat pandemi Covid-19.
"Coba banyangkan, ditengah pandemi, disaat masyarakat dituntut untuk hidup hemat, ini anggota dewan malah rapat di Bandung. Emang di Purwakarta ini tidak ada tempat? Kenapa juga tidak dilakukan di DPRD. Lebih murah dan
terjamin juga kenyamanannya," Kata Aktivis Komunitas Peduli Purwakarta (KPP),Tarman Sonjaya, Rabu (29/7).
Menurut Tarman Sonjaya, bagaimana tidak mencedrai hati masyarakat, saat ini siswa sekolah aja harus belajar sistem online yang menghabiskan kuota sedangkan anggota dewan menghabiskan anggaran yang bersumber dari APBD.
Dikatakan Tarman, kalau saja rapatnya di Purwakarta atau di hotel yang ada di Purwakarta, biaya yang dikeluarkan bisa masuk lagi ke PAD Purwakarta. Selain itu, bisa mengurangi juga cost operasional.
Baca Juga: Pimpinan DPRD Purwakarta Positif Covid Rapat Banggar Bubar
Sekretaris DPRD (Sekwan), Suhandi yang dimintai keterangannya Kepada mediaindonesia.com berdalih, pelaksanaan rapat di luar Purwakarta erat kaitannya dengan menjaga kerahasiaan.
"Ini kan soal rapat pembahasan anggaran yang tentunya harus terjaga kerahasiaannya," alasannya Suhandi.
Namun, Tuhan berkehendak lain, rapat tersebut malah bocor karena wakil ketua DPRD Purwakarta dinyatakan positif Covid. Kini semua peserta harus mengisolasi mandiri dan menjalani swab test. "Masyarakat Purwakarta lagi yang membiayai pengonbatan mereka karena anggaran diambil dari APBD Purwakarta," sesal Tarman (OL-13).
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menegaskan, Pemilu 2029 yang akan datang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, akan semakin kompetitif dan semakin ketat.
Sidak ini merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi potensi penimbunan, permainan harga, maupun kelangkaan bahan pangan
Abdul Latief menegaskan komitmennya menjadikan Dekopinda sebagai rumah besar gerakan koperasi di Kabupaten Purwakarta.
Pengiriman Tim SAR itu sebagai wujud kepedulian dan solidaritas lintas daerah terhadap musibah alam yang terjadi.
13 petugas damkar itu juga belum menerima gaji mereka pada Desember 2025
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved