Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
RAPAT Badan Anggaran DPRD Purwakarta Jawa Barat yang dilaksanakan disebuah Hotel berbintang di Bandung dinilai menciderai masyarakat dan pemborosan anggaran. Terlebih dilakukan saat pandemi Covid-19.
"Coba banyangkan, ditengah pandemi, disaat masyarakat dituntut untuk hidup hemat, ini anggota dewan malah rapat di Bandung. Emang di Purwakarta ini tidak ada tempat? Kenapa juga tidak dilakukan di DPRD. Lebih murah dan
terjamin juga kenyamanannya," Kata Aktivis Komunitas Peduli Purwakarta (KPP),Tarman Sonjaya, Rabu (29/7).
Menurut Tarman Sonjaya, bagaimana tidak mencedrai hati masyarakat, saat ini siswa sekolah aja harus belajar sistem online yang menghabiskan kuota sedangkan anggota dewan menghabiskan anggaran yang bersumber dari APBD.
Dikatakan Tarman, kalau saja rapatnya di Purwakarta atau di hotel yang ada di Purwakarta, biaya yang dikeluarkan bisa masuk lagi ke PAD Purwakarta. Selain itu, bisa mengurangi juga cost operasional.
Baca Juga: Pimpinan DPRD Purwakarta Positif Covid Rapat Banggar Bubar
Sekretaris DPRD (Sekwan), Suhandi yang dimintai keterangannya Kepada mediaindonesia.com berdalih, pelaksanaan rapat di luar Purwakarta erat kaitannya dengan menjaga kerahasiaan.
"Ini kan soal rapat pembahasan anggaran yang tentunya harus terjaga kerahasiaannya," alasannya Suhandi.
Namun, Tuhan berkehendak lain, rapat tersebut malah bocor karena wakil ketua DPRD Purwakarta dinyatakan positif Covid. Kini semua peserta harus mengisolasi mandiri dan menjalani swab test. "Masyarakat Purwakarta lagi yang membiayai pengonbatan mereka karena anggaran diambil dari APBD Purwakarta," sesal Tarman (OL-13).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Pada 2025 daerah ini mengalami peningkatan hasil panen yang mencapai 293.111 ton gabah kering atau setara 180.400 ton beras. Jumlah itu membuat Purwakarta surplus 60.400 ton beras.
Peristiwa tersebut bukan hanya terjadi di Kabupaten Purwakarta, tapi juga di sejumlah kabupaten dan kota di Jabar.
PEGAWAI Negeri Sipil (PNS) , PPPK dan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta,Jawa Barat, mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji Januari 2026 dan Desember 2025
Pascalibur panjang Natal dan Tahun Baru 2026, harga berbagai kebutuhan pokok di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat melambung. Harga telur naik, minyakita dijual di atas harga eceran tertinggi.
Bantuan berasal dari donasi hasil penggalangan dana dari pejabat, pegawai, guru-guru maupun Pengurus PGRI Kabupaten Purwakarta
Hasil operasi sampah bekas perayaan Tahun Baru di pusat Kota Purwakarta, Jawa Barat mencapai 1 ton. Sampah tersebut didominasi sampah plastik dari kemasan makanan dan minuman.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved