Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
RAPAT Badan Anggaran DPRD Purwakarta Jawa Barat yang dilaksanakan disebuah Hotel berbintang di Bandung dinilai menciderai masyarakat dan pemborosan anggaran. Terlebih dilakukan saat pandemi Covid-19.
"Coba banyangkan, ditengah pandemi, disaat masyarakat dituntut untuk hidup hemat, ini anggota dewan malah rapat di Bandung. Emang di Purwakarta ini tidak ada tempat? Kenapa juga tidak dilakukan di DPRD. Lebih murah dan
terjamin juga kenyamanannya," Kata Aktivis Komunitas Peduli Purwakarta (KPP),Tarman Sonjaya, Rabu (29/7).
Menurut Tarman Sonjaya, bagaimana tidak mencedrai hati masyarakat, saat ini siswa sekolah aja harus belajar sistem online yang menghabiskan kuota sedangkan anggota dewan menghabiskan anggaran yang bersumber dari APBD.
Dikatakan Tarman, kalau saja rapatnya di Purwakarta atau di hotel yang ada di Purwakarta, biaya yang dikeluarkan bisa masuk lagi ke PAD Purwakarta. Selain itu, bisa mengurangi juga cost operasional.
Baca Juga: Pimpinan DPRD Purwakarta Positif Covid Rapat Banggar Bubar
Sekretaris DPRD (Sekwan), Suhandi yang dimintai keterangannya Kepada mediaindonesia.com berdalih, pelaksanaan rapat di luar Purwakarta erat kaitannya dengan menjaga kerahasiaan.
"Ini kan soal rapat pembahasan anggaran yang tentunya harus terjaga kerahasiaannya," alasannya Suhandi.
Namun, Tuhan berkehendak lain, rapat tersebut malah bocor karena wakil ketua DPRD Purwakarta dinyatakan positif Covid. Kini semua peserta harus mengisolasi mandiri dan menjalani swab test. "Masyarakat Purwakarta lagi yang membiayai pengonbatan mereka karena anggaran diambil dari APBD Purwakarta," sesal Tarman (OL-13).
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Anggaran tersebut tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang telah ditegaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025
Lebih dari hiburan semata, Festival Budaya Nusantara dirancang sebagai wahana edukasi lintas generasi, menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap budaya Indonesia.
Sebanyak 192 Koperasi Merah Putih (KMP) kini resmi berdiri di seluruh desa dan kelurahan se-Kabupaten Purwakarta.
Aksi kekerasan yang dilakukan di rumah pelaku, dan direkam sendiri menggunakan ponsel, lalu disebarkan sebagai bentuk intimidasi kepada istrinya yang tengah menggugat cerai.
Pada 2024, Kasus DBD di Kabupaten Purwakarta sebanyak 1,088 dengan 14 kematian.
Jambore bukan hanya soal kompetisi, tetapi juga latihan karakter.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved