Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
RAPAT Badan Anggaran DPRD Purwakarta Jawa Barat yang dilaksanakan disebuah Hotel berbintang di Bandung dinilai menciderai masyarakat dan pemborosan anggaran. Terlebih dilakukan saat pandemi Covid-19.
"Coba banyangkan, ditengah pandemi, disaat masyarakat dituntut untuk hidup hemat, ini anggota dewan malah rapat di Bandung. Emang di Purwakarta ini tidak ada tempat? Kenapa juga tidak dilakukan di DPRD. Lebih murah dan
terjamin juga kenyamanannya," Kata Aktivis Komunitas Peduli Purwakarta (KPP),Tarman Sonjaya, Rabu (29/7).
Menurut Tarman Sonjaya, bagaimana tidak mencedrai hati masyarakat, saat ini siswa sekolah aja harus belajar sistem online yang menghabiskan kuota sedangkan anggota dewan menghabiskan anggaran yang bersumber dari APBD.
Dikatakan Tarman, kalau saja rapatnya di Purwakarta atau di hotel yang ada di Purwakarta, biaya yang dikeluarkan bisa masuk lagi ke PAD Purwakarta. Selain itu, bisa mengurangi juga cost operasional.
Baca Juga: Pimpinan DPRD Purwakarta Positif Covid Rapat Banggar Bubar
Sekretaris DPRD (Sekwan), Suhandi yang dimintai keterangannya Kepada mediaindonesia.com berdalih, pelaksanaan rapat di luar Purwakarta erat kaitannya dengan menjaga kerahasiaan.
"Ini kan soal rapat pembahasan anggaran yang tentunya harus terjaga kerahasiaannya," alasannya Suhandi.
Namun, Tuhan berkehendak lain, rapat tersebut malah bocor karena wakil ketua DPRD Purwakarta dinyatakan positif Covid. Kini semua peserta harus mengisolasi mandiri dan menjalani swab test. "Masyarakat Purwakarta lagi yang membiayai pengonbatan mereka karena anggaran diambil dari APBD Purwakarta," sesal Tarman (OL-13).
Sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah menawarkan sembilan proyek kepada Fauzi dan Ahmad Sugeng Santoso. Proyek tersebut mencakup komitmen fee 22%.
Anggota DPRD dari PDIP juga harus bisa melakukan advokasi pada kepentingan-kepentingan rakyat.
Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak memiliki asas kebermanfaatan dan hanya membuat gaduh.
Kejadian pemadaman listrik itu bertepatan dengan Penampahan Hari Raya Kuningan, ketika umat Hindu di Bali harus menyelesaikan perlengkapan persembahyangan di keesokan harinya.
NS sebagai tenaga pendidik telah melanggar peraturan. Berdasarkan keputusan rapat, dia secara resmi telah diberhentikan, sejak 13 Juni 2025.
Selain puluhan rumah terdampak, pergerakan tanah ini juga merusak fasilitas umum, seperti masjid dan bahkan jalan akses kampung terputus.
Berdasarkan catatan sementara, sekitar 50 kepala keluarga atau lebih dari 150 jiwa terdampak langsung oleh bencana ini.
Puluhan rumah warga di Kampung Cigintung, Desa Pasirmunjul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, rusak berat akibat fenomena pergerakan tanah.
Setelah melalui proses seleksi dan pengarahan, 45 siswa SMA/SMK dari 3 Kabupaten, yaitu Purwakarta, Subang dan Karawang, diberangkatkan ke Dodik Rindam 3 Siliwangi.
Saat memasuki dalam rumah, istri korban, Ratna Nurlaela Sari, tidak kuat menahan tangis histeris dan meminta peti jenazah dibongkar. Keluarga yang lain sempat ada yang pingsan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved