Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
RAPAT Badan Anggaran DPRD Purwakarta Jawa Barat yang dilaksanakan disebuah Hotel berbintang di Bandung dinilai menciderai masyarakat dan pemborosan anggaran. Terlebih dilakukan saat pandemi Covid-19.
"Coba banyangkan, ditengah pandemi, disaat masyarakat dituntut untuk hidup hemat, ini anggota dewan malah rapat di Bandung. Emang di Purwakarta ini tidak ada tempat? Kenapa juga tidak dilakukan di DPRD. Lebih murah dan
terjamin juga kenyamanannya," Kata Aktivis Komunitas Peduli Purwakarta (KPP),Tarman Sonjaya, Rabu (29/7).
Menurut Tarman Sonjaya, bagaimana tidak mencedrai hati masyarakat, saat ini siswa sekolah aja harus belajar sistem online yang menghabiskan kuota sedangkan anggota dewan menghabiskan anggaran yang bersumber dari APBD.
Dikatakan Tarman, kalau saja rapatnya di Purwakarta atau di hotel yang ada di Purwakarta, biaya yang dikeluarkan bisa masuk lagi ke PAD Purwakarta. Selain itu, bisa mengurangi juga cost operasional.
Baca Juga: Pimpinan DPRD Purwakarta Positif Covid Rapat Banggar Bubar
Sekretaris DPRD (Sekwan), Suhandi yang dimintai keterangannya Kepada mediaindonesia.com berdalih, pelaksanaan rapat di luar Purwakarta erat kaitannya dengan menjaga kerahasiaan.
"Ini kan soal rapat pembahasan anggaran yang tentunya harus terjaga kerahasiaannya," alasannya Suhandi.
Namun, Tuhan berkehendak lain, rapat tersebut malah bocor karena wakil ketua DPRD Purwakarta dinyatakan positif Covid. Kini semua peserta harus mengisolasi mandiri dan menjalani swab test. "Masyarakat Purwakarta lagi yang membiayai pengonbatan mereka karena anggaran diambil dari APBD Purwakarta," sesal Tarman (OL-13).
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
. Salah satu upaya pencegahan dan menekan angka kasus stunting dengan dilakukan pemeriksaan kesehatan rutin terhadap balita.
Perubahan iklim ditandai dengan naiknya suhu rata-rata, pola hujan tidak menentu, serta kelembaban tinggi memicu ledakan populasi hama seperti Helopeltis spp (serangga penghisap/kepik)
ANGGOTA DPRD Purwakarta, Jawa Barat, terdaftar sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Purwakarta Run 5K, juga menjadi suatu penghormatan terhadap peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta memanfaatkan media sosial untuk menyiarkan rapat-rapat resminya secara langsung.
DPC Pospera Kabupaten Purwakarta menilai langkah Wakil Bupati lebih bertujuan membangun citra diri ketimbang menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved