Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
KEPOLISIAN Resor Kota Besar Medan, Sumatera Utara telah menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus penganiayaan dua personel Polda Sumut di parkiran diskotik di Capital Building, Kota Medan pada Jumat (19/7) dinihari.
Kapolrestabes Medan Kombes Riko Sunarko mengungkapkan, pihaknya telah mengamankan 17 orang dalam proses pengusutan kasus penganiayaan tersebut. Dari 17 orang yang diamankan, sebanyak delapan orang di antaranya sudah kita tetapkan sebagai tersangka," ujarnya Rabu (22/7).
Dia juga mengakui bahwa salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka berinisial KHS yanga merupakan anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDIP Perjuangan. Selain itu, dari delapan tersangka tersebut disebutkan juga salah satu diantaranya adalah wanita. Sementara sembilan orang lain yang diamankan masih berstatus sebagai saksi.
Dalam pengusutan polisi juga terungkap, dari 17 orang yang diamankan sebanyak tujuh orang di antaranya positif mengonsumsi narkoba.
Lebih jauh, Riko mengatakan penetapan status tersangka itu dilakukan setelah pada Selasa (21/7), pihaknya melakukan pra-rekonstruksi kejadian dan melaksanakan gelar perkara.
Dalam kasus penganiayaan tersebut Brigadir Kepala Karingga Ginting, Banit Kompi 4 Batalion C Sat Brimob dan Bripka Mario, personel Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut, mengalami luka.
Karingga Ginting yang merupakan ajudan Komandan Satuan Brimob, Kombes Abu Bakar Tertusi, mengalami luka di bagian kepala dan kerusakan tengkorak kepala agak akibat pukulan yang diduga benda tumpul. Ruas jari telunjuk kirinya juga mengalami pergeseran serta luka lecet dan lebam di bagian wajah.
Sedangkan Mario yang merupakan ajudan Direktur Lalulintas Polda Sumut, mengalami luka di bagian kepala sebelah kanan, luka dan lebam di wajah serta tulang rusuk. (R-1)
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Titik peluncuran, jelasnya lagi, akan dipusatkan di Kecamatan Binjai Barat, Kelurahan Suka Maju, dengan nama koperasi percontohan KMP Sukamaju.
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved