Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPOLISIAN Resor Kota Besar Medan, Sumatera Utara telah menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus penganiayaan dua personel Polda Sumut di parkiran diskotik di Capital Building, Kota Medan pada Jumat (19/7) dinihari.
Kapolrestabes Medan Kombes Riko Sunarko mengungkapkan, pihaknya telah mengamankan 17 orang dalam proses pengusutan kasus penganiayaan tersebut. Dari 17 orang yang diamankan, sebanyak delapan orang di antaranya sudah kita tetapkan sebagai tersangka," ujarnya Rabu (22/7).
Dia juga mengakui bahwa salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka berinisial KHS yanga merupakan anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDIP Perjuangan. Selain itu, dari delapan tersangka tersebut disebutkan juga salah satu diantaranya adalah wanita. Sementara sembilan orang lain yang diamankan masih berstatus sebagai saksi.
Dalam pengusutan polisi juga terungkap, dari 17 orang yang diamankan sebanyak tujuh orang di antaranya positif mengonsumsi narkoba.
Lebih jauh, Riko mengatakan penetapan status tersangka itu dilakukan setelah pada Selasa (21/7), pihaknya melakukan pra-rekonstruksi kejadian dan melaksanakan gelar perkara.
Dalam kasus penganiayaan tersebut Brigadir Kepala Karingga Ginting, Banit Kompi 4 Batalion C Sat Brimob dan Bripka Mario, personel Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut, mengalami luka.
Karingga Ginting yang merupakan ajudan Komandan Satuan Brimob, Kombes Abu Bakar Tertusi, mengalami luka di bagian kepala dan kerusakan tengkorak kepala agak akibat pukulan yang diduga benda tumpul. Ruas jari telunjuk kirinya juga mengalami pergeseran serta luka lecet dan lebam di bagian wajah.
Sedangkan Mario yang merupakan ajudan Direktur Lalulintas Polda Sumut, mengalami luka di bagian kepala sebelah kanan, luka dan lebam di wajah serta tulang rusuk. (R-1)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Suhu udara rata-rata 11 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 56-99 persen dan angin bertiup dari Selatan hingga Barat dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved