Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
TEPAT di hari Adhyaksa ke-60, Kejaksaan Negeri Karawang menetapkan mantan Kepala SMKN 2 Karawang, LS menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana bantuan sekolah.Kepala Kejari Karawang, Rohayatie menyebutkan dari hasil penyidik kejaksaan, LS terindikasi kuat telah menyalahgunakan dana peningkatan manajemen dan mutu sekolah (PMMS), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) senilai Rp8 miliar pada 2015 dan 2016.
"Saat ini kita masih menunggu hasil penghitungan kerugian negaranya dari BPKP," ungkap Rohayatie kepada wartawan, Rabu (22/7)
Penyidik mulai melakukan penyelidikan kasus tersebut sejak Januari 2020. Kejaksaan telah memiliki sejumlah bukti, pemeriksaan saksi dari pihak SMKN 2, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Karawang, beberapa pihak ketiga, dan keterangan ahli hukum pidana.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Karawang, Prasetyo Budi Hutoyo mengungkapkan, tersangka LS diangkat menjadi kepala SMKN 2 Karawang sejak pertengahan 2015. Dia dilengserkan dari kursi Kepala SMKN 2 dua pekan lalu.
"Berdasarkan fakta-fakta yang kami peroleh, tersangka kasus ini mengarah kepada LS. Namun, modus operandi yang dilakukan tersangka, belum bisa kami jelaskan saat ini," kata Parsetyo.
baca juga: Camat Boleng Tersangka Pemalsuan Dokumen Tanah Ulayat
LS ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan Primer pasal 2 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah melalui Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP junto pasal 18 undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999.
Tersangka juga dijerat dundang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 3 undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999.
"Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru," ungkapnya. (OL-3)
Seluruh proses telah dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku
LONJAKAN signifikan kunjungan wisatawan terjadi di sejumlah destinasi wisata pesisir Kabupaten Karawang selama momen libur Lebaran 2026/ Idulfitri 1447 H.
PERILAKU konsumen dalam berbelanja terus berkembang.
Dua orang terduga pelaku pencurian sepeda motor menjadi sasaran amuk warga setelah aksi mereka terungkap di Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
MENJELANG arus mudik Lebaran 2026, Satuan Lalu Lintas Polres Karawang melakukan pengecekan kesiapan jalur mudik utama maupun jalur alternatif di wilayah Kabupaten Karawang.
Bantuan ambulans dari warga Karawang ini merupakan respons terhadap mendesaknya kebutuhan layanan kesehatan darurat di Jalur Gaza yang kian memprihatinkan.
Dana BOS tersebut dialokasikan untuk 31 ribu Raudhatul Athfal (RA) sebesar Rp428 miliar, serta Rp4,1 triliun bagi 52 ribu madrasah swasta di seluruh Indonesia.
Pemotongan dana BOS ini memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan pembelajaran, terutama kebutuhan praktik siswa.
Perlu segera adanya revisi regulasi yang mengatur soal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar mencakup semua sekolah termasuk sekolah swasta secara menyeluruh.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengingatkan pemerintah agar memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh guru
Kemendikdasmen akan membuat proses transparansi dengan menerbitkan data daya tampung sekolah khususnya untuk sekolah negeri.
Sudah ada sekitar 7 ribu guru honorer yang mendapatkan pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan mendapatkan penempatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved