Calon Wali Kota Surabaya Tidak Disebut Megawati

MESKI iklim politik di Kota Surabaya mulai menghangkat sejalan dengan bergulirnya Pemilihan Wali Kota Surabaya. Nama calon Wali Kota Surabaya tidak masuk dalam daftar yang diumumkan DPP PDI Perjuangan.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) hanya mengumumkan rekomendasi enam calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Keputusan ini menghentikan spkeluasi yang beredar sekitar dua tahun, tentang siapa cawali/cawawali Kota Surabaya.

"Nama kedua calon itu, yang sepenuhnya menjadi hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Diumumkan dan yang mengumumkan adalah Megawati sendiri," kata Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Jatim, Deni Wicaksono di Surabaya, Jumat (17/7).

"Calon-calon yang menerima rekomendasi akan diundang ke Kantor DPD PDI Perjuangan Jatim, jika Surabaya tidak ada mungkin nanti," katanya.

Dengan diberikannya enam rekomendasi baru ini, total PDIP sudah memberikan 10 rekomendasi dari 19 daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak di Jatim pada Desember 2020.

Empat daerah yang telah mendapatkan rekomendasi sebelumnya, yaitu Kabupaten Ngawi untuk Ony Anwar-Dwi Rianto Jatmiko, Kabupaten Malang (Sanusi-Didik Gatot Subroto), Sumenep (Achmad Fauzi-Dewi Khalifah) dan Banyuwangi (Ipuk Fiestiandani-Sugirah).

Sementara untuk rekomendasi yang diumumkan hari ini adalah Hanindhito Pramono-Dewi Maria Ulfa (Kabupaten Kediri), Rijanto-Marhaenis (Kabupaten Blitar), Santoso-Tjutjuk Sunaryo (Kota Blitar), Pungkasiadi-Titik Masudah (Kabupaten Mojokerto), M Nur Arifin-Syah Natanegara (Kabupaten Trenggalek) dan Raharto Teno-M Hasjim Ashari (Kota Pasuruan). (A-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Dwi Tupani