Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
JALAN rusak dan jembatan lapuk masih membelenggu sekaligus agak mengisolasi Desa (nagari) Langgai, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat. Untuk mengakses Langgai dipastikan harus melalui jalan berbatuan yang berliku selama tiga jam. Jalan sepanjang 29 kilometer, baru 8 km yang sudah diaspal menuju desa terisolir. Bahkan dua jembatan gantung yang biasa dilalui masyarakat kondisinya sudah lapuk.
"Daerah ini terisolir karena persoalan infrastruktur jalan, ini sangat memprihatinkan karena penduduk yang mayoritas adalah petani belum bisa membawa hasil pertanian keluar," kata Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit saat meninjau infrastruktur jalan, Kamis (16/7)
Jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan membuat warga Langgai, kesulitan akses jalan. Mereka mengeluhkan kondisi jalan dan jembatan rusak, akibatnya produksi pertanian berupa buah gambir sudah dibawa keluar untuk dipasarkan. Ia pun berharap dapat segera menyelesaikan pembangunan jalan dan membenahi kondisi jembatan yang hingga kini sangat mengganggu hilir mudik masyarakat luas.
"Karena musibah virus korona ini maka kegiatan pembangunan infrastruktur jalan sementara ditunda. Dan ini juga sesuai arahan bapak Gubernur Sumbar untuk fokus pada penanganan dan penuntasan kasus virus korona di Sumbar," ungkap Nasrul Abit.
Sejak awal tahun anggaran 2020 telah mulai dilakukan lelang pembangunan infrastruktur jalan. Bahkan telah dilakukan survei lapangan untuk dilakukan proses pelelangan.
"Namun, karena ada musibah virus corona mau tidak mau harus mementingkan penganan musibah dulu. Apa lagi musibah ini bukan musibah biasa berhubungan dengan hidup masyarakat," ucapnya.
"Mudah-mudahan kalau nanti sudah normal, progres akan kita lanjutkan," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumbar Fathol Bari mengatakan, sebenarnya pembangunan ini sudah mulai tahun kemarin, terlihat sudah ada butment kerangka jembatan.
"Rencananya jembatan gantung itu akan kita ganti dengan jembatan rangka, namun karena vitus corona anggaran itu dialihkan penanganan Covid-19 di Sumbar," sebut Fathol.
Kadis PUPR Sumbar berharap tahun berikutnya akan dianggatkan kembali dan ia menargetkan akhir tahun 2021 pembangunan jembatan bisa terlaksana dan bisa digunakan oleh masyarakat Langgai.
"Mudah-mudahan akhir tahun 2021 pembangunan jembatan sudah selesai. Kemudian untuk jalan madih dalam pembahasan, namun kita tetap menganggarkannya," jelasnya.
baca juga: Dandim Klaten Tinjau Kegiatan TMMD Sengkuyung II
Untuk pembangunan jalan rencananya akan dianggarkan sebanyak Rp15 miliar untuk mengaspal 29 km jalan.
"Selain jalannya sempit dan jembatan sudah mulai lapuk, jadi kalau diselesaikan dan dibenahi tentu masyarakat akan merasa terbantu sehingga perjalanan berkendara lancar," pungkasnya (OL-3)
Pemerintah Kota Tangerang Selatan menggelar pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi bagi 150 tenaga kerja konstruksi, meningkatkan kualitas SDM sektor konstruksi.
Makhruzi mengatakan pihaknya berencana memperkuat fungsi sosial PLBN tidak hanya sebagai pintu perlintasan, tetapi juga pusat layanan masyarakat.
Seorang pelajar tewas dalam kecelakaan di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, setelah terjatuh akibat jalan berlubang, Senin pagi.
Berdasarkan hasil kajian tim Kementerian PU bersama Universitas Syiah Kuala (USK) ditemukan adanya pergerakan air bawah tanah yang memicu ketidakstabilan lereng.
Rapat konsolidasi membahas klaster infrastruktur, mencakup jalan, jembatan permanen, jembatan bailey, serta infrastruktur sungai seperti irigasi, daerah aliran sungai hingga sumur bor.
Ayedh Dejem Group, perusahaan konstruksi dan pengembangan asal Emirat Arab, mengumumkan investasi sekitar Rp4 triliun di Ibu Kota Nusantara (IKN).
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved