Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
JALAN rusak dan jembatan lapuk masih membelenggu sekaligus agak mengisolasi Desa (nagari) Langgai, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat. Untuk mengakses Langgai dipastikan harus melalui jalan berbatuan yang berliku selama tiga jam. Jalan sepanjang 29 kilometer, baru 8 km yang sudah diaspal menuju desa terisolir. Bahkan dua jembatan gantung yang biasa dilalui masyarakat kondisinya sudah lapuk.
"Daerah ini terisolir karena persoalan infrastruktur jalan, ini sangat memprihatinkan karena penduduk yang mayoritas adalah petani belum bisa membawa hasil pertanian keluar," kata Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit saat meninjau infrastruktur jalan, Kamis (16/7)
Jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan membuat warga Langgai, kesulitan akses jalan. Mereka mengeluhkan kondisi jalan dan jembatan rusak, akibatnya produksi pertanian berupa buah gambir sudah dibawa keluar untuk dipasarkan. Ia pun berharap dapat segera menyelesaikan pembangunan jalan dan membenahi kondisi jembatan yang hingga kini sangat mengganggu hilir mudik masyarakat luas.
"Karena musibah virus korona ini maka kegiatan pembangunan infrastruktur jalan sementara ditunda. Dan ini juga sesuai arahan bapak Gubernur Sumbar untuk fokus pada penanganan dan penuntasan kasus virus korona di Sumbar," ungkap Nasrul Abit.
Sejak awal tahun anggaran 2020 telah mulai dilakukan lelang pembangunan infrastruktur jalan. Bahkan telah dilakukan survei lapangan untuk dilakukan proses pelelangan.
"Namun, karena ada musibah virus corona mau tidak mau harus mementingkan penganan musibah dulu. Apa lagi musibah ini bukan musibah biasa berhubungan dengan hidup masyarakat," ucapnya.
"Mudah-mudahan kalau nanti sudah normal, progres akan kita lanjutkan," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumbar Fathol Bari mengatakan, sebenarnya pembangunan ini sudah mulai tahun kemarin, terlihat sudah ada butment kerangka jembatan.
"Rencananya jembatan gantung itu akan kita ganti dengan jembatan rangka, namun karena vitus corona anggaran itu dialihkan penanganan Covid-19 di Sumbar," sebut Fathol.
Kadis PUPR Sumbar berharap tahun berikutnya akan dianggatkan kembali dan ia menargetkan akhir tahun 2021 pembangunan jembatan bisa terlaksana dan bisa digunakan oleh masyarakat Langgai.
"Mudah-mudahan akhir tahun 2021 pembangunan jembatan sudah selesai. Kemudian untuk jalan madih dalam pembahasan, namun kita tetap menganggarkannya," jelasnya.
baca juga: Dandim Klaten Tinjau Kegiatan TMMD Sengkuyung II
Untuk pembangunan jalan rencananya akan dianggarkan sebanyak Rp15 miliar untuk mengaspal 29 km jalan.
"Selain jalannya sempit dan jembatan sudah mulai lapuk, jadi kalau diselesaikan dan dibenahi tentu masyarakat akan merasa terbantu sehingga perjalanan berkendara lancar," pungkasnya (OL-3)
Sepinya pasar rakyat di Indonesia bukan semata-mata disebabkan oleh maraknya perdagangan daring, melainkan buruknya infrastruktur dan lemahnya sistem pengelolaan pasar.
Pertumbuhan infrastruktur yang pesat, ditambah dengan ekspansi kawasan industri, semakin mempertegas prospek Cibarusah sebagai pusat investasi yang menjanjikan.
Anwar-Reny mencatat capaian program BERANI di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, mulai dari 23.568 beasiswa hingga layanan kesehatan bagi 135.084 warga.
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Permintaan terhadap rumah berkonsep premium di wilayah penyangga Jakarta terus meningkat, terutama di kawasan dengan akses dan infrastruktur yang berkembang pesat.
Keluarga Alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta menggelar seminar nasional bertajuk Beyond Construction in Indonesia (Operation and Maintaining Infrastructure in Ibu Kota Nusantara).
PT Kereta Api Indonesia II Sumatera Barat (Sumbar) mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas di sekitar jalur rel, termasuk kegiatan menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved