Headline

Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.

Fokus

Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.

KPU Balikpapan Antisipasi Data Pemilih Bodong

Rudi Agung
15/7/2020 08:21
KPU Balikpapan Antisipasi Data Pemilih Bodong
KETUA KPU Balikpapan, Noor Thoha(MI/Rudi Agung)

KETUA KPU Balikpapan, Noor Thoha meminta Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk mewasapadai data pemilih di kota ini. Ia menilai dalam pemilihan umum kerap kali data nama-nama pemilih yang tercatat tak sesuai dengan kenyataan lapangan. Ia mengingatkan saat ada satu TPS memiliki jumlah pemilihnya banyak, tapi yang menggunakan hak pilihnya sedikit. Hal ini perlu diwaspadai. 

"Jangan-jangan data kita bodong, artinya ada namanya, tapi tidak ada orangnya," ujar Thoha, Selasa (14/7).

PPDP KPU Balikpapan, sambung Thoha, telah dibentuk sebulan lalu dan akan mendata langsung door to door mulai Rabu ini (15/7). Karena itu ia meminta kepada seluruh PPDP agar benar-benar memastikan data pemilih.

"Kita minta seluruh jajaran PPDP dibawah untuk benar-benar menanyakan orang-orang yang masuk di daftar. Kalau tidak ada harus jelas dimana keberadaannya," tegasnya. 

Jika saat pendataan orang yang dimaksud tidak ada, ia meminta agar menanyakan lebih detil pada keluarga dan RT setempat. 

"Sebab, RT dan seluruh warga telah mengetahui bahwa orang ini sudah bertahun-tahun tidak menjadi warga di sini misalnya. Kalau menemnukan hal demikian, maka jangan ragu-ragu langsung dicoret saja," tegasnya.

Namun jika orang yang bersangkutan ditemukan di daerah lain, maka KPU Balikpapan akan mengembalikan atau diminta mengurus kepindahan agar tidak merepotkan menjelang pemilihan.

baca juga: Sah, NasDem Serahkan Dukungan ke Calon Bupati Poso Petahana

Thoha menegaskan jika yang bersangkutan tidak mau mengurus surat pindah domisili, maka namanya akan dikembalikan ke DPT (daftar pemilih tetap) oleh KPU Balikpapan. 

"Tapi, yang jadi masalah kalau dia tidak masuk DPT, ini kan penyediaan logistik bisa jadi kacau. Oleh karena itu harus ada coklit," ujarnya.

Pihaknya juga akan terus melakukan kordinasi dengan Disdukcapil untuk menindak lanjuti temuan di lapangan.

"Kalau ada kasus calon pemilih yang belum terinput, kita lapor Disdukcapil. Kita sinkronkan data baru kemudian menindaklanjuti langkah berikutnya," pungkasnya. (OL-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya