Proyek Irigasi Senilai Rp1,2 Miliar Dikorupsi Rp1,1 Miliar

DIREKTORAT Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menahan tiga tersangka terkait dugaan korupsi paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi, Daerah Irigasi (DI) Mnesatbatan di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2017. Proyek dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setempat senilai Rp1,2 miliar, dan kerugian negara sebesar Rp1,1 miliar sesuai hasil audit perhitungan kerugian negara.

"Jika PPN (pajak pertambahan nilai) tidak dibayarkan saat itu, dianggap pekerjaan ini total lost. Jadi saat ini yang baru kita tingkatkan menjadi tersangka tiga orang," kata Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Polda NTT, Komisaris Besar (Kombes) Yudi Sinlaeloe, Selasa (30/6).

Tiga tersangka yang ditahan ialah pejabat pembuat komitmen (PPK) PWL, konsultan pengawas, DMB dan kontraktor pelaksana, MMS. Menurut Kombes Yudi Sinlaeloe, polisi akan memanggil dan memeriksa mantan kadis PUPR dan kadis PUPR yang menjabat saat ini. 

"Kita dalami juga perencanaan karena di dalam pekerjaan itu terjadi pergantian antara pejabat kadis PUPR yang lama dan yang baru," katanya.

Menurutnya, penanganan kasus dugaan korupsi tersebut dibagi dalam tiga kelompok yakni korupsi di perencanaan, korupsi di pelaksanaan, dan korupsi di pengawasan. 

"Berdasarkan perhitungan kerugian negara, terdiri dari pembayaran honor tim perencana yang tidak ikut dalam survei dasar dan survei teknis," katanya.

Kabid Humas Polda NTT Kombes Johanes Bangun mengatakan PWL dan DMB ditangkap pada 24 Juni 2020, sedangkan MMS ditangkap pada 25 Juni 2020.

"Dari penyidikan, barang bukti yang diamankan berupa tiga boks berisi dokumen perencanaan, proses pengadaan, dokumen perencaaan kontrak serta dokumen pembayaran terkait dugaan tindak pidana korupsi paket peningkatan jaringan irigasi Mnesatbatan," ujarnya.

baca juga: KPU Ngada Mulai Verifikasi Faktual Paslon Perseorangan

Menurutnya, proyek ini dikerjakan mulai 20 Juni 2017-16 November 2017 atau selama 150 hari. 

"Proyek diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi kontrak sehingga mengakibatkan kerusakan pada bangunan bendung, saluran sekunder, dan bangunan silang yang tidak sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," ujarnya. (OL-3)