Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membongkar turap Waterpark Dwisari. Sebab menimbulkan kerusakan di sepadan Sungai Cibeet di Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.
"Yang pertama saya ingin menginformasikan ke masyarakat bahwa Undang-Undang Tata Ruang harus kita patuhi. Salah satunya adalah sempadan sungai, jalan ada ketentuannya," ungkap Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil saat menyaksikan pembongkaran turap dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kamis (25/6/2020).
Sofyan menegaskan kasus penurapan badan sungai Cibeet yang dilakukan Waterpark Dwisari merupakan pelanggaran hukum kendati dengan alasan lahannya yang amblas tergerus sungai. "Oleh karena itu kami datang dengan Menteri PUPR, ingin menertibkan tentang menegakkan ketentuan yang ada," katanya.
Kendati demikian, Sofyan mengaku akan tetap membantu perizinan manajeman Waterpark Dwisari. "Tapi karena ada kendala-kendala yang dihadapi Pak Pasaribu, tentang masalah perizinan, kita akan coba bantu menyelesaikan. Tetapi ini nggak bisa ditolerir. Solusi dicabut kembali tetapi nanti akan diberi solusi oleh Pak Menteri (PUPR) sesuai ketentuan," ungkapnya.
Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan penyebab banjir karena berawal dari pelanggaran tata ruang. Penertiban lahan-lahan lindung disebutnya harus dilakukan pemerintah.
"Saya berterimasih kepada (Menteri) ATR yang ingin menegakkan, karena apa, banjir bandang, banjir dimana-mana awalnya pelanggaran tata ruang. Jadi walaupun kami membuat bendungan cekdam, bikin struktural kalau yang dihulunya tidak dibenahin pasti juga hanyut-hanyut terus," ungkap Basuki.
Sementara itu Kementerian PUPR akan membuatkan pengarah arus di Sungai Cibeet sehingga tidak akan menerjang tanah milik Waterpark Dwisari. "Setelah ini dicabut kami akan bikinkan pengarah arusnya. Supaya gak nerjang tanahnya Pak Pasaribu ini," ungkapnya.
Basuki mengakui banyak lahan-lahan yang seharusnya menjadi daya tampung air malah menjadi pemukiman. Seperti ratusan situ di Jabotabek yang sudah menjadi pemukiman dan wilayah hijau di daerah Puncak Bogor.
"Bahwa ada situ di Jabodetabek, beberapa ratus (situ) yang ilang jadi pemukiman, jadi restoran, kemudian di puncak mestinya hijauan jadi rumah. Ini beliau (Sofyan Djalil) akan mulai dari sini. Nanti kita akan tegakkan juga yang di situ-situ. Kemudian yang di puncak mungkin tidak harus dibongkar seluruhnya, hanya 30 persen bangunannya sisanya harus hijau," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Penegakan Hukum Lingkungan Perlu Peran Masyarakat
Nikita Mirzani meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk meluruskan hukum di Indonesia, usai menjalani sidang dakwaan kasus pemerasan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Hanna Kathia adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dan konsern mengembangkan spesialisasinya dalam bidang arbitrase, korporasi, litigasi hingga kekayaan intelektual.
GUBERNUR Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan pentingnya harmonisasi antara investasi dan tata ruang dalam pembangunan kawasan timur Indonesia.
Banjir yang kerap melanda Jakarta kembali menjadi sorotan. Dampaknya tidak main-main: kemacetan parah, aktivitas ekonomi warga terganggu, hingga kerusakan berbagai infrastruktur vital.
Rumah sempit jadi terasa luas? Ini dia tips jitu bikin rumah terlihat lebih lapang tanpa renovasi! Dekorasi minimalis & tata ruang cerdas kuncinya. Baca sekarang!
KETUA Komisi Rekomendasi Konbes NU 2025 Ulil Abshar Abdalla mendorong pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan tata ruang yang berkeadilan untuk akhiri konflik agraria.
Menteri ATR AHY menyatakan 120 juta bidang tanah target Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) harus tercapai hingga akhir 2024.
Banyak pemrakarsa sistem komunikasi kabel laut (SKKL) yang belum mematuhi aturan berlaku sehingga mengancam kelestarian ekosistem
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved