Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membongkar turap Waterpark Dwisari. Sebab menimbulkan kerusakan di sepadan Sungai Cibeet di Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.
"Yang pertama saya ingin menginformasikan ke masyarakat bahwa Undang-Undang Tata Ruang harus kita patuhi. Salah satunya adalah sempadan sungai, jalan ada ketentuannya," ungkap Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil saat menyaksikan pembongkaran turap dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kamis (25/6/2020).
Sofyan menegaskan kasus penurapan badan sungai Cibeet yang dilakukan Waterpark Dwisari merupakan pelanggaran hukum kendati dengan alasan lahannya yang amblas tergerus sungai. "Oleh karena itu kami datang dengan Menteri PUPR, ingin menertibkan tentang menegakkan ketentuan yang ada," katanya.
Kendati demikian, Sofyan mengaku akan tetap membantu perizinan manajeman Waterpark Dwisari. "Tapi karena ada kendala-kendala yang dihadapi Pak Pasaribu, tentang masalah perizinan, kita akan coba bantu menyelesaikan. Tetapi ini nggak bisa ditolerir. Solusi dicabut kembali tetapi nanti akan diberi solusi oleh Pak Menteri (PUPR) sesuai ketentuan," ungkapnya.
Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan penyebab banjir karena berawal dari pelanggaran tata ruang. Penertiban lahan-lahan lindung disebutnya harus dilakukan pemerintah.
"Saya berterimasih kepada (Menteri) ATR yang ingin menegakkan, karena apa, banjir bandang, banjir dimana-mana awalnya pelanggaran tata ruang. Jadi walaupun kami membuat bendungan cekdam, bikin struktural kalau yang dihulunya tidak dibenahin pasti juga hanyut-hanyut terus," ungkap Basuki.
Sementara itu Kementerian PUPR akan membuatkan pengarah arus di Sungai Cibeet sehingga tidak akan menerjang tanah milik Waterpark Dwisari. "Setelah ini dicabut kami akan bikinkan pengarah arusnya. Supaya gak nerjang tanahnya Pak Pasaribu ini," ungkapnya.
Basuki mengakui banyak lahan-lahan yang seharusnya menjadi daya tampung air malah menjadi pemukiman. Seperti ratusan situ di Jabotabek yang sudah menjadi pemukiman dan wilayah hijau di daerah Puncak Bogor.
"Bahwa ada situ di Jabodetabek, beberapa ratus (situ) yang ilang jadi pemukiman, jadi restoran, kemudian di puncak mestinya hijauan jadi rumah. Ini beliau (Sofyan Djalil) akan mulai dari sini. Nanti kita akan tegakkan juga yang di situ-situ. Kemudian yang di puncak mungkin tidak harus dibongkar seluruhnya, hanya 30 persen bangunannya sisanya harus hijau," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Penegakan Hukum Lingkungan Perlu Peran Masyarakat
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Peristiwa bermula sekitar pukul 18.20 WIB saat kondisi bus cukup padat. Korban yang sedang berdiri awalnya tidak menyadari adanya tindakan pelecehan.
Fickar menambahkan bahwa tindakan oknum aparat yang sewenang-wenang dapat merusak citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Meski mengakui adanya hasil kajian internal dari tim Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia (UI) yang menyarankan aset tersebut menjadi milik Pertamina.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai melakukan penyidikan kasus kuota haji.
The HUD Institute meninjau perencanaan kota mandiri di tengah dorongan pembangunan perumahan dan menyoroti pentingnya integrasi tata ruang regional.
Kementerian ATR bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepakat memperkuat fungsi kehutanan pada lahan-lahan milik PTPN I.
Pengaturan tata ruang, penyediaan ruang terbuka hijau, serta penerapan prinsip keberlanjutan sejak tahap awal pembangunan jadi unsur dalam konsep kawasan hunian ramah lingkungan .
Langkah strategis ini bertujuan meminimalkan konflik agraria serta mencegah eskalasi bencana lingkungan di wilayah Jawa Barat.
Dedi menyatakan bahwa inventarisasi dan penetapan batas sempadan oleh Kementerian PU akan menjadi "senjata" bagi pemerintah daerah untuk melakukan penegakan hukum secara tegas.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa pemerintah akan meninjau kembali tata ruang di wilayah yang terdampak banjir di Sumatera.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved