Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membongkar turap Waterpark Dwisari. Sebab menimbulkan kerusakan di sepadan Sungai Cibeet di Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.
"Yang pertama saya ingin menginformasikan ke masyarakat bahwa Undang-Undang Tata Ruang harus kita patuhi. Salah satunya adalah sempadan sungai, jalan ada ketentuannya," ungkap Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil saat menyaksikan pembongkaran turap dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kamis (25/6/2020).
Sofyan menegaskan kasus penurapan badan sungai Cibeet yang dilakukan Waterpark Dwisari merupakan pelanggaran hukum kendati dengan alasan lahannya yang amblas tergerus sungai. "Oleh karena itu kami datang dengan Menteri PUPR, ingin menertibkan tentang menegakkan ketentuan yang ada," katanya.
Kendati demikian, Sofyan mengaku akan tetap membantu perizinan manajeman Waterpark Dwisari. "Tapi karena ada kendala-kendala yang dihadapi Pak Pasaribu, tentang masalah perizinan, kita akan coba bantu menyelesaikan. Tetapi ini nggak bisa ditolerir. Solusi dicabut kembali tetapi nanti akan diberi solusi oleh Pak Menteri (PUPR) sesuai ketentuan," ungkapnya.
Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan penyebab banjir karena berawal dari pelanggaran tata ruang. Penertiban lahan-lahan lindung disebutnya harus dilakukan pemerintah.
"Saya berterimasih kepada (Menteri) ATR yang ingin menegakkan, karena apa, banjir bandang, banjir dimana-mana awalnya pelanggaran tata ruang. Jadi walaupun kami membuat bendungan cekdam, bikin struktural kalau yang dihulunya tidak dibenahin pasti juga hanyut-hanyut terus," ungkap Basuki.
Sementara itu Kementerian PUPR akan membuatkan pengarah arus di Sungai Cibeet sehingga tidak akan menerjang tanah milik Waterpark Dwisari. "Setelah ini dicabut kami akan bikinkan pengarah arusnya. Supaya gak nerjang tanahnya Pak Pasaribu ini," ungkapnya.
Basuki mengakui banyak lahan-lahan yang seharusnya menjadi daya tampung air malah menjadi pemukiman. Seperti ratusan situ di Jabotabek yang sudah menjadi pemukiman dan wilayah hijau di daerah Puncak Bogor.
"Bahwa ada situ di Jabodetabek, beberapa ratus (situ) yang ilang jadi pemukiman, jadi restoran, kemudian di puncak mestinya hijauan jadi rumah. Ini beliau (Sofyan Djalil) akan mulai dari sini. Nanti kita akan tegakkan juga yang di situ-situ. Kemudian yang di puncak mungkin tidak harus dibongkar seluruhnya, hanya 30 persen bangunannya sisanya harus hijau," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Penegakan Hukum Lingkungan Perlu Peran Masyarakat
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
KPK menggeledah kantor serta rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terkait kasus suap sengketa lahan. Penyidik menyita dokumen dan uang USD50 ribu.
KPK mendalami dugaan aliran uang yang terafiliasi Bupati nonaktif Pati Sudewo melalui koperasi. Sejumlah saksi telah diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih.
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Azis memaparkan data mengejutkan terkait tumpang tindih lahan desa dengan kawasan hutan. Dari total 83.462 desa di Indonesia, tercatat 36.095 desa berada di dalam kawasan hutan.
Jepang telah menjadikan geosains sebagai basis pengambilan keputusan tertinggi.
Pramono mengingatkan agar permasalahan tata ruang itu tidak diperparah dengan kebiasaan warta membuang sampah sembarangan.
Ia menjelaskan, perubahan tata ruang yang tidak terkendali turut memengaruhi daya tampung air di wilayah Jabodetabek.
The HUD Institute meninjau perencanaan kota mandiri di tengah dorongan pembangunan perumahan dan menyoroti pentingnya integrasi tata ruang regional.
Kementerian ATR bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepakat memperkuat fungsi kehutanan pada lahan-lahan milik PTPN I.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved