Masa PSBB Proporsional, Pemkab Cianjur Pulihkan Sektor Perekonomi

PEMERINTAH Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mulai fokus memulihkan sektor perekonomian di tengah masa transisi penerapan pembatasan sosial berskala besar proporsional menuju era adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Pasalnya, sektor perekonomian dirasakan cukup terdampak langsung pandemi covid-19 karena aktivitasnya nyaris tersendat.

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Cecep Alamsyah, sektor perekonomian sejumlah aktivitas perusahaan di Cianjur nyaris 'lumpuh' saat diterpa pandemi covid-19. Ia mencontohkan pabrik produsen sepatu appareal internasional yang merumahkan karyawannya.

"Sektor yang paling terdampak covid-19 salah satunya perekonomian. Kita (Pemkab Cianjur) tentu harus memikirkan bagaimana menguatkan kembali roda perekonomian masyarakat agar tetap berjalan normal," terang Cecep di ruang kerjanya, Rabu (24/6).

Satu di antara upaya menguatkan sektor perekonomian dilakukan dengan sokongan anggaran. Misalnya memikirkan kondisi karyawan yang dirumahkan dan masyarakat yang terdampak langsung covid-19.

"Jadi, itu kan tentu harus kita selamatkan karyawan-karyawan dan warga-warga yang terdampak langsung," ucapnya.

Pemkab Cianjur mengalokasikan anggaran penanganan covid-19 sebesar Rp100 miliar. 

"Kita masih belum bisa memprediksi jumlah kebutuhan (anggaran) yang riil karena kita tak bisa menentukan situasi dan kondisi akibat dampak pandemi covid-19," ungkap Cecep.

Ia menambahgkan saat ini Kabupaten Cianjur masih menerapkan PSBB bersifat proporsional. Artinya, penerapan PSBB tersebut disesuaikan dengan karakteristik kewilayahan di masing-masing kecamatan.

Kepala Seksi Survailans dan Imunusasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Asep Helmiono, menambahkan saat ini Gugus Tugas Covid-19 memasifkan rapid test dan swab test. Upaya itu sebagai upaya deteksi dini penyebaran covid-19.

baca juga: Jambi Dorong UMKM Mulai Berbisnis Digital

"Sejak beberapa hari ini kita memang sedang melaksanakan rapid test dan PCR di antaranya bagi ASN, tenaga kesehatan, tokoh agama, serta masyarakat umum. Untuk rapid test, saat ini fokusnya untuk ASN. Setiap hari masing-masing OPD mengirimkan sekitar 50 orang," pungkasnya. (OL-3)