Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
TIDAK memiliki dana rutin sejak Januari hingga sekarang, RS Pratama di Desa Bisui, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, memungut biaya Rp30.000 untuk pembuatan Surat Keterangan Dokter (SKD) Hal itu diakui Direktur Rumah Sakit RS Pratama Desa Bisui dr. Ahmad, setelah sejumlah warga merasa resah dengan biaya pembuatan SKD yang mestinya digratiskan.
Saat dikonfirmasi, Dirut RS Pratama Bisui, dr Ahmad beralasan bahwa biaya pembuatan SKD yang dibebankan ke warga itu karena tidak adanya anggaran rutinitas yang didapat RS Pratama Bisui. Sehingga dirinya berinisiatif melakukan pungutan kepada warga yang melakukan pembuatan SKD untuk kebutuhan pembelanjaan tinta dan kertas
"Jadi gini, kami memungut uang Rp30.000 untuk pembuatan SKD itu hanyalah membeli kertas, tinta dan lain-lain, karena kami di RS ini tidak ada anggaran rutin dari Pemerintah. Makanya kita mau pakai uang darimana jika kertas kita habis," kata dr Ahmad, Senin (15/6).
Direktur Rumah sakit juga menambahkan pemungutan biaya pembuatan SKD ini diberlakukan untuk orang dewasa. Sedangkan untuk anak usia 12 tahun ke bawah dibebaskan dari pungutan.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Hasna Muhammad geram atas ulah Dirut RS Pratama Desa Bisui itu. Melalui sambungan telepon, Kadinkes tegaskan tidak ada biaya yang dibebankan kepada warga untuk menerbitkan SKD di setiap rumah sakit maupun puskesmas di seluruh wilayah Halmahera Selatan
baca juga: Mahasiswa Maybrat di Yogyakarta Dapat Sembako dari NasDem
"Saya tegaskan itu tidak benar. Pembuatan SKD gratis di setiap puskesmas dan rumah sakit di Halmahera Selatan. Ada aggaran rutinnya dan bisa mengurus di kabupaten. Jadi tolong ingatkan kepada warga bahwa itu gratis," tegas Hasna Muhammad.
Ia berjanji akan mengevaluasi dirut rumah sakit tersebut karena mengeluarkan kebijakan yang merugikan masyarakat.
"Nanti saya akan panggil direktur rumah sakit itu untuk dimintai keterangan," tambahnya. (OL-3)
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta memutuskan Camat Matraman, Bambang Eko, termasuk ke dalam kategori pelanggaran disiplin yang dapat berujung pada pungutan liar.
Adin bukan sembarang pedagang hewan kurban. Ia juga melek teknologi dengan melaporkan Camat Matraman kepada Pemprov DKI lewat kanal pengaduan.
SATUAN Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kota Depok hangat-hangat tahi ayam.
PUNGUTAN liar alias pungli di kawasan Pasar Cisalak, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, meresahkan pedagang sebab dilakukan pengurus lingkungan setempat.
Praktik jual beli seragam oleh sekolah kepada siswa merupakan malaadministrasi dan pungutan liar (pungli).
Para pedagang yang berdagang di Jalan Koja, Jalan Ohan, Jalan Gadog yang yang berjumlah 200 pedagang dipungli Rp5.000 per hari.
UNTUK melindungi data dan sistem pelayanan publik dari ancaman siber, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian meresmikan Pusat Pemantauan Keamanan Informasi Pemerintah Kota Cilegon.
ANGGOTA Ombudsman RI Robert Endi Jaweng beranggapan penambahan cuti bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk memecah arus balik Lebaran tidak akan efektif.
Hal itu agar para peserta dapat memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus datang ke kantor cabang terdekat, terutama pada masa pandemi.
Tiga rumah sakit tipe D di Kota Bekasi berlokasi di Pondok Gede, Bantargebang, dan Jatisampurna
Tiga masalah krusial masih membelenggu Pemprov DKI. Anies dinilai belum mampu membenahi pelayanan, aset bermasalah, dan program yang mangkrak.
Satpas Bekasi menjadi percontohan di Indonesia untuk pelayanan terintegrasi dengan sistem daring.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved