Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KETUA DPRD Raja Ampat, Abdul Wahab Warwey, dalam pidato pembukaan Sidang Paripurna laporan keterangan pertanggunjawaban (LKPj) Bupati Raja Ampat tahun anggaran 2019, Senin (15/6) mengharapkan agar semua stakeholder atau jajaran eksekutif untuk bisa menghadiri setiap undangan komisi selaku mitra kerja. Pernyataan Ketua DPRD Raja Ampat ini terkait dengan lambatnya penyerahan LKPj Bupati Raja Ampat yang seharusnya 90 hari setelah tahun anggaran sebelumnya, atau seharusnya sekitar awal April.
Namun LKPj itu baru disusun oleh Badan Musyawarah selama 22 hari dan baru bisa disidangkan pada 15 Juni. Warwey menekankan bahwa pembahasan LKPj harus tepat waktu serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan.
"Pembahasan LKPj harus tepat waktu serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan," tegas Abdul Wahab Warwey.
Pada tahun ini LKPj tahun 2020 merupakan LKPj terakhir bagi Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati yang akan berakhir masa tugasnya pada 16 Februari 2021. Dengan demikian LKPKj 2020 akan disusun oleh pejabat bupati.
Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati menanggapi hal itu menyampaikan bahwa sidang paripurna ini untuk memelihara dan menguatkan hubungan check and balance antara Kepala Daerah dengan DPRD. Tapi, juga sebagai salah satu bahan bagi DPRD untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah Raja Ampat tahun 2019.
"Rekomendasi dari hasil evaluasi DPRD tersebut diharapkan menjadi masukan dan pertimbangan. Baik, dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat (RKPD) dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Raja Ampat," kata Abdul Faris Umlati.
baca juga: Tebing Tinggi Ubah Data Penerima Bansos
Di hadapan peserta sidang, bupati menyampaikan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2019 sekitar Rp1,425 triliun jarau mencapai 81,05% dari target yag ditetapkannn sebesar Rp1,758 triliun. Sedangkan APBD tahun 2019 secara keseluruhan ditargetkan sebesar Rp1,583 triliun, dan telah terealisasi Rp1,289 triliun.
"Saat ini juga, kita semua sedang berjuang melawan covid-19. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan dan kerja sama Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat, yang mendukung seluruh upaya penanganan covid-19," kata bupati. (OL-3)
Sedimen dari aktivitas tambang bisa menutup terumbu karang dan padang lamun, yang merupakan habitat penting bagi ikan kerapu untuk memijah dan berlindung.
Anggrek biru (Dendrobium azureum Schuit), spesies langka dan endemik yang hanya ditemukan di Cagar Alam Pulau Waigeo, Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Dinas Pariwisata Pemkab Raja Ampat meminta pengelola homestay di Raja Ampat untuk menerapkan pariwisata berkelanjutan yang mudah dilakukan dalam kegiatan sehari-hari.
Sebagai spesies endemik dengan status terancam punah, anggrek biru membutuhkan perlindungan serius agar kelangsungan hidupnya tetap terjaga.
Bila keseimbangan ekosistem terganggu, rantai makanan yang menopang kehidupan spesies-spesies ini akan runtuh.
Jika pembangunan hanya diartikan sebagai akumulasi kapital dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, kasus Raja Ampat menjadi cerminan kegagalan dalam memahami esensi keberlanjutan.
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved