Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
GUBERNUR Bali Wayan Koster menyampaian kebijakan soal sistem kerja pegawai aparatur sipil negara (ASN) dalam tatanan kenormalan baru yang disebutnya sebagai 'Era Baru' di instansi pemerintah yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Bali nomor 730/9899/MP/BKD.
"Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri Kesehatan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri," kata Gubernur Koster dalam konferensi pers live streaming di Gedung Gajah, Rumah Jabatan Jaya Sabha, Denpasar Rabu (3/6).
Menurut Gubernur Koster, surat edaran yang akan mulai diberlakukan per 5 Juni 2020 ini bertujuan memastikan berjalannya pelaksanaan tugas dan fungsi kinerja instansi secara efektif, namun tetap mengutamakan prosedur kesehatan seperti jaga jarak, penggunaan masker, mencuci tangan, penyediaan hand sanitizer dan lainnya.
"Pelaksanaannya mencakup pimpinan instansi, pegawai, masyarakat dan berbagai instansi terkait lainnya," katanya. Dalam hal ini, tetap mengingatkan masyarakat, bahwa kalau ingin mendapat pelayanan wajib memakai masker.
Dirinya juga menegaskan bahwa pemberlakuan SE pada 5 Juni mendatang hanya bagi instansi pemerintah dan pelayanan publik. Jadi belum berlaku untuk sektor lain seperti pendidikan, industri, perdagangan dan lainnya.
"Jadi masih terbatas pada kantor pemerintahan. (Kebijakan) Ini dilaksanakan sesuai arahan pemerintah pusat. Jadi harus dilaksanakan di daerah," terangnya. (OL-13)
Kemampuannya tumbuh di berbagai jenis tanah dan ketahanannya terhadap kondisi cuaca ekstrem menjadikannya pilihan ideal untuk daerah rawan pangan.
KAWASAN Badung Utara, termasuk Berawa dan Canggu, memimpin pasar properti Bali dengan jumlah pasokan masing-masing 1.618 dan 1.609 unit properti.
Pengenalan metode ini serangkaian program PKM yang diselenggarakan di Desa Batuan dengan melibatkan tim PKK Desa Batuan, Sukawati-Gianyar sejak Minggu (3/8).
KETUA Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memiliki jabatan ganda dengan merangkap sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) periode 2025-2030.
SIKAP politik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo Subianto akan ditentukan besok, Sabtu (2/8) dalam rangkaian Kongres ke-6 PDIP di Bali
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH resmi menghapus tunjangan komunikasi atau uang pulsa hingga uang saku untuk rapat bagi ASN, menurut pengamat kebijakan ini tepat di tengah efisiensi
ASN harus mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, seperti produktivitas, pembinaan karier, pengembangan kompetensi, dan faktor lainnya dalam manajemen ASN.
KETUA Umum Koordinator Nasional Ikatan Guru Sertifikasi Swasta (IGSS) PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) Indonesia Eka Wahyuni mengatakan bahwa permasalahan guru tidak kujung usai.
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menjamin tak akan lagi ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima bantuan sosial (bansos) di tahun 2025.
Tito menekankan seharusnya setiap kepala daerah memiliki pemikiran ihwal strategi memperoleh pendapatan yang besar. Sehingga, daerah tersebut dapat berkembang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved