Rabu 27 Mei 2020, 07:12 WIB

Rusak Ekosistem, Jaring Apung di Danau Toba Harus Ditutup

Apul Iskandar | Nusantara
Rusak Ekosistem, Jaring Apung di Danau Toba Harus Ditutup

MI/Januari Hutabarat
Kawasan Danau Toba

 

MASYARAKAT sekitar kawasan Danau Toba, Sumatra Utara mendesak Pemkab Toba untuk menolak bahkan menutup keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) PT Regal Springs Indonesia (RSI) yang sebelumnya berganti nama dari PT Aquafarm Nusantara dari Ajibata ke Porsea dan Uluan Kabupaten Toba. Keberadaan KJA ini tidak sesuai dengan tujuan awal Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kawasan Danau Toba dan sekitarnya. Yakni pelestarian KDT sebagai air kehidupan bagi masyarakat, ekosistem, dan kawasan kampung masyarakat adat Batak.

Sebelumya PT RSI merencanakan akan memindah KJA ini ke Porsea dan Uluan, Kabupaten Balige. Hal itu dinyatakan oleh External Affairs Senior Manager PT RSI, Kasan Mulyono pekan lalu. Menanggapi hal itu Direktur Program Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Delima Silalahi  menyatakan keberadaan KJA di kawasan Danau Toba sepatutnya ditutup. 

"Ini merupakan tuntutan yang cukup lama,  dari banyak pihak termasuk KSPPM, yang selama ini fokus terhadap isu-isu pelestarian Danau Toba di hulu dan di hilir," kata Delima, Rabu (27/5).

baca juga: Dua Wisatawan Nyaris Celaka di Pantai Jayanti Cianjur

Menurutnya, relokasi KJA milik PT RSI dari Ajibata ke Porsea dan Uluan Kabupaten Toba bukanlah jawaban atas kerusakan lingkungan yang terjadi dianau Toba selama ini. Keberadaan KJA selama ini memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap kerusakan kualitas air Danau Toba. Sehingga air Danau Toba yang tadinya merupakan air kehidupan (mual natio) bagi masyarakat di Kawasan Danau Toba, tidak lagi layak konsumsi.

"Oleh karena itu, merelokasi KJA ke Porsea dan Uluan hanyalah memindahkan permasalahan dan memperluas pencemaran. Bukan menyelesaikan akar masalah. Akar masalahnya adalah daya tampung dan daya dukung Danau Toba tidak lagi mampu mengakomodir keberadaan KJA tersebut. Daya tampung dan daya dukung Danau Toba hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang tigngal di kawasan Danau Toba", tandasnya.

KSPPM meminta dan mendesak  Pemerintah Kabupaten Toba untuk turut menolak rencana ini dan lebih berpihak pada kepentingan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem Danau Toba. Tidak hanya fokus pada peningkatan PAD daerah semata.  (OL-3)
 

Baca Juga

Antara/Anis Efizudin.

Status Tanggap Darurat untuk Bencana Lahar Hujan Gunung Merapi

👤Agus Utantoro 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 14:55 WIB
Kebijakan itu diambil setelah melalui rapat koordinasi terkait penanganan jaringan air bersih warga yang terputus akibat banjir lahar...
MI/Dwi Apriani.

Pemkot Palembang Tetapkan Pembelajaran Tatap Muka selama Natal dan Tahun Baru

👤Dwi Apriani 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 14:35 WIB
PTM berlaku untuk semua sekolah mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD), SD, hingga...
MI/Andri Widiyanto

Warga Lembata Antusias Ikut Vaksinasi Covid-19 di KP3 Laut

👤Alexander P. Taum 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 12:55 WIB
VAKSINASI Covid-19 yang di gelar Pos Polisi Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan Laut (KP3) Lewoleba, Kabupaten Lembata. NTT dibanjiri...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya