Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar mulai menyalurkan bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) kepada warga terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Penyerahan bantuan pangan secara simbolis kepada 16 warga telah dilakukan di Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pematangsiantar, Sabtu (23/5).
Setiap paket bantuan pangan dari Pemprovsu tersebut terdiri atas beras 10 kilogram, mie instan 20 bungkus, minyak goreng 2 liter, susu kental manis (SKM) 2 kaleng, ikan sarden 1 kaleng, tepung terigu 1 kilogram, teh celup 1 kotak, dan gula pasir 1 kilogram.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemprovsu, Ismael P Sinaga mewakili Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) menerangkan, penyerahan bantuan pangan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumut diberikan kepada masyarakat penerima manfaat.
Baca Juga: Kantor Pos Pematangsiantar Mulai Bagikan Bantuan Sosial Tunai
Menurut Ismael, program bantuan pangan ini merupakan kegiatan jaring pengaman sosial yang dilakukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumut yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumut.
"Yang akan menerima di Kota Pematangsiantar sebanyak 21.404 masyarakat. Penerima bantuan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS," jelasnya.
Ismael meminta bantuan tersebut sesegera mungkin disalurkan kepada masyarakat dengan cara diantar ke rumah setiap penerima. "Yang menerima adalah mereka yang benar-benar layak, khususnya masyarakat prasejahtera yang terdata di DTKS. Harus jujur, harus benar, dan harus berani," tegasnya.
Baca Juga: 10.921 Kepala Keluarga di Pematangsiantar Menerima BLT
Ismael juga meminta seluruh warga tetap melaksanakan protokol kesehatan. Seperti berada di rumah saja (stay at home), mengenakan masker jika berada di luar rumah, rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak (social distancing dan physical distancing), dan menjaga kesehatan.
Sementara itu, anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Siantar-Simalungun Iskandar Sinaga mengatakan dirinya hadir sebagai bentuk pengawasan, agar bantuan pangan tersebut dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat yang layak membutuhkan.
"Saya juga menyaksikan bahan pangan apa saja yang diberikan, dan sudah kita periksa dan ditimbang," ucapnya.
Sedangkan juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pematangsiantar Daniel Siregar menjelaskan, penyaluran bantuan pangan dari Pemprovsu untuk tahap pertama ditujukan kepada 7 ribu kepala keluarga (KK) yang tersebar di 16 kelurahan, yakni 2 kelurahan di tiap kecamatan.
Baca Juga: Terdampak Covid-19, 3.208 KK Terima Bantuan Sembako
Penyaluran bantuan pangan tersebut, katanya, saat ini diutamakan bagi masyarakat yang merayakan Idul Fitri. Sedangka bagi yang tidak merayakan Idul Fitri, bantuan akan disalurkan setelah Lebaran. (AP/OL-10)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Kepala Staf Kogabwilhan III, Marsekal Muda TNI Joko Sugeng Sriyanto mengatakan, bantuan ini sebagai bentuk wujud nyata hadirnya negara di tengah masyarakat.
Guna mengantisipasi kenaikan harga yang ekstrem, Pemko Pekanbaru telah menyiapkan langkah darurat berupa Operasi Pasar.
MentanĀ Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir pelaku usaha pangan yang menjual komoditas di atas HET jelang Nataru
Kenaikan tidak hanya terjadi pada cabai. Komoditas bumbu dapur lainnya seperti bawang merah
Diskumindag Kota Sukabumi terus memantau pergerakan harga dan berkoordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Kenaikan harga ini sudah berlangsung hampir dua minggu
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved