Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan sebelum menerima bantuan sosial (bansos) tunai sebesar Rp600.000 per bulan, sebanyak 169.383 kepala keluarga di DIY harus menunjukkan KTP (kartu tanda penduduk) dan menandatangani persetujuan penerimaan Rp600.000 dan tidak menerima bantuan ganda. Jika kemudian menerima ganda, maka harus dikembalikan.
Bantuan sosial yang disalurkan melalui Bank BPD ini, kata Sri Sultan, Jumat (15/8), setiap KK menerima Rp600.000 per bulan untuk penerimaan tiga bulan menjadi Rp1.800.000 per KK per bulan.
"Mereka menerimanya Rp600.000untuk tiga bulan, mulai April," kata Sri Sultan.
Menurut Sri Sultan, bantuan sosial sebesar Rp600.000 per KK per bulan itu berasal dari pemerintah pusat sebesar Rp200.000 per KK ditambah Rp400.000 per KK yang dananya berasal dari APBD DIY. Dengan demikian, lanjut Sri Sultan, dana yang dikeluarkan oleh Pemda DIY mencapai Rp203,23 miliar.
baca juga: PT SAL Bantah Ada Penyerangan ke Orang Rimba
"Sebanyak 169.383 KK penerima bansos dipastikan telah diverifikasi dan jumlah ini juga sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di DIY. Guna membantun akuntabilitas setiap kelurahan harus memajang daftar nama penerima. Dan yang sesuai dengan nama dan alamat yang tercantum. Tidak dapat diwakilkan," tegasnya.
Sri Sultan menambahkan bagi warga yang kondisi ekonominya mesti mendapat bantuan namun tidak masuk dalam daftar, dipersilahkan menyampaikan kepada kelurahan. (OL-3)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI, Prof Tjandra Yoga Aditama, menjelaskan potensi influenza A (H3N2) subclade K atau Super Flu menjadi pandemi tergantung dari 3 faktor.
Peneliti simulasi wabah H5N1 pada manusia. Hasilnya, hanya ada jendela waktu sangat sempit untuk mencegah pandemi sebelum penyebaran tak terkendali.
ANCAMAN kesehatan global kembali muncul dari Tiongkok. Setelah virus corona yang menyebabkan pandemi covid-19, kali ini virus baru influenza D (IDV) ditemukan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan selama tidak ada deklarasi epidemi di daerah maka korban keracunan MBG akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Adanya hewan hidup dan hewan yang baru disembelih di area yang sama meningkatkan paparan cairan tubuh dan feses yang mengandung virus.
Ahli epidemiologi Michael Osterholm memperingatkan dunia agar bersiap menghadapi pandemi mematikan berikutnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved