Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
MESKI ditengah pandemi covid-19, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah V Palembang terus melakukan proses perbaikan di jalan nasional.
Saat ini, perbaikan jalan di wilayah BBPJN V Palembang sudah mencapai progres keuangan sekitar 25,36 persen dan progres fisik sekitar 25,46 persen.
Kepala BBPJN Wilayah V Palembang, Kiagus Syaiful Anwar mengatakan walaupun pemerintah telah mengeluarkan instruksi larangan mudik, namun pemerintah tetap memastikan pembangunan tetap berjalan guna kelancaran jalur logistic selama pandemi covid-19 berlangsung.
"Semua pembangunan infrastruktur dikerjakan dengan menggunakan protokol kesehatan Covid-19. Jadi tetap berjalan walaupun agak sedikit pelan," kata Syaiful, Jumat (15/5).
Syaiful mengatakan panjang jalan nasional di Sumsel saat ini mencapai 1.600,18 kilometer. Tersebar di jalur Lintas Timur, Lintas Tengah, Lintas Penghubung dan Metropolitan. Anggaran untuk perbaikan di 2020 mencapai mencapai Rp892,61 miliar yang terdiri dari 59 paket pekerjaan.
"Dari anggaran tersebut, kami menargetkan kemantapan jalan di Sumsel mencapai 95,06 persen," ujarnya.
Dijelaskan Syaiful, paket pekerjaan saat ini terus berjalan. Dimana sebanyak 52 paket pekerjaan dengan nilai Rp577,80 miliar sudah dilakukan tanda tangan kontrak. Sementara 5 paket pekerjaan dengan nilai Rp144,38 miliar sedang dalam proses tender.
Baca juga :Salat Jumat di Masjid di Padang Diikuti Warga tak Dikenal
"Tinggal menyisakan 2 paket pekerjaan lagi dengan nilai Rp76,44 miliar yang belum ditender. Mungkin dalam waktu dekat akan dilaksanakan," terangnya.
Syaiful menuturkan pihaknya juga telah menyiapkan sebanyak 17 posko yangtersebar di sepanjang jalan nasional di Sumsel. Posko tersebut untuk memberikan pelayanan perbaikan jalan selama Pandemi Covid-19.
"Posko ini bukan posko mudik seperti tahun lalu. Tapi lebih kepada posko perbaikan jalan nasional," bebernya.
Di posko-posko tersebut, BBPJN Wilayah V Palembang telah menerapkan SOP Protokol Pencegahan Penularan Virus Covid-19. Seperti petugas jaga posko dan pengunjung wajib menggunakan masker, melakukan pengecekan suhu tubuh kepada siapapun yang mengunjungi posko, menerapkan Social distancing, tidak membuat kerumunan, posko dilengkapi dengan tempat cuci tangan dan memperhatikan kebersihan dan keselamatan kerja.
"Nantinya petugas bisa langsung ke lapangan jika ada laporan mengenai jalan rusak ataupun bencana tanah longsor," ungkapnya.
Sejumlah peralatan seperti excavator, grader dump truk, tronton, box culvert, jembatan Bailey dan bronjong disiagakan untuk menangani kondisi jalan manakala dibutuhkan. Petugas juga disiagakan 24 jam sebagai antisipasi rawan bencana. (OL-2)
Pengembangan kota mandiri baru di koridor utara-timur Jakarta memasuki tahun keempat dengan hunian, area komersial, sekolah, serta rencana CBD dan infrastruktur modern.
Sepinya pasar rakyat di Indonesia bukan semata-mata disebabkan oleh maraknya perdagangan daring, melainkan buruknya infrastruktur dan lemahnya sistem pengelolaan pasar.
Pertumbuhan infrastruktur yang pesat, ditambah dengan ekspansi kawasan industri, semakin mempertegas prospek Cibarusah sebagai pusat investasi yang menjanjikan.
Anwar-Reny mencatat capaian program BERANI di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, mulai dari 23.568 beasiswa hingga layanan kesehatan bagi 135.084 warga.
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Permintaan terhadap rumah berkonsep premium di wilayah penyangga Jakarta terus meningkat, terutama di kawasan dengan akses dan infrastruktur yang berkembang pesat.
ASOSIASI Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menilai kebijakan one way arus mudik secara nasional pada puncak mudik lebaran 18 Maret 2026 tidak terlalu berpengaruh pada angkutan logistik
REI menilai dampak konflik Timur Tengah terhadap harga rumah di Indonesia relatif terbatas. Kenaikan biaya logistik diperkirakan hanya mendorong harga rumah sekitar 3,5%.
Konflik Timur Tengah picu panic buying dan ancaman kelangkaan BBM di Thailand. Pemerintah pantau ketat pasokan seiring lonjakan harga di tingkat lokal.
Beban pengiriman akan overload menjelang Lebaran. Untuk menekan risiko keterlambatan, perusahaan menyatakan telah melakukan persiapan sejak awal
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Eskalasi konflik ini langsung menarik perhatian dunia akan gangguan rantai pasok logistik global yang bisa menekan ekonomi banyak negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved