Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
DARI 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), 23 kabupaten/kota diantaranya yang sudah terdampak virus korona atau Covid-19, kecuali Kabupaten Toraja Utara. Tapi Menurut Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Ichsan Mustari, hanya empat daerag saja yang dominan.
Empat daerah yang dominan terdampak Covid-19 di Sulsel, yaitu Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Maros dan Sidenreng Rappang (Sidrap). "Kalaupun Luwu Utara jumlahnya juga besar, tapi kita tahu bersama, jika itu klaster santri yang datang dari Jawa Timur, dan sudah diisolasi di Makassar," jelas Ichsan, Jumat (8/5).
Hingga Jumat (8/5) kasus korona di Sulsel mencapi angka 684 kasus, dengan sebaran Makassar 466 kasus, Gowa 48 kasus, Luwu Timur 12 kasus, Bone 5 kasus, Jeneponto 1 kasus, Bulukumba 6 kasus, Maros 36 kasus, Sinjai 7 kasus, Luwu Utara 25 kasus, Enrekang 4 kasus, Tana Toraja 3 kasus, Bantaeng 1 kasus, Sidrap 22 kasus, Palopo 1 kasus, Pangkep 10 kasus, Pinrang 5 kasus, Parepare 16 kasus, Soppeng 5 kasus, Kepulauan Selayar 2 kasus, Barru 1 kasus, Wajo 1 kasus, Luwu 2 kasus dan Takalar 5 kasus.
Terkait rencana Sulsel memberlakukan PSBB tingkat provinsi, tidak hanya di dua kabupaten/kota, seperti Makassar yang masuk tahap kedua PSBB mulai 8-22 Mei, dan Gowa yang baru berlangsung lima hari, Ichsan mengatakan masih akan dipertimbangkan.
"Jadi perhitungan kita, bukan tidak ada masalah, tapi masih terkendali. PSBB provinsi itu sangat dipertimbangkan, kita juga tahu banyak hal yang harua dilihat. Sulsel ini lumbung langan, jadi harus dipertimbangkan dari sisi ekonomi," seru Ichsan.
Baca Juga: Tak Bermasker di Tempat Umum, Belasan Orang Didenda
Selain itu katanya, yang paling penting bagi Sulsel, episentrum penyebaran Covid-19 bisa dikendalikan. "Makassar dan Gowa ini, merupakan daerah yang besar positifnya harus dikendalikan. Masih banyak pertimbangan lain, sehingga PSBB harus diberlakukan," kata Ichsan.
Kota Makassar sendiri, menerapkan PSBB tahap pertama 24 April hingga 7 Mei, dan memperpanjangnya mulai 8 hingga 22 Mei 2020. Yang menurut Penjabat Wali Kota Makassar, perpanjangan dilakukan, untuk menghindari terjadinya euforia masyarakat yang akan kembali berbaur, karena menganggap penyebaran virus Corona sudah selesai.
"Itu bisa memicu terjadinya peningkatan kasus baru. Apalagi, sebelumnya diketahui penyebaran Covid-19 di Makassar didominasi oleh transmisi lokal. Jadi kita perpanjang PSBB-nya," tutup Iqbal. (OL-13)
Baca Juga: Pemerintah Harus Mampu Kendalikan Pandemi Sebelum Longgarkan PSBB
Pengurus IDI, Iqbal Mochtar menilai bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap vaksin berbasis Messenger Ribonucleic Acid (mRNA) untuk covid-19 merupakan hal yang wajar.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
PEMERINTAH Amerika Serikat membekukan dana sebesar 500 juta dolar AS yang dialokasikan untuk proyek vaksin mRNA produksi produsen bioteknologi CureVac dan mitranya, Ginkgo Bioworks.
Stratus (XFG), varian COVID-19 baru yang kini dominan di Indonesia, masuk daftar VOM WHO. Simak 5 hal penting menurut Prof. Tjandra Yoga Aditama.
LAPORAN terbaru Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa covid-19 XFG atau covid-19 varian stratus menjadi varian yang paling dominan di Indonesia.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved