Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) dan 19 kabupaten/kota di Sumbar sepakat memperpanjang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga 29 Mei 2020.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan keputusan tersebut diambil setelah dilakukan evaluasi bersama bupati dan walikota melalui Rapat Terbatas melalui video conference pada Selasa (5/5).
"Memang betul, kita tadi sudah sepakat untuk PSBB Sumatra Barat diperpanjang. Terhitung mulai besok 6 Mei hingga 29 Mei 2020. Kita sesuaikan dengan Tanggap Drarurat Bencana pusat. PSBB ini diperpanjang dengan mempertegas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 dan Permenkes 9 tahun 2020," ucap Irwan.
Irwan menjelaskan pada PSBB tahap kedua ini, kota dan kabupaten diberi peluang untuk melakukan kelonggaran. Terutama daerah-daerah, kawasan atau nagari, RT/RW, atau kompleks yang sudah dipastikan negatif berdasarkan hasil tes swab atau zona hijau.
Lima daerah yang dinyatakan zona hijau ialah Kabupaten Solok Selatan, Limapuluh Kota, Sijunjung, Kota Solok, dan Sawahlunto. Tidak ditemukan kasus covid-19 di daerah tersebut hingga hari ini.
"Tapi untuk dinyatakan negatif itu harus ada pernyataan resmi dari kami. Lalu, ada kesepakatan masyarakat sesuai kearifan lokal. Misalnya, untuk menghidupkan kembali aktivitas di masjid," jelasnya.
Baca juga: Pemkot Cirebon Siapkan Sanksi bagi Pelanggar PSBB
Sementara daerah yang masih zona merah atau ada pasien positif covid-19, kata Irwan, harus ada ketegasan. "Kendaraan
dari luar tidak boleh masuk ke Sumbar, kecuali kendaraan sembako dan alat kesehatan," tandasnya.
Faktanya dari 221 yang positif covid-19 di Sumbar berasal dari luar, yaitu para pemudik yang masuk ke Sumbar. "Awalnya ada 38-40 orang yang positif covid-19 masuk dari daerah pandemi covid-19 terus menyebar ke yang lain," sambungnya.
Oleh karena itu, kata Irwan, perlu ketegasan petugas di perbatasan untuk melarang semua kendaraan penumpang yang masuk ke Sumbar.
Alasan PSBB diperpanjang karena keadaan darurat nasional covid-19 akan aktif hingga 29 Mei 2020. "Sebagai antisipasi
peningkatan orang masuk dan keluar Sumbar pada masa lebaran," tambahnya.
Sumbar merupakan provinsi kedua yang menjalankan PSBB setelah DKI Jakarta. Hingga Selasa (5/5), jumlah positif covid-19 di Sumbar berjumlah 221 kasus, dengan angka kesembuhan 38 kasus. (OL-14)
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Memahami perbedaan mendasar antara Super Flu, Influenza, dan Covid-19 bukan hanya soal ketenangan pikiran, tetapi juga tentang ketepatan penanganan medis untuk mencegah komplikasi serius.
GURU Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Dominicus Husada, menilai penularan virus Nipah tidak sebesar kasus covid-19 yang menjadi pandemi.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved