Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan masih mengkaji kesiapan tiga daerahdi wilayah tersebut yang berencana menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna memutus rantai penyebaran virus korona.
"Kita masih mengkaji kesiapan daerah-daerah yang akan menerapkan kebijakan PSBB terutama kelengkapan dokumen yang akan diajukan kepada pemerintah pusat. Kita ingin daerah tersebut benar-benar siap," tutur Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona Kalsel, Muslim, Senin (4/5).
Sebelumnya ada tiga daerah lain di Kalsel mengusulkan penerapan kebijakan PSBB selain Kota Banjarmasin yang sudah lebih dulu menerapkan PSBB. Yaitu Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Barito Kuala. Usulan ini sudah ditandatangani Gubernur Kalsel untuk diajukan kepada pemerintah pusat. Namun usulan tersebut diminta untuk dimatangkan terlebih dahulu, menyusul hasil evaluasi kebijakan PSBB di Kota Banjarmasin yang dinilai belum efektif.
"Kita meminta kesiapan daerah untuk tiga hal pokok jika PSBB nantinya diterapkan yaitu ketersediaan sembako, mekanisme program jaring pengaman sosial bagi warga terdampak serta jaminan pengamanan kebijakan PSBB agar efektif," ujarnya.
Lebih jauh dikatakan Muslim hasil evaluasi pekan kedua penerapan kebijakan PSBB di Kota Banjarmasin dinilai belum efektif. Masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan physical distancing. Wakil Walikota Banjarbaru, Darmawan Jaya mengatakan pihaknya sudah siap menerapkan kebijakan PSBB dalam upaya penanganan penyebaran virus korona di wilayahnya.
"Pada prinsipnya kita sudah siap dan kita masih menunggu keputusan Kementerian Kesehatan," ujarnya.
baca juga: PSBB di Kota Banjarmasin Dinilai Belum Efektif
Saat ini jumlah kasus positif virus korona di Kalsel sudah mencapai 196 kasus. Kasus positif korona terbanyak berasal dari Kota Banjarmasin sebanyak 60 kasus, Kabupaten Barito Kuala 35 kasus, Kota Banjarbaru 25 kasus dan Kabupaten Tanah Bumbu 22 kasus. Sebelumnya Kabupaten Tanah Bumbu juga mewacanakan penerapan kebijakan PSBB. (OL-3)
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan status kebencanaan menjadi tanggap darurat bencana hidrometeorologi menyusul semakin parahnya kondisi banjir di wilayah tersebut.
BPBD terus menggenjot langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mitigasi bencana.
Data Pusdalops BPBD Kalsel mencatat sejumlah wilayah Kalsel saat ini mengalami banjir meliputi Kabupaten Banjar, Balangan dan Hulu Sungai Utara.
(KPK) membeberkan modus dugaan pemerasan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan tiga orang jaksa di Kalsel. KPK telah menetapkan tiga tersangka
Memahami perbedaan mendasar antara Super Flu, Influenza, dan Covid-19 bukan hanya soal ketenangan pikiran, tetapi juga tentang ketepatan penanganan medis untuk mencegah komplikasi serius.
GURU Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Dominicus Husada, menilai penularan virus Nipah tidak sebesar kasus covid-19 yang menjadi pandemi.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved