DI tengah pandemik covid-19, Pemkab Blora berhasil meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019. Meskipun melalui jaringan telekomunikasi, namun penyerahan hasil pemeriksaan LKPD untuk tahun ini tetap berjalan dengan lancar dan suasana serius.
Pemberian predikat Opini WTP ini disampaikan oleh Ketua BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Ayub Amali secara virtual melalui video conference yang dilakukan dari kantornya kepada Bupati Djoko Nugroho dan Ketua DPRD Dasum yang berada di ruang rapat Bupati Blora. Penandatanganan dokumen penyerahan hasil pemeriksaan LKPD dilakukan kedua belah pihak di masing-masing tempat, kemudian ditunjukkan ke depan kamera video conference, untuk selanjutnya dikirim (saling bertukar) antara BPK RI Perwakilan Jateng dengan Pemkab Blora.
Ketua BPK RI Perwakilan Jateng, Ayub Amali mengatakan penyelenggaraan penyerahan hasil pemeriksaan LKPD untuk tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya.
"Karena saat ini kita semua sedang mengalami pandemik covid-19 yang mengharuskan kita untuk melakukan social distancing sesuai anjuran Presiden. Maka izinkanlah kami menyampaikan hasil pemeriksaan LKPD ini secara daring, virtual dengan video conference," kata Ayub Amali, Selasa (28/4).
Badan Pemeriksa Keuangan mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Blora, karena tepat waktu mengirimkan laporan hasil penyelenggaraan pemerintahan daerahnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Di Jawa Tengah ada lima kabupaten yang paling awal, salah satunya Blora," imbuhnya.
baca juga: Korem 022/Pantai Timur Salurkan Bantuan 5000 Masker
Bupati Djoko Nugroho mengatakan capaian yang telah diperoleh sebanyak enam kali berturut-turut dari tahun 2014-2019 ini, diharapkan dapat terus ditingkatkan dan dipertahankan.
"Ini merupakan kerja keras semua pihak baik dari eksekutif maupun legislatif," ujarnya. (OL-3)
