Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
DI tengah pandemik covid-19, Pemkab Blora berhasil meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019. Meskipun melalui jaringan telekomunikasi, namun penyerahan hasil pemeriksaan LKPD untuk tahun ini tetap berjalan dengan lancar dan suasana serius.
Pemberian predikat Opini WTP ini disampaikan oleh Ketua BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Ayub Amali secara virtual melalui video conference yang dilakukan dari kantornya kepada Bupati Djoko Nugroho dan Ketua DPRD Dasum yang berada di ruang rapat Bupati Blora. Penandatanganan dokumen penyerahan hasil pemeriksaan LKPD dilakukan kedua belah pihak di masing-masing tempat, kemudian ditunjukkan ke depan kamera video conference, untuk selanjutnya dikirim (saling bertukar) antara BPK RI Perwakilan Jateng dengan Pemkab Blora.
Ketua BPK RI Perwakilan Jateng, Ayub Amali mengatakan penyelenggaraan penyerahan hasil pemeriksaan LKPD untuk tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya.
"Karena saat ini kita semua sedang mengalami pandemik covid-19 yang mengharuskan kita untuk melakukan social distancing sesuai anjuran Presiden. Maka izinkanlah kami menyampaikan hasil pemeriksaan LKPD ini secara daring, virtual dengan video conference," kata Ayub Amali, Selasa (28/4).
Badan Pemeriksa Keuangan mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Blora, karena tepat waktu mengirimkan laporan hasil penyelenggaraan pemerintahan daerahnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Di Jawa Tengah ada lima kabupaten yang paling awal, salah satunya Blora," imbuhnya.
baca juga: Korem 022/Pantai Timur Salurkan Bantuan 5000 Masker
Bupati Djoko Nugroho mengatakan capaian yang telah diperoleh sebanyak enam kali berturut-turut dari tahun 2014-2019 ini, diharapkan dapat terus ditingkatkan dan dipertahankan.
"Ini merupakan kerja keras semua pihak baik dari eksekutif maupun legislatif," ujarnya. (OL-3)
Upaya pemberdayaan kewirausahaan, keuangan, dan kesiapan kerja telah memberikan dampak kepada lebih dari 9.700 siswa dari 50 SMA dan SMK di 14 kota/kabupaten di Indonesia.
Nilai pasti dari jumlah kerugian masih dalam proses penelaahan dan belum dapat dipastikan hingga seluruh proses investigasi internal diselesaikan.
Talkshow tersebut menyoroti peran penting keuangan digital dalam meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas.
Fundtastic bersama BPR Indomitra Pertiwi dan mitra keuangan Pintek, resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Shipper, salah satu perusahaan teknologi logistik dan manajemen gudang.
DALAM kondisi ekonomi yang terus berubah dan tidak menentu, semakin banyak milenial Indonesia yang menghadapi tantangan dalam mengelola keuangannya.
Di tengah ekonomi dan pasar yang penuh ketidakpastian serta tren keuangan yang dinamis, menyusun strategi finansial menjadi sebuah tantangan tersendiri.
Pemprov Kalteng kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalteng atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 untuk yang ke-11.
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun 2023, Senin (22/7)
BPK menemukan sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan (LK) Kemenag Tahun 2023.
Jajaran Kemenpora diharapkan bisa bersama-sama kembali mempertahankan predikat WTP untuk tahun-tahun berikutnya.
Presiden Joko Widodo menegaskan predikat WTP yang diperoleh kementerian/lembaga dalam laporan pengelolaan keuangan adalah kewajiban, bukan prestasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved