Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
PENDAPATAN Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada APBD 2020 berkurang cukup drastis yang ditaksir mencapai kisaran Rp550 miliar. Kondisi tersebut terjadi lantaran adanya pengurangan nilai bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi menyusul pandemi covid-19.
Wakil Bupati Sukabumi, Adjo Sardjono, membeberkan pengurangan anggaran dari pemerintah pusat di antaranya dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah (DID), maupun dana bagi hasil (DBH). Berdasarkan hasil estimasi, nilai pengurangan pendapatan dari pemerintah pusat diakumulasi mencapai kisaran Rp250 miliar.
"Cukup besar juga. Nominalnya mungkin sekitar Rp250 miliar dari DAU, DAK, DID, dan DBH. Belum lagi yang dari Banprov (Bantuan Provinsi) dan DBH dari provinsi, juga berkurang. Itu nominalnya pendapatan APBD kita akan berkurang di angka Rp550 miliar," terang Adjo, Rabu (22/4).
Besaran pendapatan yang berkurang hampir Rp550 miliar itu termasuk juga yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Potensinya ada yang hilang karena tidak dipungut dalam kondisi seperti sekarang.
"PAD kita juga berkurang karena ada yang loss, tidak bisa dipungut pajak retribusinya," ujar Adjo.
Adjo menuturkan, beban APBD Kabupaten Sukabumi tahun ini memang cukup berat karena dihadapkan percepatan penanganan Covid-19. Selain adanya perubahan pengurangan pendapatan sebesar lebih kurang Rp550 miliar, APBD juga harus melakukan pergeseran atau realokasi anggaran kebutuhan penanganan Covid-19 yang diestimasi mencapai Rp300 miliar.
"Jadi, dengan adanya perubahan pengurangan pendapatan sebesar Rp550 miliar ditambah pergeseran anggaran sebesar Rp300 miliar, totalnya sekitar Rp850 miliar atau sekitar 50% dari belanja langsung. Kondisi ini cukup berat," tutur Adjo.
Adjo menyebutkan, besaran pergeseran anggaran belanja langsung di setiap perangkat daerah bervariatif. Namun dirata-ratakan besarannya sekitar 50%.
baca juga: Penerbangan Domestik Bandara Juanda Dipindahkan ke Terminal 1
"Bisa ada yang kurang dari 50%, bisa juga lebih dari 50%. Tidak sama pergeseran anggarannya di setiap dinas," bebernya.
Adjo mengatakan hingga saat ini Pemkab Sukabumi masih melakukan proses pergeseran atau re-focussing anggaran untuk penanganan Covid-19. Sejauh ini pergeseran anggaran baru mendapat angka sekitar Rp82 miliar dari total kebutuhan berdasarkan estimasi lebih kurang Rp300 miliar. (OL-3)
Dia menambahkan pendaftaran SPMB dapat dilakukan melalui kanal spmb.jabarprov.go.id atau melalui aplikasi Sapawarga.
SETARA Institute mengecam penyegelan masjid Ahmadiyah di Kota Banjar, Jawa Barat dan mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun tangan
Direktur Jenderal Kesehatan Layanan Primer dan Komunitas Kemenkes, Endang Sumiwi, menjelaskan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka kematian ibu dan bayi tinggi.
Adnan Prasetyo, bocah yang viral karena menaiki sepeda dari Brebes hendak menemui Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi, akhirnya dijadikan anak asuh oleh Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma.
Gempa bumi itu juga dirasakan di sejumlah wilayah Jawa Barat, khususnya di sekitar Kabupaten Pangandaran.
Setelah melalui proses seleksi dan pengarahan, 45 siswa SMA/SMK dari 3 Kabupaten, yaitu Purwakarta, Subang dan Karawang, diberangkatkan ke Dodik Rindam 3 Siliwangi.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp3,4 triliun dalam APBD 2025 untuk mendukung program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved