Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENDAPATAN Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada APBD 2020 berkurang cukup drastis yang ditaksir mencapai kisaran Rp550 miliar. Kondisi tersebut terjadi lantaran adanya pengurangan nilai bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi menyusul pandemi covid-19.
Wakil Bupati Sukabumi, Adjo Sardjono, membeberkan pengurangan anggaran dari pemerintah pusat di antaranya dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah (DID), maupun dana bagi hasil (DBH). Berdasarkan hasil estimasi, nilai pengurangan pendapatan dari pemerintah pusat diakumulasi mencapai kisaran Rp250 miliar.
"Cukup besar juga. Nominalnya mungkin sekitar Rp250 miliar dari DAU, DAK, DID, dan DBH. Belum lagi yang dari Banprov (Bantuan Provinsi) dan DBH dari provinsi, juga berkurang. Itu nominalnya pendapatan APBD kita akan berkurang di angka Rp550 miliar," terang Adjo, Rabu (22/4).
Besaran pendapatan yang berkurang hampir Rp550 miliar itu termasuk juga yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Potensinya ada yang hilang karena tidak dipungut dalam kondisi seperti sekarang.
"PAD kita juga berkurang karena ada yang loss, tidak bisa dipungut pajak retribusinya," ujar Adjo.
Adjo menuturkan, beban APBD Kabupaten Sukabumi tahun ini memang cukup berat karena dihadapkan percepatan penanganan Covid-19. Selain adanya perubahan pengurangan pendapatan sebesar lebih kurang Rp550 miliar, APBD juga harus melakukan pergeseran atau realokasi anggaran kebutuhan penanganan Covid-19 yang diestimasi mencapai Rp300 miliar.
"Jadi, dengan adanya perubahan pengurangan pendapatan sebesar Rp550 miliar ditambah pergeseran anggaran sebesar Rp300 miliar, totalnya sekitar Rp850 miliar atau sekitar 50% dari belanja langsung. Kondisi ini cukup berat," tutur Adjo.
Adjo menyebutkan, besaran pergeseran anggaran belanja langsung di setiap perangkat daerah bervariatif. Namun dirata-ratakan besarannya sekitar 50%.
baca juga: Penerbangan Domestik Bandara Juanda Dipindahkan ke Terminal 1
"Bisa ada yang kurang dari 50%, bisa juga lebih dari 50%. Tidak sama pergeseran anggarannya di setiap dinas," bebernya.
Adjo mengatakan hingga saat ini Pemkab Sukabumi masih melakukan proses pergeseran atau re-focussing anggaran untuk penanganan Covid-19. Sejauh ini pergeseran anggaran baru mendapat angka sekitar Rp82 miliar dari total kebutuhan berdasarkan estimasi lebih kurang Rp300 miliar. (OL-3)
Di Kabupaten Karawang dampak banjir cukup luas, yakni melanda 12 kecamatan dan 23 desa, dengan total 3.932 kepala keluarga terdampak.
Dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat, tujuh wilayah diprakirakan akan diguyur hujan lebat hingga hujan sangat lebat. Sedangkan, 18 wilayah hujan sedang dan hujan lebat
Pendapatan normal Jawa Barat di angka Rp26,9 triliun.
BUPATI Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa kabar soal ratusan korban akibat adanya asap di area tambang emas PT Aneka Tambang (Antam) Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tidak benar.
Perluasan pelanggan ini didukung oleh ketersediaan sumber air baku yang semakin stabil, baik dari Sungai Ciliwung maupun Kali Angke.
Sementara itu, cuaca ekstrem berupa angin kencang merusak rumah warga di Bekasi dan Sukabumi.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved