Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PENDAPATAN Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada APBD 2020 berkurang cukup drastis yang ditaksir mencapai kisaran Rp550 miliar. Kondisi tersebut terjadi lantaran adanya pengurangan nilai bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi menyusul pandemi covid-19.
Wakil Bupati Sukabumi, Adjo Sardjono, membeberkan pengurangan anggaran dari pemerintah pusat di antaranya dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah (DID), maupun dana bagi hasil (DBH). Berdasarkan hasil estimasi, nilai pengurangan pendapatan dari pemerintah pusat diakumulasi mencapai kisaran Rp250 miliar.
"Cukup besar juga. Nominalnya mungkin sekitar Rp250 miliar dari DAU, DAK, DID, dan DBH. Belum lagi yang dari Banprov (Bantuan Provinsi) dan DBH dari provinsi, juga berkurang. Itu nominalnya pendapatan APBD kita akan berkurang di angka Rp550 miliar," terang Adjo, Rabu (22/4).
Besaran pendapatan yang berkurang hampir Rp550 miliar itu termasuk juga yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Potensinya ada yang hilang karena tidak dipungut dalam kondisi seperti sekarang.
"PAD kita juga berkurang karena ada yang loss, tidak bisa dipungut pajak retribusinya," ujar Adjo.
Adjo menuturkan, beban APBD Kabupaten Sukabumi tahun ini memang cukup berat karena dihadapkan percepatan penanganan Covid-19. Selain adanya perubahan pengurangan pendapatan sebesar lebih kurang Rp550 miliar, APBD juga harus melakukan pergeseran atau realokasi anggaran kebutuhan penanganan Covid-19 yang diestimasi mencapai Rp300 miliar.
"Jadi, dengan adanya perubahan pengurangan pendapatan sebesar Rp550 miliar ditambah pergeseran anggaran sebesar Rp300 miliar, totalnya sekitar Rp850 miliar atau sekitar 50% dari belanja langsung. Kondisi ini cukup berat," tutur Adjo.
Adjo menyebutkan, besaran pergeseran anggaran belanja langsung di setiap perangkat daerah bervariatif. Namun dirata-ratakan besarannya sekitar 50%.
baca juga: Penerbangan Domestik Bandara Juanda Dipindahkan ke Terminal 1
"Bisa ada yang kurang dari 50%, bisa juga lebih dari 50%. Tidak sama pergeseran anggarannya di setiap dinas," bebernya.
Adjo mengatakan hingga saat ini Pemkab Sukabumi masih melakukan proses pergeseran atau re-focussing anggaran untuk penanganan Covid-19. Sejauh ini pergeseran anggaran baru mendapat angka sekitar Rp82 miliar dari total kebutuhan berdasarkan estimasi lebih kurang Rp300 miliar. (OL-3)
DEWAN Pengurus Daerah (DPD) Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Republik Indonesia (IKAL RI) Provinsi Jawa Barat menyoroti berakhirnya Munas V IKAL dalam kondisi deadlock.
Keempat, berupa rekomendasi untuk BPIP. Perlu penguatan literasi keagamaan lintas budaya untuk dijadikan agenda strategis nasional dengan BPIP sebagai leading sector.
BPBD Kota Bandung, Jawa Barat mendorong masyarakat siap siaga menghadapi potensi gempa khususnya dari pergerakan Sesar Lembang. Ada sejumlah titik aman untuk berlindung
BPBD Kota Bandung, Jawa Barat mendorong masyarakat siap siaga menghadapi potensi gempa khususnya dari pergerakan Sesar Lembang. Ada sejumlah titik aman untuk berlindung
PERISTIWA duka anak berusia 3 tahun yang meninggal karena di dalam tubuhnya dipenuhi dengan cacing.
WARGA Kampung Padangenyang, Sukabumi, diguncang kabar duka.Raya, balita perempuan berusia empat tahun, meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan.
Rencana pengalihan status PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI menyepakati besaran nilai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved