Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PENDAPATAN Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada APBD 2020 berkurang cukup drastis yang ditaksir mencapai kisaran Rp550 miliar. Kondisi tersebut terjadi lantaran adanya pengurangan nilai bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi menyusul pandemi covid-19.
Wakil Bupati Sukabumi, Adjo Sardjono, membeberkan pengurangan anggaran dari pemerintah pusat di antaranya dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah (DID), maupun dana bagi hasil (DBH). Berdasarkan hasil estimasi, nilai pengurangan pendapatan dari pemerintah pusat diakumulasi mencapai kisaran Rp250 miliar.
"Cukup besar juga. Nominalnya mungkin sekitar Rp250 miliar dari DAU, DAK, DID, dan DBH. Belum lagi yang dari Banprov (Bantuan Provinsi) dan DBH dari provinsi, juga berkurang. Itu nominalnya pendapatan APBD kita akan berkurang di angka Rp550 miliar," terang Adjo, Rabu (22/4).
Besaran pendapatan yang berkurang hampir Rp550 miliar itu termasuk juga yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Potensinya ada yang hilang karena tidak dipungut dalam kondisi seperti sekarang.
"PAD kita juga berkurang karena ada yang loss, tidak bisa dipungut pajak retribusinya," ujar Adjo.
Adjo menuturkan, beban APBD Kabupaten Sukabumi tahun ini memang cukup berat karena dihadapkan percepatan penanganan Covid-19. Selain adanya perubahan pengurangan pendapatan sebesar lebih kurang Rp550 miliar, APBD juga harus melakukan pergeseran atau realokasi anggaran kebutuhan penanganan Covid-19 yang diestimasi mencapai Rp300 miliar.
"Jadi, dengan adanya perubahan pengurangan pendapatan sebesar Rp550 miliar ditambah pergeseran anggaran sebesar Rp300 miliar, totalnya sekitar Rp850 miliar atau sekitar 50% dari belanja langsung. Kondisi ini cukup berat," tutur Adjo.
Adjo menyebutkan, besaran pergeseran anggaran belanja langsung di setiap perangkat daerah bervariatif. Namun dirata-ratakan besarannya sekitar 50%.
baca juga: Penerbangan Domestik Bandara Juanda Dipindahkan ke Terminal 1
"Bisa ada yang kurang dari 50%, bisa juga lebih dari 50%. Tidak sama pergeseran anggarannya di setiap dinas," bebernya.
Adjo mengatakan hingga saat ini Pemkab Sukabumi masih melakukan proses pergeseran atau re-focussing anggaran untuk penanganan Covid-19. Sejauh ini pergeseran anggaran baru mendapat angka sekitar Rp82 miliar dari total kebutuhan berdasarkan estimasi lebih kurang Rp300 miliar. (OL-3)
Isu ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat memegang peranan yang cukup krusial. Hal ini disebabkan karena peran strategis Jawa Barat dalam perekonomian nasional.
Produsen kopi Kolombia Wilton Benitez, pemenang kompetisi The Golden Bean 2022 memberikan kelas pengajaran coffee processing bagi para prosesor kopi di Jawa Barat
rumah adat Jawa Barat dengan karakteristik bentuk yang menjunjung unsur hewan dan tumbuhan serta menggunakan bahan alami sebagai simbol kesederhanaan
pakaian adat Jawa Barat untuk pasangan, terdiri dari setelan yang dulunya biasa digunakan kalangan pejabat hingga masyarakat biasa
Saat itu di zaman Kerajaan Tarumanegara banyak suku Sunda yang sudah mengenal tulisan.
Holiday Inn Bandung Pasteur kali ini tidak mau ketinggalan untuk memberikan kuliner-kuliner yang ciamik dengan menghadirkan all you can eat Dim Sum.
APBD Jawa Barat 2024 akan difokuskan pada pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
Pemkot dan DPRD Kota Bandung berhasil enyelesaikan rancangan APBD sebelum batas waktu yang ditentukan.
Dana CSR sebagai kewajiban moral perusahaan sangat membantu pembangunan di Jabar. Sebab dana APBD tidak akan bisa mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Solusi defisit keuangan atau tunggakan iuran BPJS Kesehatan di Sulteng bisa dengan cara mengajukan klaim kepada pemerintah provinsi untuk pelaksanaan pembiayaan kesehatan publik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved