Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) meminta masyarakat Sumatra Barat (Sumbar) serta pendatang mematuhi aturan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlaku mulai hari ini, Rabu (22/4). Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit menekankan, dalam pelaksanaan PSBB, Bandara Internasional Minangkabau (BIM) sebagai pintu gerbang Sumbar, penting menegakkan aturan PSBB.
Untuk itu, sebutnya, kemarin pihaknya telah menggelar Rapat Bersama (Otoritas Bandara (Otban) berserta Airnav, Kapolsek, KKP,Kasatpol PP, Kadishub dan Perwakilan Maskapai terkait kesiapan penerapan PSBB di Sumatra Barat, Bandara Internasional Minangkabau. Nasrul Abit menyampaikan, terkait penyelenggaraan PSSB Presiden telah mengeluarkan Perpres terkait pelarangan mudik. Ini merupakan suatu hal yang dapat memperlambat penyebaran dan bahkan menghentikan penyebaran.
"Sumbar merupakan satu-satunya provinsi diluar DKI yang dapat izin Kemenkes RI untuk melaksanakan PSBB, karena kita didukung juga oleh kajian Akademisi dari UNAND dan meloloskan PSBB di Sumbar. Mari kita maksimal untuk memutus mata rantai virus korona ini," ujar Nasrul Abit.
Nasrul Abit mengatakan agar PSBB berjalan efektif semua yang masuk ke Sumbar diisolasi dirumah selama 14 hari, dan harus dilaksanakan secara tegas. Semua penumpang harus di cek satu persatu dan harus di tracking riwayat perjalanannya. Selain mengisolasi mandiri di rumah masing-masing, ia mengharapkan petugas di kabupaten/ kota masing-masing agar melakukan pengecekan berkala oleh petugas kesehatan dan pemerintah terendah harus mengawasi orang yang masuk dari Sumbar tersebut.
Nasrul Abit juga juga menyampaikan penumpang nanti akan melakukan pembersihan seperti mandi dan wudhu atau bisa ganti baju sesampainya di bandara.
"Pak Gubernur juga sudah menyurati sampai ke bawah terkait edaran-edaran penanganan covid-19, tapi kita rata-rata masih belum mengindahkan imbauan dan sosialisasi kita. Makanya perlu ketegasan agar PSBB maksimal dilaksanakan," tegasnya.
baca juga: Polresta Sidoarjo Usulkan Pemberlakuan Jam Malam Saat PSBB
Ia pun akan melakukan peninjauan batas kota hingga kampung-kampung di kabupaten pada Jumat (24/4) pada pelaksanaan pertama PSBB. Smentara itu Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Padang, Jalil Alfani menyampaikan, seharusnya orang dari Jakarta itu sudah bisa ditetapkan sebagai Orang Tanpa Gejala (OTG) dan nanti pihaknya akan mewajibkan isolasi mandiri di rumah.
"Nanti kita umumkan di bandara," ujarnya. (OL-3)
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Memahami perbedaan mendasar antara Super Flu, Influenza, dan Covid-19 bukan hanya soal ketenangan pikiran, tetapi juga tentang ketepatan penanganan medis untuk mencegah komplikasi serius.
GURU Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Dominicus Husada, menilai penularan virus Nipah tidak sebesar kasus covid-19 yang menjadi pandemi.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved