Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
Menjelang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumatra Barat dan juga bulan suci ramadan, harga beras di Kabupaten Pesisir Selatan stabil.
Persediaan beras juga cukup. Ini dapat dilihat di Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) II Sumbar yang terdapat di Sago Kecamatan IV Jurai.
Para pedagang juga mengatakan bahwa persediaan beras di gudangnya juga cukup. Mirwan, 45, pedagang beras di Surantiah, Kecamatan Sutera mengatakan ketersediaan beras di gudang miliknya dalam keadaan cukup.
"Selain tersedia, pasokan dari petani juga aman dan lancar. Makanya penjualan tetap berjalan normal sebagaimana biasanya. Maksudnya tidak ada kenaikan harga. Saat ini, saya masih menjual beras lokal jenis 4-2 Rp115 ribu per karung ukuran 10 kilogram dan jenis cisokan Rp120 ribu," katanya, Selasa (21/4).
Baca juga: Kang Emil Dukung Presiden Jokowi Larang Mudik
Hal yang sama juga dikatakan Basrul, 45, pedagang beras lainnya di Pasar Kambang, Kecamatan Lengayang.
"Awal diberlakukan pembatasan selektif oleh pemerintah akibat virus korona, kami sebagai pedagang memang sempat khawatir akan terjadi kelangkaan beras. Namun, ternayat hal itu tidak terjadi sebab selain hasil panen masyarakat lokal, pasokan beras dari daerah lainnya masih tetap aman-aman saja," jelasnya.
Ditambahkannya, di kecamatan itu masyarakat lebih cenderung mengonsumsi beras dari hasil panen petani lokal ketimbang luar kabupaten. "Sebab selain harganya terjangkau, secara kualitas juga tidak kalah dibandingkan beras yang impor dari luar daerah. Jenis beras yang paling disukai oleh masyarakat sini adalah banang pulau," papar Basrul.
Beras jenis banang pulau ini, lanjut Basrul, harganya Rp120 ribu hingga Rp125 ribu satu karung ukuran 10 kilogram. "Perbedaan kualitas beras membuat harga jadi berbeda. Jika berasnya putih bersih, maka harganya bisa mencapai Rp125
ribu per karung," jelasnya.
Kepala Dinas Pangan Pessel, Alfis Basyir juga mengatakan bahwa di daerah itu ketersediaan stok beras dapat dikatakan sangat aman.
"Saya katakan sangat aman sebab selain dari hasil panen masyarakat lokal, stok di gudang Bulog Divre II Sumbar yang terdapat di Sago Kecamatan IV Jurai, juga mencukupi," katanya.
Dijelaskan lagi bahwa terkait harga penjualan beras dari pedagang kepada masyarakat, masih terkendali dan berada pada kisaran Harga Eceren Tertingi (HET).
"Saat ini HET tertinggi beras lokal jenis premium Rp13.300, dan jenis medium Rp9.950. Rata-rata harga beras jenis lokal ini masih di bawah HET yang ditetapkan pemerintah," timpalnya. (OL-14)
PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) mengunci pasokan pangan jelang Ramadan dan Idulfitri 2026.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok pangan nasional surplus dan aman hingga Idulfitri 2026.
Kebutuhan pokok masyarakat yang dijual seperti beras, terigu, gula pasir, telor, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, mi instan dan kebutuhan pokok lainnya.
Harga kebutuhan pokok yang dijual di gerakan pangan murah seperti minyak goreng, Rp19 ribu per liter, gula pasir Rp18 ribu per kilogram, tepung Rp10 ribu per kilogram.
Pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto terus melanjutkan kebijakan yang berpihak pada petani dalam negeri melalui optimalisasi penyerapan hasil produksi pangan nasional.
Adapun total bantuan yang telah disalurkan mencapai sekitar 353,5 ribu ton beras dan 70,7 juta liter minyak goreng.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved