Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Magelang, Jawa Tengah mengalokasikan anggaran sebesar Rp44,7 miliar untuk penanganan pandemi Covid-19. Anggaran tersebut didapat dari menggeser beberapa anggaran kegiatan lain.
"Penggunaan anggaran itu juga tidak boleh seenaknya, semua harus berdasarkan ketentuan yang berlaku," ujar Asisten Administrasi Umum, Setda kabupaten Magelang, Asfuri Muhsis di Magelang, Rabu (8/4).
Dijelaskan, ketersediaan anggaran yang bisa digeser pada tahap pertama sebesar Rp21,5 miliar dari Dana Insentif Daerah (DID). Kemudian ditambah lagi Rp5 miliar dan Rp18,2 miliar dari DTT (Dana Tak Terduga).Jumlah totalnya saat ini mencapai Rp44,7 miliar.
baca juga: NasDem Blora Bagikan Ribuan APD Untuk Tenaga Medis
"Jika nanti ternyata ada tambahan, akan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan yang ada,"katanya.
Hingga saat ini jumlah orang dalam pengawasan Covid-19 adalah para pendatang atau pemudik. (OL-3)
Cuaca ekstrem kembali berpotensi di tujuh daerah di Jawa Tengah yakni Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo dan Bumiayu.
Pada pagi cuaca umumnya cerah-berawan, namun memasuki siang, sore hingga awal malam hujan ringan-sedang mengguyur tersebar tidak merata.
Pada 2025 ini, Pemprov Jateng telah memberikan beasiswa bagi anak tidak sekolah (ATS) sebanyak 1.100 anak putus sekolah atau rentan putus sekolah di SMA, SMK dan SLB.
Perempuan yang memiliki warung di Pantai Kertosari tersebut acap menghadapi terjangan air laut yang masuk ke warungnya. Terutama ketika air laut mulai pasang pagi atau siang hari.
Gelombang tinggi di perairan Jawa Tengah juga menjadi ancaman serius terhadap kegiatan pelayaran karena cukup berisiko tinggi.
Pada 2023, sektor manufaktur menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yakni sebesar 34,03%.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp3,4 triliun dalam APBD 2025 untuk mendukung program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved