Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Magelang, Jawa Tengah mengalokasikan anggaran sebesar Rp44,7 miliar untuk penanganan pandemi Covid-19. Anggaran tersebut didapat dari menggeser beberapa anggaran kegiatan lain.
"Penggunaan anggaran itu juga tidak boleh seenaknya, semua harus berdasarkan ketentuan yang berlaku," ujar Asisten Administrasi Umum, Setda kabupaten Magelang, Asfuri Muhsis di Magelang, Rabu (8/4).
Dijelaskan, ketersediaan anggaran yang bisa digeser pada tahap pertama sebesar Rp21,5 miliar dari Dana Insentif Daerah (DID). Kemudian ditambah lagi Rp5 miliar dan Rp18,2 miliar dari DTT (Dana Tak Terduga).Jumlah totalnya saat ini mencapai Rp44,7 miliar.
baca juga: NasDem Blora Bagikan Ribuan APD Untuk Tenaga Medis
"Jika nanti ternyata ada tambahan, akan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan yang ada,"katanya.
Hingga saat ini jumlah orang dalam pengawasan Covid-19 adalah para pendatang atau pemudik. (OL-3)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, aparat antirasuah menyasar Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Sejak pagi hujan ringan-sedang sudah mengguyur sejumlah daerah di Pantura Jawa Tengah, memasuki siang, sore hingga awal malam intensitas hujan berpeluang meningkat.
Banjir di Pekalongan mengganggu operasional kereta api. KAI mencatat refund tiket penumpang mencapai Rp3,5 miliar akibat pembatalan perjalanan.
Melihat kondisi cuaca yang masih hujan hingga saat ini, ia juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk ikut serta melakukan modifikasi cuaca.
Tidak hanya itu, akibat gelombang tinggi penyeberangan antar pulau baik Jepara-Karimunjawa maupunTanjung Emas Semarang-Karimunjawa juga terhenti, termasuk kapal layar motor
Sementara itu di Kabupaten Pati ratusan warga di Desa Doropayung, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kini mulai mengungsi di tiga lokasi
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved