Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KEPALA Ombudsman Provinsi Jambi, Jafar Ahmad berharap para karyawan yang terpaksa dirumahkan akibat dampak pandemi virus korona (covid-19) mendapat biaya penghidupan yang layak.
Menurut Jafar Ahmad, kebijakan pelaku usaha untuk merumahkan sebagian karyawannya pada masa pandemi virus korona saat ini bisa dimaklumi. Namun selain berkoordinasi dengan pemangku instansi pemerintah terkait, kebijakan itu dibicarakan secara proporsional dan profesional kepada para karyawan.
"Intinya, kita berharap para karyawan selama dirumahkan mendapatkan biaya hidup yang layak, sesuai dengan kemampuan maisng-masing perusahaan yang menjalani kebijakan tersebut," kata Jafar Ahmad kepada awak media, Senin (6/4).
Baca juga: UMKM di Temanggung Mulai Terpuruk di Tengah Pandemi Covid-19
Sementara tu, dari laporan yang diterima Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKN Kota Jambi, jumlah karyawan swasta yang dirumahkan saat ini sekitar 700-an orang. Kebanyakan mereka bekerja di sektor bisnis perhotelan, kafe dan toko swalayan.
Menurut Kabid Hubungan Industrial Dinaskertranskop dan UMKN KotaJambi, Ramayanti, dari puluhan perusahaan yang berencana merumahkan karyawannya, yang memasukan laporan secara tertulis baru dari sembilan perusahaan, di jenis usaha swalayan dan mall, kafe dan pengelola hotel. (A-2)
Pengamat ekonomi Nailul Huda menyatakan pekerja atau buruh yang menerima program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah tetap akan menahan konsumsi.
TAHUN 2025 menjadi saksi meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara global, termasuk di Indonesia. 42% perusahaan mengurangi jumlah pegawai.
Jika sebelumnya bahasa Inggris menjadi standar, kini bahasa Mandarin mulai mencuat sebagai keahlian baru yang dibutuhkan dalam dunia profesional modern.
KEMENTERIAN Komunikasi dan Digital (Komdigi) menaruh perhatian terhadap fenomena PHK yang melanda pekerja media.
Jika dibandingkan dengan negara lain, kesiapan AI di Indonesia sebenarnya sudah berada pada tingkat yang dikatakan cukup matang.
HIRUK pikuk pedagang dan pembeli di Pasar Ikan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, mulai terasa ketika matahari tenggelam dan pasar benderang oleh lampu listrik
Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari, mengatakan bahwa secara umum pelaksanaan SPMB berjalan lancar.
Dengan masih adanya praktik penyiksaan dalam proses-proses penyelidikan maupun penyidikan, maka itu tidak akan memecahkan suatu perkara
Rumah sakit seharusnya menempatkan aspek kemanusiaan di atas pertimbangan administratif, terlebih bagi pasien yang berasal dari keluarga tidak mampu.
BADAN Gizi Nasional (BGN) meminta Ombudsman RI lebih ketat dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap harinya perihal anggaran maupun kualitas pangan.
BANYAKNYA persoalan dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut banyak pihak disebabkan belum adanya kebijakan yang memadai.
SEORANG pria berinisial YKB, 36, ditemukan tewas diduga bunuh diri dengan gantung diri di ruangan driver gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved