Di Banten, Prioritas Rapid Test untuk Pasien

Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Banten yang juga Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten dr. Ati Pramudji Hastuti mengakui bahwa jumlah Alat Pelindung Diri (APD) yang ada tidak bisa memenuhi kebutuhan se-Provinsi Banten. "Sangat kurang. Namun, bukan hanya Banten yang kekurangan APD, tapi seluruh Indonesia," kata Ati.

Oleh karenanya, lanjut Ati, Banten tidak hanya mengandalkan bantuan APD dari pusat, tapi juga melakukan pengadaan APD sendiri. Namun, sistemnya inden dan menunggu hingga akhir April 2020.

"Kita memesan sekitar 25.000 set APD, tapi dilakukan bertahap. Alokasi rapid test yang diberikan Kemenkes sebanyak 3.600. Ini ditujukan untuk pasien-pasien PDP (Pasien Dalam Pengawasan) yang belum dilakukan pemeriksaan laboratorium. Karena swab kita untuk virus transport media (VTM) saat ini habis, maka untuk sementara sambil menunggu VTM, akan
digunakan rapid test yang ada," tutur Ati.

Menurutnya, rapid test ditujukan untuk orang yang kontak erat baik dengan PDP atau kasus confirm. Selain itu, untuk tenaga kesehatan yang kontak erat dengan pasien positif covid-19.

"Untuk melakukan tes secara keseluruhan itu tidak mungkin, mengingat jumlah rapid test yang kami terima hanya 3.600. Jadi, untuk tahap ini dilakukan pada yang benar-benar membutuhkan rapid test. Namun, kami juga tengah memesan atau melakukan pengadaan rapid test dengan jumlah yang cukup banyak sekitar 150.000 yang kabarnya akan ada akhir April ini," jelas Ati

Baca juga: Banten Upayakan Lebih Banyak Rapid Test dan APD

Total paramedis, tenaga medis dan non paramedis di RSUD Banten berjumlah 594 orang. Jadwal kerja mereka dibagi menjadi 3 shift. Rapid test akan dilakukan berdasarkan shift yang ada. Namun karena jumlahnya terbatas, maka rapid test diprioritaskan untuk pasien.

"Karena hari ini baru diberikan yang 600 rapid test dari Pemerintah Pusat, maka akan dilakukan rapid test besok. Mereka juga harus melihat dulu pola dan cara melakukan tesnya. Sedangkan untuk pasien, kita masih menggunakan VTM yang tersisa 88 buah," tutur Ati.

Ati menjelaskan, Pemprov dalam hal ini Gubernur telah membuat berbagai kebijakan dalam penanganan covid-19 di Banten. Pertama, kaitan untuk anggaran. Seluruh anggaran kebutuhan covid-19 dari kabupaten/kota merupakan bantuan keuangan dari Provinsi Banten yang boleh digunakan untuk penanganan covid-19.

"Jadi, seharusnya kabupaten/kota tidak perlu menunggu provinsi. Mereka bisa lakukan pengadaan. Kedua, melalui BTT yang diberikan Gubernur kepada kami, yaitu sekitar Rp115 miliar. Dari total anggaran ini masih banyak hal yang belum kami belanjakan karena sekarang uang bukan segalanya. Artinya, kami punya uang, tapi semua pengadaan barangnya itu langka sekali. Sulit didapat. Kalaupun dapat, kita harus menunggu. Makanya ketika kami mendapatkan barang-barang itu, kami distribusikan kepada yang benar-benar urgent membutuhkan," jelas Ati. (OL-14)