Para Orangtua Calon Siswa Keluhkan SPMB Banten Yang Terkesan Lamban

Puluhan orangtua calon peserta didik mengeluhkan sistem penerimaan murid baru (PSMB) di Provinsi Banten. Khususnya jenjang SMA sederajat. Mayoritas di antara mereka merasa kesulitan memahami petunjuk teknis (Juknis) yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi tersebut.

Keluhan itu mereka sampaikan melalui Posko Pengaduan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangerang yang dibuka sejak awal Juni 2025 lalu.

"Banyak orangtua yang belum paham jalur-jalur pendaftaran serta persyaratan umum yang ditetapkan. Seperti verifikasi data yang lambat, sistem pemantauan yang tertutup, dan kuota afirmasi yang mendadak berkurang,” kata Ketua Posko Pengaduan SPMB 2025 PWI Kota Tangerang, Ukon Furkon Sukanda, Selasa (24/6).

Baca juga : Disdik Cirebon Minta Dukungan untuk SPMB yang Transparan

Keluhan yang paling menonjol, lanjutnya, jalur domisili yang mempertimbangkan nilai rapor. Kemudian jalur afirmasi yang tiba-tiba kuotanya menyusut, tanpa penjelasan rinci. Selain itu juga proses verifikasi  lamban, bahkan hingga dua hari belum diproses. Serta sistem seleksi yang tidak transparan. Para calon peserta hanya bisa memantau posisi mereka dalam seleksi sementara.

Selain itu, lanjutnya, masalah utama yang terjadi adalah kurangnya waktu, dan minimnya sosialisasi juknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. “Waktu antara terbitnya Juknis dan pembukaan pendaftaran sangat mepet, sehingga masyarakat tidak bisa segera memahami dan menyesuaikan diri,” tandasnya. 

Menyikapi masalah tersebut, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Lukman, memastikan, bahwa proses seleksi tetap  berlangsung secara transparan.

Baca juga : Kepala Sekolah Negeri Kota Bandung Teken Pakta Integritas, Pastikan SPMB Transparan

"Yang butuh informasi itu adalah pemohon. Jadi, meskipun sifatnya belum dipublikasi secara terbuka, nanti setelah verifikasi selesai akan diumumkan. Ini untuk menghindari kesalahpahaman seperti tahun-tahun lalu, di mana data terus berubah karena dinamis,” jelas Lukman kepada wartawan.

Terkait lambannya proses verifikasi, Lukman mengungkapkan karena keterbatasan jumlah panitia. “Kadang dalam sehari ada lebih dari 200 pendaftar, sementara verifikator hanya 10 orang. Tapi Kami sudah mengeluarkan surat instruksi untuk menambah tim,” ungkapnya.

Lukman menegaskan, verifikator juga harus punya akun resmi yang terdaftar di sistem. Tujuannya untuk menghindari penyalahgunaan data. "Ini untuk mencegah adanya oknum yang tidak berwenang ikut melakukan verifikasi," paparnya.

Mengenai jalur domisili, Lukman menjelaskan, penilaian tidak hanya berdasarkan jarak dan usia seperti pada sistem zonasi sebelumnya, tetapi juga mencakup rata-rata nilai rapor dari semester satu hingga lima. Sehingga membuat jalur domisili sedikit beririsan dengan jalur prestasi, meski jalur prestasi tetap mensyaratkan bukti berupa sertifikat prestasi akademik lainnya. (H-1)