Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) di daerah langsung menghentikan proses tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) terkait dengan pandemi virus korona. Penghentian dilakukan sesuai surat edaran KPU Pusat tentang penundaan tahapan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
Keputusan itu membuat beberapa agenda kegiatan yang telah direncanakan ditunda dan dibatalkan. Bahkan di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang seharusnya mulai bekerja kemarin, terpaksa dirumahkan dahulu sampai batas waktu yang belum ditentukan.
“Seharusnya hari ini (kemarin) mereka sudah mulai kerja, sesuai tahapan PKPU. Tapi karena ada surat edaran KPU untuk menunda tahapan, jadi mereka sementara ini mereka dirumahkan,” kata Ketua KPU Bangka Barat, Pardi.
Menurutnya, dengan adanya keputusan KPU RI, masa jabatan PPS yang dilantik beberapa waktu lalu akan diatur kembali.
Hal serupa terjadi di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, yang membekukan surat keputusan pengangkatan PPS dan menunda pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang sedianya dilakukan pekan ini.
Di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, beberapa agenda yang ditunda, antara lain pelantikan PPS, pembentukan petugas pemutakhiran daftar pemilih, dan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih.
Komisioner KPU Purbalingga Andri Supriyanto mengatakan, memang dalam surat edaran menyebutkan, bagi daerah yang tidak terlalu terdampak dapat melanjutkan tahapan pilkada. Namun, setelah dikaji lebih mendalam ternyata di Purbalingga tidak memungkinkan melanjutkan tahapan.
Penundaan pelantikan anggota PPS juga terjadi di lima kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT). Lima kabupaten itu ialah Ngada, Manggarai Barat, Manggarai, Sumba Barat, dan Timor Tengah Utara. Penundaan serupa terjadi di Kalimantan Tengah, Riau, dan Tuban (Jawa Timur).
Sementara itu, dua event besar di Sumatra Selatan juga ditunda, yakni Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat provinsi yang akan digelar di Kota Prabumulih, pada 3-10 April mendatang, dan Jelajah Alam Serasan Seandanan ke-19 di Ogan Komering Ulu Selatan. (RF/MG/LD/PO/SS/RK/YK/DW/DY/N-1)
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator yang dihitung dari sedikitnya 73.256 kelurahan/desa di 36 provinsi.
KPU Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung (Babel) melantik 243 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pilkada serentak 2024.
Target pendaftar PPK adalah dua kali jumlah kebutuhan, dengan 10-15 orang pendaftar di setiap kecamatan.
Pengumuman pendaftaran dibuka mulai tanggal 2 hingga 6 Mei 2024, sementara penerimaan berkas pendaftaran calon anggota PPS dilaksanakan dari 2 hingga 8 Mei 2024.
KPU menyebut total petugas pemilu 2024 yakni anggota KPPS, PPK, dan PPS yang meninggal dunia sebanyak 181 orang, yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit sebanyak 4.770 orang.
SELAMA tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Barat (Sumbar) mencatat ada 6 petugas dilaporkan meninggal dunia, dan 50 petugas yang jatuh sakit.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved