Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) di daerah langsung menghentikan proses tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) terkait dengan pandemi virus korona. Penghentian dilakukan sesuai surat edaran KPU Pusat tentang penundaan tahapan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
Keputusan itu membuat beberapa agenda kegiatan yang telah direncanakan ditunda dan dibatalkan. Bahkan di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang seharusnya mulai bekerja kemarin, terpaksa dirumahkan dahulu sampai batas waktu yang belum ditentukan.
“Seharusnya hari ini (kemarin) mereka sudah mulai kerja, sesuai tahapan PKPU. Tapi karena ada surat edaran KPU untuk menunda tahapan, jadi mereka sementara ini mereka dirumahkan,” kata Ketua KPU Bangka Barat, Pardi.
Menurutnya, dengan adanya keputusan KPU RI, masa jabatan PPS yang dilantik beberapa waktu lalu akan diatur kembali.
Hal serupa terjadi di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, yang membekukan surat keputusan pengangkatan PPS dan menunda pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang sedianya dilakukan pekan ini.
Di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, beberapa agenda yang ditunda, antara lain pelantikan PPS, pembentukan petugas pemutakhiran daftar pemilih, dan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih.
Komisioner KPU Purbalingga Andri Supriyanto mengatakan, memang dalam surat edaran menyebutkan, bagi daerah yang tidak terlalu terdampak dapat melanjutkan tahapan pilkada. Namun, setelah dikaji lebih mendalam ternyata di Purbalingga tidak memungkinkan melanjutkan tahapan.
Penundaan pelantikan anggota PPS juga terjadi di lima kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT). Lima kabupaten itu ialah Ngada, Manggarai Barat, Manggarai, Sumba Barat, dan Timor Tengah Utara. Penundaan serupa terjadi di Kalimantan Tengah, Riau, dan Tuban (Jawa Timur).
Sementara itu, dua event besar di Sumatra Selatan juga ditunda, yakni Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat provinsi yang akan digelar di Kota Prabumulih, pada 3-10 April mendatang, dan Jelajah Alam Serasan Seandanan ke-19 di Ogan Komering Ulu Selatan. (RF/MG/LD/PO/SS/RK/YK/DW/DY/N-1)
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator yang dihitung dari sedikitnya 73.256 kelurahan/desa di 36 provinsi.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, melantik 162 petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilu 2024 mendatang.
BALAI Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Jakarta melaksanakan translokasi 13 elang dari berbagai jenis, yang berstatus dilindungi ke Pusat Penyelematan Satwa (PPS) Alobi, Bangka Belitung.
Kedua petugas PPS menjalani rawat inap di Puskesmas Sukodadi
Keempat petugas TPS disebut tidak memiliki inisiatif berkonsultasi dengan pimpinan di atasnya. Padahal secara struktural, harus berkonsultasi dulu sebelum memutuskan sesuatu di TPS
Minimnya pendaftar PPS, diduga karena efek penyelelengaraan pemilihan legislatif 2019 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved