Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) di daerah langsung menghentikan proses tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) terkait dengan pandemi virus korona. Penghentian dilakukan sesuai surat edaran KPU Pusat tentang penundaan tahapan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
Keputusan itu membuat beberapa agenda kegiatan yang telah direncanakan ditunda dan dibatalkan. Bahkan di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang seharusnya mulai bekerja kemarin, terpaksa dirumahkan dahulu sampai batas waktu yang belum ditentukan.
“Seharusnya hari ini (kemarin) mereka sudah mulai kerja, sesuai tahapan PKPU. Tapi karena ada surat edaran KPU untuk menunda tahapan, jadi mereka sementara ini mereka dirumahkan,” kata Ketua KPU Bangka Barat, Pardi.
Menurutnya, dengan adanya keputusan KPU RI, masa jabatan PPS yang dilantik beberapa waktu lalu akan diatur kembali.
Hal serupa terjadi di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, yang membekukan surat keputusan pengangkatan PPS dan menunda pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang sedianya dilakukan pekan ini.
Di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, beberapa agenda yang ditunda, antara lain pelantikan PPS, pembentukan petugas pemutakhiran daftar pemilih, dan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih.
Komisioner KPU Purbalingga Andri Supriyanto mengatakan, memang dalam surat edaran menyebutkan, bagi daerah yang tidak terlalu terdampak dapat melanjutkan tahapan pilkada. Namun, setelah dikaji lebih mendalam ternyata di Purbalingga tidak memungkinkan melanjutkan tahapan.
Penundaan pelantikan anggota PPS juga terjadi di lima kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT). Lima kabupaten itu ialah Ngada, Manggarai Barat, Manggarai, Sumba Barat, dan Timor Tengah Utara. Penundaan serupa terjadi di Kalimantan Tengah, Riau, dan Tuban (Jawa Timur).
Sementara itu, dua event besar di Sumatra Selatan juga ditunda, yakni Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat provinsi yang akan digelar di Kota Prabumulih, pada 3-10 April mendatang, dan Jelajah Alam Serasan Seandanan ke-19 di Ogan Komering Ulu Selatan. (RF/MG/LD/PO/SS/RK/YK/DW/DY/N-1)
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Ida menegaskan, pengeluaran tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan wakil-wakilnya.
KIP Pusat memutuskan bahwa ijazah Jokowi merupakan informasi terbuka setelah mengabulkan sengketa informasi yang dimohonkan Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi.
Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator yang dihitung dari sedikitnya 73.256 kelurahan/desa di 36 provinsi.
KPU Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung (Babel) melantik 243 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pilkada serentak 2024.
Target pendaftar PPK adalah dua kali jumlah kebutuhan, dengan 10-15 orang pendaftar di setiap kecamatan.
Pengumuman pendaftaran dibuka mulai tanggal 2 hingga 6 Mei 2024, sementara penerimaan berkas pendaftaran calon anggota PPS dilaksanakan dari 2 hingga 8 Mei 2024.
KPU menyebut total petugas pemilu 2024 yakni anggota KPPS, PPK, dan PPS yang meninggal dunia sebanyak 181 orang, yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit sebanyak 4.770 orang.
SELAMA tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Barat (Sumbar) mencatat ada 6 petugas dilaporkan meninggal dunia, dan 50 petugas yang jatuh sakit.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved