Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
SELAMA tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Barat (Sumbar) mencatat ada 6 petugas dilaporkan meninggal dunia, dan 50 petugas yang jatuh sakit.
"Enam petugas meninggal dunia seminggu sebelum pencoblosan pada Rabu, 14 Februari 2024. Lalu, seminggu setelah pencoblosan, 50 orang petugas dilaporkan jatuh sakit diduga karena mengalami kelelahan saat bertugas," ujar Komisioner KPU Sumbar Jons Manedi, Rabu (21/2).
Dikatakannya, petugas tersebut mayoritas tumbang karena beban kerja yang berat. Mereka terdiri dari 1 orang PPK, 7 orang PPS, 35 orang KPPS, dan 7 orang gastib yang tersebar di 9 kabupaten/kota.
Baca juga : 84 Petugas Pemilu Meninggal, Baru 4 Orang Dikirim Santunan
"Selama tahapan ada 6 petugas meninggal dunia dan 50 petugas jatuh sakit. Namun, tidak semuanya akibat karena kelelahan karena ada juga yang akibat hal lainnya di luar kegiatan pemilu," ujarnya.
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Hubungan, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Sumbar itu mengatakan, enam petugas yang meninggal dunia tersebut dua diantaranya diketahui meninggal di luar kegiatan pemilu, dan empat lainnya dalam kegiatan pemilu.
"Semua petugas memang karena kelelahan setelah melaksanakan tugas sebagai petugas dalam kegiatan pemilu. Ada yang sampai harus mendapatkan perawatan di puskesmas dan rumah sakit, ada juga yang hanya cukup berobat jalan saja. Semuanya kini telah kembali sehat," tandasnya. (Z-4)
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Pemulihan bagi Saudah harus mencakup aspek kesehatan, psikologis, hingga jaminan sosial, mengingat status korban sebagai kelompok rentan.
Wawan menegaskan LPSK telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat guna memastikan perlindungan terhadap korban berjalan optimal.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
MENTERI Pekerjaan Umum (PU) RI, Dody Hanggodo meninjau langsung ruas jalan Malalak–Bukittinggi di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatta Barat (Sumbar), Rabu (28/1).
Grup UT akan terus memantau perkembangan situasi di wilayah terdampak serta memperkuat sinergi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved