Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
Masyarakat diimbau tenang dan tidak melakukan aksi-aksi berlebihan terkait terus menyebarnya virus korona (COVID-19) di Tanah Air. Selain diminta tidak panik, warga diimbau agar tidak gegabah dalam bertindak terutama jika akhirnya justru merugikan orang lain.
Hal ini disampaikan unsur masyarakat di Jawa Barat yang tergabung dalam Forum Antipolitisasi Korona (Fapoc) yang menyampaikan pendapatnya di depan Gedung Sate, Bandung, Kamis (12/3). Menurut koordinator Fapoc Idham Kholid, demonstran berasal dari berbagai unsur, yaitu masyarakat umum, mahasiswa, siswa, dan aktivis.
Idham meminta masyarakat tidak perlu panik meski wabah ini belum berakhir. "Jangan sampai ada kepanikan di masyarakat. Hari ini terjadi kepanikan," katanya.
Menurut Idham, kepanikan terlihat dari mulai menghilangnya masker dan cairan pencuci tangan di pasaran. Ini terjadi karena masyarakat memiliki rasa takut yang berlebihan.
"Kita lihat di apotek-apotek, masker mahal, hand sanitizer susah," lanjutnya. Selain itu, kepanikan warga terlihat dari penimbunan sejumlah bahan makanan.
Bahkan ada hal lain yang membuat Idham khawatir, yaitu adanya sebagian warga yang menghindar dari berjabat tangan akibat ketakutan tertular virus korona. "Warga Sunda yang dikenal someah hade ka semah (ramah terhadap tamu), berubah jadi panik. Saling mencurigai. Salaman saja tidak mau," katanya.
Baca juga: Fokus Layani Pasien Rujukan, RSHS Bandung belum Layani Cek Korona
Oleh karena itu, Idham meminta pemerintah untuk lebih cermat dalam mengatasi persoalan ini. Menurutnya, para pemangku kebijakan jangan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang justru semakin menambah kepanikan di masyarakat.
"Yang mesti panik itu pejabat. Yang mesti mikir itu pemerintah. Bukan kita. Warga jadi panik akibat kesalahan komunikasi mereka (pemerintah). Mereka harus mengakui ada kesalahan," tegasnya.
Dia juga mengkritisi sikap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menaikkan status kesiagaan terkait wabah ini. "Beberapa pernyataan pejabat publik, khususnya Gubernur Jawa Barat yang menyatakan Jabar siaga I. Ini menimbulkan kepanikan. Ini jadi bukti Pemprov Jabar gagal mengantisipasi korona. Padahal kan wabahnya sudah lama, tapi justru kasus korona pertama di Indonesia ada di Jawa Barat," papar Idham.
Di tempat yang sama, pengunjuk rasa dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Bandung, Rony Hermawan meminta pemerintah agar lebih maksimal dalam menenangkan masyarakat. Pelajar kelas XII SMK Adimyati Bandung ini juga meminta warga tidak melakukan hal-hal yang berlebihan. "Tetap tenang. Jangan panik, apalagi mengambil keuntungan," kata pelajar berusia 17 tahun tersebut. (OL-14)
Hasil analisis BMKG menunjukkan episenter gempa berada pada koordinat 6,88 Lintang Selatan dan 107,79 Bujur Timur, atau sekitar 14 kilometer timur Kota Bandung
Grand Pasundan Convention Hotel berpartisipasi dalam pameran Heritage Wedding Bride 2026 di BCC Bandung, menawarkan beragam venue pernikahan dan promo wedding package menarik.
Cuaca ekstrem berupa hujan lebat yang mengguyur wilayah Bandung Barat selama dua hari berturut-turut memicu pergeseran tanah skala besar.
Operasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
Kegiatan lari santai ini dimulai sejak pukul 05:30 WIB dengan titik start dan finish di pelataran Vasaka Maison Bandung, Jl. Asia Afrika No. 55, Bandung.
Runtuhan rumpun bambu menutup akses Jalan Kolonel Masturi, tepatnya di Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (24/1).
RIBUAN warga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, terdampak bencana banjir. Sejumlah warga terpaksa harus mengungsi.
Operasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
Dari kuota 29.372 calon jemaah haji, tercatat 29.613 jemaah telah menyelesaikan pelunasan Bipih hingga tahap ketiga yang berlangsung pada 20 hingga 23 Januari 2026.
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved