Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
SAAT Musyawarah Daerah Partai Golkar di sejumlah provinsi berjalan lancar, kegiatan serupa di Maluku Utara tidak juga terlaksana. Empat tanggal yang direncanakan dewan pengurus daerah selalu dimentahkan dewan pengurus pusat partai.
"Yang terakhir, kami sudah mengajukan rencana untuk menggelar musda pada 9-10 Maret. Namun, Minggu (8/3) malam, kami mendapat surat dari DPP yang menyatakan musda diundur lagi pada 17 Maret nanti," ungkap Sekretaris Partai Golkar Maluku Utara Arifin Jafar, kemarin.
Sebelumnya, DPD menjadwalkan musda digelar pada 1-3 Maret. Namun, DPP meminta ditunda pada 4-5 Maret. Saat waktunya tiba, kembali DPP menyurati DPD untuk menundanya pada 9-10 Maret. Untuk ketiga kalinya, ditunda lagi hingga 17 Maret. "Apa pun keputusan DPP, kami telah siap melaksanakannya, kapan saja," tambah Arifin.
Dalam Musda ke-6 Partai Golkar Maluku Utara, salah satu agenda utamanya ialah memilih Ketua DPD. Dua kader siap berebut kursi itu, yakni Ketua DPD saat ini, Alien Mus, dan Bupati Halmahera Tengah, Edi Langkara. (HI/N-2)
Sarah Nuraini Siregar dari BRIN menyoroti penggunaan istilah "oknum" untuk anggota polisi, menegaskan tindakan individu mencerminkan institusi.
Penanganan kasus dipastikan berjalan paralel, baik dari sisi tindak pidana umum maupun pelanggaran kode etik profesi Polri.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Proses hukum terhadap tersangka, yang merupakan oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS, harus dilakukan secara terbuka tanpa ada upaya menutupi fakta.
Kementerian PPPA tengah melakukan koordinasi dengan dinas setempat terkait kasus anak berinisial AT (14) yang dianiaya oleh anggota Brimob di Tual, Maluku, hingga meninggal dunia.
Kementerian PPPA memastikan koordinasi dengan dinas setempat dan kepolisian terkait kasus anak meninggal dunia diduga akibat kekerasan oknum Brimob di Kota Tual, Maluku.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Adies Kadir yang kini menjadi calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengundurkan diri dari Partai Golkar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved