Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
RATUSAN warga Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, harus dievakuasi sementara ke tempat pengungsian yang berlokasi di Gereja Rehobot.
Evakuasi warga disebabkan kekhawatiran terhadap ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayahnya.
"Awan hitam besar berada di area Tembagapura, karena ada sekelompok orang yang mengganggu dan kita akan hadapi," ujar Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw, lewat keterangan tertulis, Senin (9/3).
Paulus menyampaikan keprihatinan atas situasi tersebut. Pihaknya berjanji akan menindak tegas perbuatan KKB.
"Sebagai aparat yang bertanggung jawab untuk keselamatan dan keamanan masyrakat, kami akan sungguh-sungguh menindak tegas kelompok KKB," tegas Paulus.
Baca juga: Kontak Senjata dengan Aparat, Satu Anggota KKB Papua Tewas
Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengatakan pihaknya akan mengantar warga ke keluarga masing-masing di wilayah Timika. Pun, warga yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan dilayani.
"Setelah aman, kita akan antar kembali ke kampung masing-masing. Dan kembali ke kampung sudah memiliki KTP," imbuh Johannes.
Johannes menjelaskan warga Distrik Tembagapura yang dievakuasi berasal dari Kampung Opitawak, Kimbeli, Banti 1 dan Banti 2. Mereka akan diantar ke Kota Timika dengan menggunakan kendaraan milik TNI, Polri dan Pemerintah Kabupaten Mimika.
Hingga Senin (9/3), tercatat 917 warga dari Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, telah dievakuasi ke Kota Timika. Warga yang mengungsi berasal dari empat kampung yakni Kampung Longsoran, Kampung Batu Besar, Kampung Kimbeli dan dari Kampung Banti.(OL-11)
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Pemda juga diminta untuk meningkatkan realisasi belanja daerah sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor swasta.
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi UU TNI.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan Presiden Prabowo Subianto selama 100 hari menjabat tak mengekang kebebasan masyarakat sipil.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Aria mengungkapkan tantangan demokrasi Indonesia pada pemerintahan Prabowo ke depan semakin berat, khususnya dalam memulihkan integritas kelembagaan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved