Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 45 orang saksi telah diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang, Jawa Barat dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Penerimaan Dana Peningkatan Mutu Manajeman Sekolah (PMMS) dan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) di tahun 2015-2016 di SMKN 2 Karawang.
"Saat ini Kejari Karawang sudah memeriksa sebanyak 45 saksi," ungkap Kepala Kejari Karawang Rohayatie melalui Kasipidsus Prasetyo Budi Utoyo kepada Media Indonesia, Kamis (6/2).
Prasetyo menjelaskan pemeriksaan puluhan saksi tersebut seputar pengelolaan, pendistribusian dan penerimaan BOS, PMMS dan BPMU tahun 2015-2016 senilai Rp7 miliar.
"Kita juga masih akan memanggil sejumlah saksi lainnya," kata Prasetyo.
Sementara itu untuk kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) Dinas Pertanian senilai Rp9,2 miliar, lanjut Prasetyo, pihaknya telah memeriksa saksi dari Dinas Pertanian dan sejumlah kelompok tani.
baca juga: Harga Cabai di Temanggung Diprediksi Tetap Tinggi Hingga Lebaran
"Saksi-saksinya masih terus kami periksa kaitan penggunaan DAK. Saat ini pemeriksaan masih terus secara maraton dalam dua kasus ini. Nanti setelah pemeriksaan saksi-saksi yang diperlukan dan alat bukti lain telah diperoleh, tentu akan mengarah kepada siapa tersangkanya," ucapnya.
Prasetyo menegaskan dalam penanganan kasus tersebut, siapa saja yang ditelepon dan mengaku sebagai institusi kejaksaan dengan meminta sejumlah uang, untuk segera melapor ke Kejaksaan atau langsung kepada kepolisian. (OL-3)
Hakim juga menegaskan pentingnya pemulihan hak-hak terdakwa, termasuk kedudukan, harkat, serta martabatnya di mata hukum.
Pertemuan itu diduga kuat menjadi pemicu lahirnya diskresi pembagian rata kuota tambahan.
Para tersangka diduga membagi kuota tersebut secara sepihak dengan komposisi 50:50.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negara Jakarta Pusat pada hari ini, Senin (30/3/2026), dengan agenda pemeriksaan ahli dari jaksa penuntut umum (JPU).
KPK memberi status tahanan rumah pada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menuari sorotan. tidak sejalan dengan karakter kasus korupsi besar yang ditangani dan penegakan hukum
Dana BOS tersebut dialokasikan untuk 31 ribu Raudhatul Athfal (RA) sebesar Rp428 miliar, serta Rp4,1 triliun bagi 52 ribu madrasah swasta di seluruh Indonesia.
Pemotongan dana BOS ini memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan pembelajaran, terutama kebutuhan praktik siswa.
Perlu segera adanya revisi regulasi yang mengatur soal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar mencakup semua sekolah termasuk sekolah swasta secara menyeluruh.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengingatkan pemerintah agar memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh guru
Kemendikdasmen akan membuat proses transparansi dengan menerbitkan data daya tampung sekolah khususnya untuk sekolah negeri.
Sudah ada sekitar 7 ribu guru honorer yang mendapatkan pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan mendapatkan penempatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved