Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
UNTUK mendekatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan (access for justice), Pengadilan Negeri Subang, Jawa Barat meluncurkan program e-litigasi, Kamis (6/2). Ketua PN Subang, R Hendral mengatakan e-litigasi merupakan kelanjutan dari e-court yaitu digitalisasi persidangan. Program ini dimaksudkan untuk menciptakan pelayanan peradilan yang mudah, cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan sidang di Pengadilan secara elektronik.
Melalui e-litigasi, persidangan yang biasanya dilaksanakan di ruang persidangan nantinya sebagian dialihkan menjadi persidangan secara elektronik. Mulai dari pemanggilan para pihak, persidangan, sampai pada penyampaian salinan putusan.
"Sesuai dengan instruksi dari Ketua Mahkamah Agung, e-litigasi diterapkan oleh seluruh pengadilan tingkat pertama di Indonesia," kaya Hendral.
Ia menambahkan PN Subang telah menetapkan pilot project di Kecamatan Purwadadi, Kecamatan Pamanukan dan Kecamatan Cisalak. Lebih jauh R. Hendral menyebutkan peningkatan pelayanan PN Subang tidak hanya terbatas pada hadirnya e-litigasi. Melainkan hadirnya layanan PN Subang di seluruh kecamatan Kabupaten Subang melalui pojok Pengadilan Negeri di setiap kantor kecamatan. Tidak hanya terbatas pada perkara perdata melainkan sinkronisasi dengan perkara pidana, yaitu pihak Kejaksaan Negeri maupun Polres Subang, sehingga saksi untuk perkara tindak pidana ringan tidak perlu hadir di sidang pengadilan. Saksi cukup memberikan keterangan melalui layanan teleconference dari kantor Polsek.
Peluncuran juga dilakukan melalui video teleconference di 5 (lima) tempat berbeda yaitu Kecamatan Purwadadi, Kecamatan Pamanukan dan Kecamatan Cisalak, serta Kantor Kejari Subang dan Polres Subang. Dalam video teleconference ini dilakukan oleh Wakil Ketua PN Subang Derman P. Nababan dengan Wakil Bupati Subang, Agus Maskur Rosyadi, dan Camat Purwadadi dan beberapa camat yang berdekatan, serta seluruh jajaran kepala desa.
baca juga: DBD Mulai Merebak di Cianjur, 25 Orang Positif
Sementara, Bupati Kabupaten Subang, Ruhimat mengatakan Pemkab Subang g sangat mendukung program Pengadilan Negeri Subang dengan adanya layanan e-litigasi karena sangat selaras dengan program JAWARA NEGARA. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa langkah yang diambil oleh Pengadilan Negeri Subang dalam melayani masyarakat pencari keadilan sangat bernilai positif. Bagaikan gayung bersambut, yang muaranya adalah peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat.
"Pemerintah Kabupaten Subang sangat mengapresiasi kegiatan ini, dan akan terus membantu PN Subang dalam mensukseskan kegiatan dimaksud agar berjalan efektif dan efisien. Demi memudahkan masyarakat Subang mencari keadilan," kata Ruhimat. (OL-3)
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Perkara ini bermula dari hubungan kerja sama bisnis di bidang pemasaran asuransi. Pada 6 Agustus 2018,
Menjelang persidangan, Ammar Zoni tampak percaya diri. Ia bahkan menyatakan keyakinannya akan segera bebas dari jeratan hukum.
Efektivitas waktu menjadi pertimbangan utama di balik kebijakan penangkapan tanpa izin tersebut.
Plea bargain merupakan mekanisme baru yang mengatur pengakuan bersalah terdakwa dalam proses persidangan dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam KUHAP.
Konsistensi etik merupakan fondasi utama kehakiman yang tidak boleh dikompromikan meski berada dalam pusaran kepentingan.
ASN di Jatim diajak membangun kebijakan yang cerdas dan berdampak melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) berkualitas serta pemanfaatan teknologi digital.
Peluncuran aplikasi ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat transformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
Capaian ini menempatkan Sumedang sebagai salah satu daerah dengan kualitas pelayanan publik yang dinilai sangat baik
Fungsi paling mendasar dari ASN Digital adalah sebagai hub atau pusat kendali layanan.
Ia mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan 2026 sebagai momentum peningkatan kinerja, integritas, dan profesionalisme dalam melayani masyarakat Kabupaten Bekasi.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid meraih penghargaan Outstanding Public Service Innovations (OPSI) KIPP Tahun 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved