Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
UNTUK mendekatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan (access for justice), Pengadilan Negeri Subang, Jawa Barat meluncurkan program e-litigasi, Kamis (6/2). Ketua PN Subang, R Hendral mengatakan e-litigasi merupakan kelanjutan dari e-court yaitu digitalisasi persidangan. Program ini dimaksudkan untuk menciptakan pelayanan peradilan yang mudah, cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan sidang di Pengadilan secara elektronik.
Melalui e-litigasi, persidangan yang biasanya dilaksanakan di ruang persidangan nantinya sebagian dialihkan menjadi persidangan secara elektronik. Mulai dari pemanggilan para pihak, persidangan, sampai pada penyampaian salinan putusan.
"Sesuai dengan instruksi dari Ketua Mahkamah Agung, e-litigasi diterapkan oleh seluruh pengadilan tingkat pertama di Indonesia," kaya Hendral.
Ia menambahkan PN Subang telah menetapkan pilot project di Kecamatan Purwadadi, Kecamatan Pamanukan dan Kecamatan Cisalak. Lebih jauh R. Hendral menyebutkan peningkatan pelayanan PN Subang tidak hanya terbatas pada hadirnya e-litigasi. Melainkan hadirnya layanan PN Subang di seluruh kecamatan Kabupaten Subang melalui pojok Pengadilan Negeri di setiap kantor kecamatan. Tidak hanya terbatas pada perkara perdata melainkan sinkronisasi dengan perkara pidana, yaitu pihak Kejaksaan Negeri maupun Polres Subang, sehingga saksi untuk perkara tindak pidana ringan tidak perlu hadir di sidang pengadilan. Saksi cukup memberikan keterangan melalui layanan teleconference dari kantor Polsek.
Peluncuran juga dilakukan melalui video teleconference di 5 (lima) tempat berbeda yaitu Kecamatan Purwadadi, Kecamatan Pamanukan dan Kecamatan Cisalak, serta Kantor Kejari Subang dan Polres Subang. Dalam video teleconference ini dilakukan oleh Wakil Ketua PN Subang Derman P. Nababan dengan Wakil Bupati Subang, Agus Maskur Rosyadi, dan Camat Purwadadi dan beberapa camat yang berdekatan, serta seluruh jajaran kepala desa.
baca juga: DBD Mulai Merebak di Cianjur, 25 Orang Positif
Sementara, Bupati Kabupaten Subang, Ruhimat mengatakan Pemkab Subang g sangat mendukung program Pengadilan Negeri Subang dengan adanya layanan e-litigasi karena sangat selaras dengan program JAWARA NEGARA. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa langkah yang diambil oleh Pengadilan Negeri Subang dalam melayani masyarakat pencari keadilan sangat bernilai positif. Bagaikan gayung bersambut, yang muaranya adalah peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat.
"Pemerintah Kabupaten Subang sangat mengapresiasi kegiatan ini, dan akan terus membantu PN Subang dalam mensukseskan kegiatan dimaksud agar berjalan efektif dan efisien. Demi memudahkan masyarakat Subang mencari keadilan," kata Ruhimat. (OL-3)
Zaenur juga menyebut dalam praktik penanganan perkara di KPK, penetapan tersangka yang diikuti penahanan kerap dilakukan ketika perkara dinilai sudah siap.
Majelis Hakim menyatakan bahwa Junaidi Saibih tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana obstruction of justice sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum.
Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) ajukan praperadilan lawan KPK. Kuasa hukum sebut penetapan tersangka korupsi kuota haji tidak sah & kurang bukti.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
Kerry Adrianto Riza, saksi mahkota dalam kasus korupsi tata kelola minyak, membantah tekanan dari ayahnya atau Irawan Prakoso terkait kontrak sewa terminal BBM OTM dengan Pertamina.
Febri menegaskan, setiap rumusan tindak pidana harus disusun secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir.
Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan harapan publik.
Sekda Rejang Lebong Iwan Sumantri memastikan pelayanan publik tetap normal pasca-OTT KPK terhadap Bupati Muhammad Fikri Thobari terkait dugaan suap proyek.
Ia menegaskan, dinamika yang terjadi di Kabupaten Pekalongan tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan, utamanya pelayanan kepada masyarakat.
Data Center menuntut operasi tanpa henti (zero downtime). Sebagai infrastruktur kritis, kecenderungan ancaman dan risiko harus ditangani dengan teliti sejak dini.
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Pada 2025, Jawa Timur mencatatkan skor kinerja pelayanan publik terbaik nasional dengan angka 4,75 dari skala 5.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved