Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
GUBERNUR NTT Viktor Laiskodat mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) bersikap netral pada perhelatan pilkada serentak 2020. ASN yang tidak netral dalam menyikapi konstelasi pilkada, berpotensi terkena pidana. Ketidaknetralan bisa dalam bentuk kampanye atau melakukan tindakan yang merugikan maupun menguntungkan salah satu pasangan calon yang berlaga di pilkada.
"Saya minta kepada seluruh jajaran ASN untuk bersikap netral dalam menyikapi konstelasi politik di sembilan kabupaten di NTT," kata Laiskodat saat memimpin apel di halaman gedung Sasando Kantor Gubernur di Jalan El Tari 52 Kupang, Senin (3/2).
Menurutnya, dari sembilan kabupaten, tiga kabupaten di antaranya dianggap sebagai daerah rawan yakni Timor Tengah Utara, Manggarai, dan Sumba Barat. Kabupaten lainnya yang juga menggelar pilkada ialah Malaka, Belu, Ngada, Manggarai Barat, Sabu Raijua, dan Sumba Timur.
"Karena itu, ASN harus netral," tandasnya.
Sebaliknya, ASN diminta mendukung agar penyelenggaran pilkada di daerah itu sukses. Mereka juga diminta mendukung program nasional lainnya yakni Sensus Penduduk 2020. Menurutnya, sensus penduduk harus didukung agar bisa diketahui populasi pendudukIndonesia maupun di NTT.
"Kita harus terlibat secara aktif. Sehingga kita tahu populasi penduduk di NTT maupun di Indonesia. Sekarang populasi penduduk di dunia sebanyak 7,7 miliar orang," ucapnya.
baca juga: Polisi Sita 10 Kg Sabu dan 5.500 Ekstasi di Sumut
Apel dihadiri Wakil Gubernur NTT Josef A. Nae Soi, Sekda Benediktus Polo Maing, dan seluruh pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov NTT serta ratusan ASN dan sejumlah ASN yang akan memasuki masa purna. (OL-3)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved