Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Suhartiyono mengatakan kelompok Sunda Empire memiliki anggota dengan jumlah sekitar 1.000 orang.
"Jumlah anggotanya secara pasti kita belum tahu, mungkin kurang lebih sekitar 1.000 anggota, sampai saat ini penyidik masih dalam pemeriksaan," kata Hendra saat penetapan status tersangka kasus Sunda Empire di Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (28/1).
Baca juga: Said Aqil Siroj Tuding HTI di Balik Sunda Empire
Akan tetapi, Hendra memastikan menyebut Sunda Empire tidak memiliki modus serupa dengan Keraton Agung Sejagat yang memungut iuran anggotanya dengan iming-iming kekayaan.
"Dari saksi dan dari tersangka tidak ada pungutan (iuran), ini kita masih dalami," ujar Hendra.
Baca juga: Roy Suryo Polisikan Sunda Empire karena Hoaks PBB dan NATO
Berdasarkan keterangan tersangka, kata dia, Sunda Empire tidak memiliki markas, singgasana, maupun tempat rapat seperti fenomena yang terjadi di Keraton Agung Sejagat, Purworejo.
Baca juga: Petinggi Sunda Empire Kerap Adakan Pertemuan di Brebes
Polisi telah menetapkan tiga orang petinggi Sunda Empire sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong. Kabidhumas Polda Jabar Kombes Saptono Erlangga mengatakan tiga tersangka itu ialah Nasri Banks sebagai perdana menteri, Raden Ratna Ningrum sebagai ratu agung, dan Ki Ageng Ranggasasana sebagai sekretaris jenderal.
Ketiga tersangka petinggi Sunda Empire itu dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.
Polisi menjerat mereka dengan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong dan menyiarkan kabar yang tidak pasti.
"Sunda Empire ini merupakan penyebaran berita bohong yang sengaja untuk membuat keonaran di masyarakat atau dengan sengaja menyebarkan berita yang tidak pasti," kata Saptono. (X-15)
Tim yang telah dibentuk sejak 11 November 2025 ini dijadwalkan bertugas hingga 13 Januari 2026
Asep menekankan bahwa pencapaian target PAD tidak bisa dilakukan oleh Bapenda sendirian.
Langkah strategis ini bertujuan meminimalkan konflik agraria serta mencegah eskalasi bencana lingkungan di wilayah Jawa Barat.
Dedi menyatakan bahwa inventarisasi dan penetapan batas sempadan oleh Kementerian PU akan menjadi "senjata" bagi pemerintah daerah untuk melakukan penegakan hukum secara tegas.
Faris menyatakan pesimisme terhadap upaya islah yang telah dilakukan.
Tepung kemasan bermerek membuat produk disukai pembeli dari berbagai wilayah
Lord Rangga yang memiliki nama asli Edi Raharjo, 55, meninggal dunia Rabu pagi di Rumah Sakit Mutiara Bunda Tanjung, Brebes, akibat penyakit paru yang dideritanya.
Dalang Wayang Golek asal Jabar Kosasih Sunarya menilai Erick memiliki kepedulian tinggi terhadap kebudayaan.
RK diperiksa oleh Subdit Kamneg lantaran yang bersangkutan mengaku sebagai Jenderal dari Kekaisaran Sunda Nusantara.
DJAKA Rumantaka secara hukum sudah mengantongi sertifikat lahan dan memenangi gugatan di pengadilan atas lahan seluas 6.827 meter persegi di Kelurahan/Kecamatan Cigugur,
Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat meminta agar majelis hakim menolak nota keberatan kuasa hukum Sunda Empire.
Dua anak petinggi Sunda Empire yang berinisial FR dan LR itu, kata Suharja, divonis penjara 1 tahun dan 5 bulan karena penggunaan paspor palsu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved