Lagi, Muncul Kesultanan Selacau Patrakusumah di Tasikmalaya

SETELAH dihebohkan kehadiran Keraton Agung Sejagat di Purworejo dan Sunda Empire di Bandung, kini muncul Kesultanan Selacau Tunggul Rahayu di Kecamatan Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Selama ini, kesultanan tersebut hidup berdampingan dengan pemerintah daerah sejak tahun 2004. Kesultanan tersebut didirikan oleh Rohidin, 40, warga Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya.

Ia mengaku sebagai keturunan ke-9 dari Raja Padjadjaran Surawisesa dengan gelar Sultan Patra Kusumah VIII. Keberadaan kesultanan ini telah diketahui sejak lama oleh masyarakat sekitar dan memiliki lokasi pusat kesultanan semacam istana yang berdiri megah.

Kesultanan Selacau selama ini mengklaim telah mendapatkan legalitas fakta sejarah yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di tahun 2018 sebagai putusan warisan kultur budaya peninggalan sejarah Kerajaan Padjadjaran di masa kepemimpinan Raja Surawisesa.

"Selacau punya dua literatur leluhur yang saya ajukan pada tahun 2004 sampai akhirnya tahun 2018 keluar putusan warisan kultur budaya peninggalan sejarah di kepemimpinan Surawisesa. Fakta sejarah dikeluarkan oleh Lembaga PBB, pertama nomor warisan dan izin pemerintahan kultur. Kedua izin referensi tentang keprajuritan, lisensinya seni dan budaya," kata Rohidin alias Sultan Patra Kusumah VIII di kediamannya, Sabtu (18/1).
 
Rohidin mengatakan apa yang dilakukan kesultanannya merupakan aplikasi nyata dalam upaya melestarikan warisan leluhur dan sebagai keturunan dari Kerajaan Padjadjaran era kepemimpinan Surawisesa. Selama ini, kesultanan yang dipimpinnya bisa berbentuk yayasan hingga kabinet laiknya kerajaan dan memiliki batas teritorial. Kesultanan ini telah berdiri dari wilayah Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan Pangandaran bagian Selatan.

"Kami dari kesultanan tentunya NKRI sebagai harga mati dan kami warga Negara Indonesia. Kesultanan adalah upaya untuk melestarikan kebudayaan saja karena selama ini sebagai penggiat budaya. Dari kesultanan ini, kami juga memiliki kabinet menteri berjumlah 6 orang dan deputi serta pejabat daerah," tuturnya.

Baca juga:  Polisi Ungkap Raja Keraton Agung Sejagat Punya Utang Rp1,3 Miliar

Menurutnya, kesultanan yang dipimpinnya memiliki kabinet yang baru disahkan sejak tahun 2018 pascamendapatkan legalitas dari keputusan PBB. Penamaan struktur organisasinya seperti Mangkubumi untuk setingkat menteri-menteri dan pemimpin di tingkat kabupaten adalah Tumenggung atau Demak.

"Dalam kesultanan ini kita ada yang namanya Menteri Luar Negeri, Menteri Kesejahteraan, Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Menteri Perhubungan. Selain menteri, kami juga memiliki deputi dan mereka semuanya memiliki tugas masing-masing tetapi Kesultanan Selacau itu bukan negara di dalam negara," tegasnya.

Kesultanan Selaco atau Selacau memiliki sumber uang berasal dari Grantor M Bambang Utomo dan keuangan tersebut berbeda dengan kasus Keraton Agung Sejagat yang meminta kepada orang bawahannya. Ia mengklaim selama kepemimpinannya mampu menyejahterakan orang-orang di bawahnya termasuk para pejabat-pejabat kesultanan.

"Kesultanan Selacau telah memiliki sumber pendanaan sendiri yang berasal dari Sertifikat Phoenix melalui seorang grantor bernama M Bambang Utomo dan proyek Phoenix atau uang yang berasal dari luar negeri tepatnya di Bank Swiss bisa diambil oleh seorang grantor yang nantinya bisa digunakan terutama untuk pembangunan kesultanan termasuk menyejahterakan masyarakat hingga pejabat. Tetapi sekarang uang proyek Phoenix telah dikuasi negara dan para pemimpin negara Indonesia pasti tahu sekarang ini dan kami buka saja," tukasnya.

Rohidin menambahkan kegiatan yang dilakukan kesultanannya tidak sembunyi-sembunyi. Pihaknya mengaku membuka diri pada khalayak umum apalagui usai ramainya pemberintaan fenomena kerajaan yang muncul dengan dalih budaya.

"Keberadaan Kesultanan Selaco alias Selacau Tunggul Rahayu di Kabupaten Tasikmalaya ini sudah ada sebelum ramai pemberitaan tentang Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire. Kepemimpinan yang selama ini dilakukannya resmi dikeluarkan oleh Lembaga PBB dan memiliki izin referensi tentang keprajuritan termasuk lisensi seni dan budaya," pungkasnya.(OL-5)