SUDAH 18 bulan warga pesisir Pulau Natuna merasakan turunnya hasil laut. Selain karena serbuan kapal nelayan asing seperti dari Tiongkok yang dikawal coast guard, beban mereka bertambah berat karena listrik hanya menyala 14 jam setiap hari.
Warga Natuna mulai menikmati akses listrik pada Agustus 2018. Namun, akses tersebut sangat terbatas baik cakupan wilayah maupun durasinya. Di Pulau Tiga, misalnya, listrik menyala mulai pukul 17.00 hingga 07.00 WIB. Selebihnya, padam.
Warga Pulau Tiga, Dedek Ardiansyah, mengatakan masyarakat yang umumnya berprofesi sebagai nelayan masih butuh perhatian dari pemerintah agar bisa menikmati listrik penuh sehari semalam.
"Karena untuk produksi es rumahan dan industri rumah tangga, seperti pembuatan abon ikan, kerupuk ikan, dan kerupuk cumi," ucap Dedek di Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, kemarin.
ANTARA FOTO/Weli Ayu Rejeki
Ilustrasi-Petugas PLN memeriksa jaringan untuk memulihkan suplai listrik.
Penduduk Pulau Tiga berjumlah 2.032 orang. Mereka mendiami empat desa. Setiap enam hari, pelaku usaha kecil menyetorkan produk mereka ke pengepul dan mendapat Rp1 juta hingga Rp4 juta. Namun, akibat listrik yang hanya beroperasi 14 jam, keuntungan menurun menjadi Rp400 ribu hingga Rp1 juta.
Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengatakan pihaknya sudah berulang kali mengirim surat ke PT PLN terkait dengan kondisi listrik di Pulau Tiga tersebut. Namun. hingga kini belum ada solusi.
Dari Bandung, Jawa Barat, anggota Komisi I DPR dari Partai NasDem, M Farhan, mendukung penuh upaya memperkuat persenjataan dan wewenang Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk menindak kapal-kapal asing yang merangsek ke perairan Indonesia.
Menurutnya, aktivitas kapal asing di kawasan Natuna lebih banyak jika dibandingkan dengan kapal nelayan Indonesia. Bahkan, salah satu media asing sempat menyebutkan perbandingan jumlah kapal nelayan Vietnam dengan Indonesia ialah 150 berbanding 1. (Iam/BY/X-8)
