Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) kota Makassar telah menerima bantuan hibah sebesar Rp78 miliar dari Pemerintah Kota Makassar, untuk pelaksanaan Pemiliha Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 2020 mendatang. Meski tahapan Pilwalkot Makassar baru pada tingkat administrasi taou dana hibah sudah diterima KPU Kota Makassar. Sayangnya nilainya masih kurang Rp9,68 miliar.
Hal itu diungkapkan Ketua KPU Kota Makassar Faridl Wajdi. Menurutnya kekurangan tersebut, untuk pembayaran honor penyelenggara Ad Hoc, termasuk di dalamnya Kelompok Panitia Pemungutan Suasa (KPPS).
"Kami sudah melaporkan itu kepada Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb agar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kami di KPU sebagai penyelenggara. Dan alhamdulillah dari bagian keuangan sudah menyatakan kesediaan memenuhi kekurangan itu," urai Faridl, Kamis (19/12/2019).
Ia menjelaskan, jika kebutuhan atau kekurangan anggaran sebesar Rp9,68 miliar, rinciannya Rp6 miliar untuk KPPS dan sisanya untuk penyelenggara Ad Hoc lain selama Pilkada 2020 nanti.
baca juga: Polres Tasikmalaya Kota Siap Amankan Ibadah Natal
"Anggaran itu kita usulkan kembali, dan tidak ada masalah, karena Kementerian Keuangan sudah menyetujui itu. Sementara, kita dari KPU dan Pemkot Makassar telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebelum sebelum surat edaran Kementerian Keuangan keluar," terang Waridl.
Pihak KPU Makassar, juga akan berkoordinasi dengan stakeholder yang terkait dengan penyelenggaran Pilkada 2020, agar tidak menimbulkan isu parsial.
"Secepatnya kami ke dewan juga," seru Faridl.(OL-3)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved