Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PENDAPATAN Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dari sektor pajak reklame 'kebobolan' miliaran rupiah. Penyebabnya, masih banyak terdapat wajib pajak nakal yang enggan membayar kewajiban mereka.
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Cianjur, Komarudin, menyayangkan minimnya kesadaran wajib pajak pemasang reklame membayar pajak. Padahal, produk mereka sudah terpasang pada beberapa titik yang menjadi objek pajak.
"Banyak reklame ilegal di Cianjur karena wajib pajaknya belum dan tidak mau membayar pajak," tegas Komarudin diamini Sekretaris Bappenda, Gaga Rusganda, Rabu (11/12/2019).
Reklame bodong itu tersebar hampir di semua wilayah. Paling banyak berada di pusat kota. Sisanya berada di wilayah utara dan selatan.
"Di pusat perkotaan Cianjur saja terdapat sekitar 500 lebih titik reklame yang belum membayar pajak," tuturnya.
Pada Selasa (10/12), tim Bappenda fokus menertibkan reklame ilegal di sejumlah jalur protokol di wilayah pusat perkotaan. Setelah itu akan menyisir jalur-jalur di wilayah utara dan selatan.
"Kami fokuskan dulu penertiban di wilayah perkotaan karena jumlahnya sangat banyak," imbuhnya.
baca juga: Pemindahan Penerbangan ke Bandara YIA Selesai Akhir Maret
Saat ini Bappeda Kabupaten Cianjur tengah mendata kembali jumlah reklame yang tersebar di berbagai titik. Langkah itu untuk memperjelas mana saja reklame yang sudah dan belum membayar pajak. Komarudin menegaskan akan mempublikasikan para wajib pajak yang belum melapor dan membayar pajak. Langkah itu sebagai bentuk ketegasan Pemkab Cianjur terhadap para wajib pajak nakal yang berupaya 'kucing-kucingan" karena tidak mau membayar pajak.
"Upaya ini diharapkan juga memberikan efek jera bagi wajib pajak nakal. Padahal dengan membayar pajak berarti telah berkontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Cianjur," pungkasnya. (OL-3)
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cianjur. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu memberikan pinjaman modal dengan bunga yang relatif cukup kecil.
Pada komoditas telur ayam misalnya, saat ini harganya kisaran Rp27.600 dari sebelumnya Rp27.800 per kg.
YESS menjadi salah satu solusi yang terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dan memberdayakan petani di Indonesia.
Sektor pertanian adalah sektor yang menjanjikan sehingga akan membutuhkan tenaga yang sangat banyak.
Pemerintah daerah perlu turun tangan. Salah satunya berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menginventarisasi lulusan sekolah yang belum mendapatkan pekerjaan.
Ayep Zaki akan bekerja sama dengan seluruh kedinasan yang punya kemampuan menaikkan PAD.
Ayep Zaki juga ingin menjadikan Sukabumi sebagai Kota Wakaf, sejalan dengan program kerjanya bersama Wakil Wali Kota terpilih, Bobby Maulana.
Seluruh transaksi nantinya langsung masuk ke dalam kas daerah, langsung tercatat ke dalam sistem secara real time
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak tahun ini mencapai Rp44,5 triliun.
Dari target Rp3,3 triliun hanya terealisasi sebesar Rp2,5 triliun.
PANDEMI virus korona menyebabkan pendapatan asli daerah (PAD) Jakarta merosot.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved