Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
PENDAPATAN Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dari sektor pajak reklame 'kebobolan' miliaran rupiah. Penyebabnya, masih banyak terdapat wajib pajak nakal yang enggan membayar kewajiban mereka.
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Cianjur, Komarudin, menyayangkan minimnya kesadaran wajib pajak pemasang reklame membayar pajak. Padahal, produk mereka sudah terpasang pada beberapa titik yang menjadi objek pajak.
"Banyak reklame ilegal di Cianjur karena wajib pajaknya belum dan tidak mau membayar pajak," tegas Komarudin diamini Sekretaris Bappenda, Gaga Rusganda, Rabu (11/12/2019).
Reklame bodong itu tersebar hampir di semua wilayah. Paling banyak berada di pusat kota. Sisanya berada di wilayah utara dan selatan.
"Di pusat perkotaan Cianjur saja terdapat sekitar 500 lebih titik reklame yang belum membayar pajak," tuturnya.
Pada Selasa (10/12), tim Bappenda fokus menertibkan reklame ilegal di sejumlah jalur protokol di wilayah pusat perkotaan. Setelah itu akan menyisir jalur-jalur di wilayah utara dan selatan.
"Kami fokuskan dulu penertiban di wilayah perkotaan karena jumlahnya sangat banyak," imbuhnya.
baca juga: Pemindahan Penerbangan ke Bandara YIA Selesai Akhir Maret
Saat ini Bappeda Kabupaten Cianjur tengah mendata kembali jumlah reklame yang tersebar di berbagai titik. Langkah itu untuk memperjelas mana saja reklame yang sudah dan belum membayar pajak. Komarudin menegaskan akan mempublikasikan para wajib pajak yang belum melapor dan membayar pajak. Langkah itu sebagai bentuk ketegasan Pemkab Cianjur terhadap para wajib pajak nakal yang berupaya 'kucing-kucingan" karena tidak mau membayar pajak.
"Upaya ini diharapkan juga memberikan efek jera bagi wajib pajak nakal. Padahal dengan membayar pajak berarti telah berkontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Cianjur," pungkasnya. (OL-3)
Kepala Lapas Kelas II B Cianjur, Eris Ramdani, mengatakan remisi atau pengurangan masa pidana diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan.
Saat ini kondisinya mulai terpantau landai. Namun Asep mewanti-wanti masyarakat, khususnya nelayan, tetap waspada.
Kelas Literasi Psikologi difasilitasi langsung oleh Head of Partnership Zurich Syariah Irvan Prasetyo, dengan materi yang berfokus pada pentingnya pengembangan kepercayaan diri.
. Penyebab kekosongan jabatan karena antara lain meninggal dunia, tersandung masalah hukum, dan lainnya
Sidang gugatan praperadilan pun digelar perdana di Pengadilan Negeri Cianjur, Kamis (7/8).
Bertepatan HUT ke-80 Republik Indonesia, Rosadi membentangkan bendera merah putih sepanjang 680 meter. Dia memasang bendera itu di sepanjang ruas jalan di wilayah tempat tinggalnya.
Namun, potensi ini hanya akan optimal jika didukung komitmen bersama dalam pengawasan, peningkatan kepatuhan, dan tata kelola yang transparan.
Integrasi ini sebagai solusi atas permasalahan administrasi pertanahan dan perpajakan yang selama ini berjalan terpisah.
Ayep Zaki menegaskan peningkatan PAD bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berpotensi menyumbang pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar daerah mandiri secara fiskal.
Ayep Zaki juga ingin menjadikan Sukabumi sebagai Kota Wakaf, sejalan dengan program kerjanya bersama Wakil Wali Kota terpilih, Bobby Maulana.
Ayep Zaki akan bekerja sama dengan seluruh kedinasan yang punya kemampuan menaikkan PAD.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved